Banjarmasin Timur Tegang, Remaja Bersajam Kejar-kejaran di Kafe Arwana Sasar Mahasiswi Tanah Bumbu, Gembong Jambret Banjarmasin Bertekuk Lutut 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Sungai Hantakan Meluap, 12 Pondok di Pulau Mas HST Larut Terbawa Arus Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan

Presiden Setuju Hidung Belang Dipenjara 5 Tahun, Tapi Mangkrak di DPR

- Apahabar.com Senin, 7 Januari 2019 - 14:45 WIB

Presiden Setuju Hidung Belang Dipenjara 5 Tahun, Tapi Mangkrak di DPR

Ilustrasi kebijakan yang dibuat menjadi peraturan. Foto-dok.detikcom

apahabar.com, JAKARTA – Presiden menyetujui pria hidung belang dihukum 5 tahun penjara dan dituangkan dalam RUU KUHP.

Namun, draft RUU KUHP itu masih mangkrak di DPR.

Sikap pemerintah itu tertulis dalam nota jawaban yang tertuang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PUU-XIII/2015.
Nota jawaban itu menanggapi permohonan muncikari Robby Abbas yang menginginkan penikmat prostitusi dipenjara.

“Sekarang ini terdapat pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang KUHP yang salah satu pasalnya mengatur sesuai dengan permohonan Pemohon yang diatur dalam bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul Pasal 483 ayat (1) huruf e,” demikian sikap pemerintah soal kriminalisasi hidung belang.

Baca Juga: Pria Pemakai Jasa Vanessa Angel Tak Bisa Dijerat, Ini Alasan Polisi

Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Rancangan pasal baru itu akan menggantikan Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Menurut pemerintah, permohonan Robby Abbas bukanlah isu konstitusionalitas, tidak juga merupakan isu persamaan kedudukan dalam hukum, tidak juga merupakan isu perlindungan hukum, serta tidak juga merupakan isu keadilan.

Baca Juga: Cuncung Syafruddin H Maming, Wujudkan Jembatan Kotabaru – Batulicin dan Jalan Tol Batulicin – Banjarmasin (bagian 2 habis)

“Tetapi lebih kepada isu politik hukum negara yang menentukan apakah suatu perbuatan dikategorikan suatu tindak pidana atau tidak yang ditentukan banyak hal antara lain perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, dan faktor ekonomi,” ujarnya.

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Bintang Muda FTV Meninggal Dunia
apahabar.com

Nasional

Sidang MK, KPU: Situng Diretas 15 Menit Pulih
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Kenaikan Gaji PNS Bulan Depan
apahabar.com

Nasional

IDI: Pakai Masker Saat Sakit dan Kujungi Faskes
apahabar.com

Nasional

Pesawat Ukraine International Airlines Jatuh di Iran
apahabar.com

Nasional

Cuncung Syafruddin H Maming, Wujudkan Jembatan Kotabaru – Batulicin dan Jalan Tol Batulicin – Banjarmasin (bagian 2 habis)
apahabar.com

Nasional

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Minggu Pagi Ini
apahabar.com

Nasional

Tembus 2.657 Kasus Hari Ini, Jokowi: Covid-19 Sudah Lampu Merah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com