Pembacok Jurkani di Tanbu Juga Rampas Barang Pribadi, Pelaku Disebut Berhalusinasi Jasad Wanita Muda Banjarmasin dengan Luka Tusuk di Dada Itu Ternyata… Sosok Pembacok Advokat Jurkani di Tanah Bumbu, dan Detik-Detik Penganiayaan IKN Dipimpin Kepala Otorita, Sederet Nama Kandidat Termasuk Ahok Pesona Danau Sentarum Kalbar Bikin Takjub, Tertarik Berkunjung?

Presiden Setuju Hidung Belang Dipenjara 5 Tahun, Tapi Mangkrak di DPR

- Apahabar.com     Senin, 7 Januari 2019 - 14:45 WITA

Presiden Setuju Hidung Belang Dipenjara 5 Tahun, Tapi Mangkrak di DPR

Ilustrasi kebijakan yang dibuat menjadi peraturan. Foto-dok.detikcom

apahabar.com, JAKARTA – Presiden menyetujui pria hidung belang dihukum 5 tahun penjara dan dituangkan dalam RUU KUHP.

Namun, draft RUU KUHP itu masih mangkrak di DPR.

Sikap pemerintah itu tertulis dalam nota jawaban yang tertuang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PUU-XIII/2015.
Nota jawaban itu menanggapi permohonan muncikari Robby Abbas yang menginginkan penikmat prostitusi dipenjara.

“Sekarang ini terdapat pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang KUHP yang salah satu pasalnya mengatur sesuai dengan permohonan Pemohon yang diatur dalam bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul Pasal 483 ayat (1) huruf e,” demikian sikap pemerintah soal kriminalisasi hidung belang.

Baca Juga: Pria Pemakai Jasa Vanessa Angel Tak Bisa Dijerat, Ini Alasan Polisi

Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Rancangan pasal baru itu akan menggantikan Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Menurut pemerintah, permohonan Robby Abbas bukanlah isu konstitusionalitas, tidak juga merupakan isu persamaan kedudukan dalam hukum, tidak juga merupakan isu perlindungan hukum, serta tidak juga merupakan isu keadilan.

Baca Juga: Cuncung Syafruddin H Maming, Wujudkan Jembatan Kotabaru – Batulicin dan Jalan Tol Batulicin – Banjarmasin (bagian 2 habis)

“Tetapi lebih kepada isu politik hukum negara yang menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan suatu tindak pidana atau tidak yang ditentukan banyak hal antara lain perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, dan faktor ekonomi,” ujarnya.

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tanggapan MUI soal Ritual ‘Nyeleneh’ Terduga Pembunuh Levie
apahabar.com

Nasional

Komnas HAM: Tangan Para Pekerja Diikat Lalu Ditembak

Nasional

KPK Disebut Sudah Siapkan Lokasi Pelantikan Pegawai Jadi ASN
apahabar.com

Nasional

Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra, Kapolri Copot Brigjen Prasetyo!

Nasional

Puan Maharani: DPR Pastikan Serap Aspirasi Buruh
apahabar.com

Nasional

Mengenal Kanker Paru yang Diderita Sutopo
Darurat Covid-19, Jadi Momentum Evaluasi Sistem Pendidikan

Nasional

Darurat Covid-19, Jadi Momentum Evaluasi Sistem Pendidikan
apahabar.com

Nasional

Polisi Tembak Mati 3 Bandar Sabu 288 Kilogram
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com