Canggih, Banjarmasin Kini Punya ADM, Sanggup Cetak 100 e-KTP Sehari Evakuasi Korban Erupsi Semeru, Dua Helikopter-Tiga Kompi TNI Dikerahkan Empat Program Bank Indonesia Majukan UMKM Busyet! Buaya Masuk Rumah Warga Saat Banjir di Kaltim Lama Buron, Mantan Kades di Katingan Tilap Dana Desa Rp 1,1 M Berhasil Diringkus di Kapuas

Pemkab Tapin Sangkal Klaim KLHK soal Kawasan Hidrologis Gambut

- Apahabar.com     Selasa, 8 Januari 2019 - 21:43 WITA

Pemkab Tapin Sangkal Klaim KLHK soal Kawasan Hidrologis Gambut

Salah satu desa gambut yang terletak di wilayah Kalimantan Selatan adalah Desa Baruh Jaya. Dok. Pantau Gambut

apahabar.com, BANJARMASIN– Pemerintah Kabupaten Tapin menyangkal penetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas Kawasan Hidrologis Gambut (KHG).

Tapin tidak lagi bisa dikatakan sebagai KHG lantaran ketebalan gambut yang sudah berkurang.

“Hasil itu diperoleh dari penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB),” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapin Zain Arifin kepada apahabar.com, Selasa (8/1).

Baca Juga: Sumur Bor Gambut Tak Berfungsi, Petugas Pakai Kayu Padamkan Api

Adapun penetapan Tapin sebagai KHG berdasarkan SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Penetapan menggunakan peta dari Kementerian Pertanian RI 2011 silam.

“Ketebalan gambutnya hanya 0,7 centimeter, sehingga tak bisa disebut KHG,” ungkapnya.

Persoalan lain, menurutnya, KHG di Tapin lebih dulu dihuni Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan konsesi kelapa sawit. Sejumlah perusahaan telah lebih dulu berdiri dibandingkan penetapan KHG.

Baca Juga: Penghuni Kolong Jembatan Antasari Kembali Beraktifitas

“Perusahaan juga sudah melakukan penelitian terhadap lokasi tersebut. Dan terbukti kawasan tersebut bukan KHG,” jelasnya.

Dengan keluarnya SK tentang KHG, beberapa perusahaan di Tapin langsung berkonsultasi dengan DLH setempat. Mereka mendorong agar penetapan KHG ditinjau kembali.

“Pihak perusahaan merasa keberatan, karena berdasarkan penelitian mereka, lahan konsesi bukan termasuk KHG,” ungkapnya.

Di Kalsel, gambut bukan hal yang sulit ditemui. Pasca kebakaran hebat hutan dan lahan (Karhutla) 2015 silam memaksa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

Di Kalsel sendiri terdapat Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang disahkan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Oleh karenanya, Badan Restorasi Gambut (BRG) diberi kewenangan oleh negara dan bertanggugjawab kepada Presiden dalam melakukan restorasi gambut di tujuh provinsi. Kalsel sendiri merupakan skala prioritas negara.

Baca Juga: Sambut Kalpolda, Polres Banjar Siap Wujudkan WBBM

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Doa Bersama, Tolak Bala Korban Kebakaran Belakang Pasar Sentra Antasari
apahabar.com

Nasional

PT Adaro Salurkan Bantuan Rp 20 Miliar untuk Lawan Corona

Kabupaten Banjar

Respon Cepat PMI Banjar, Bantu Korban Puting Beliung di Martapura Barat
apahabar.com

Kalsel

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang, Ternyata Bermuatan 750 Botol Miras
apahabar.com

Kalsel

30 Personil Diterjunkan, Uji Coba Sistem Satu Arah di Jalan Pierre Tendean

Nasional

KSP Yakinkan PPKM Mikro Masih Jadi Pilihan untuk Menekan Covid-19
apahabar.com

Nasional

Pekerjaan Jalan Tol Japek II Dilanjutkan
apahabar.com

Kalsel

Dukung Penyelenggaraan Pemilu, Apahabar.com Diganjar Penghargaan Oleh KPU Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com