Usai Beasiswa 1000 Doktor, SHM Bakal Cetak Ribuan Sarjana Baru di Tanah Bumbu Sederet Prestasi Niha, Hafizah Cilik Kotabaru dari MTQ Tingkat Kabupaten hingga Provinsi Polisi Anulir Pernyataan Status Tersangka Dua Mahasiswa Kalsel 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Paula Verhoeven Hamil, Kiano Bakal Punya Adik, Baim Wong Ingin Mak Beti Ucapkan Selamat ke Sang Istri

231 Fintech Lending Ilegal Diblokir, OJK: Kalsel Aman dari Fintech Ilegal

- Apahabar.com Jumat, 22 Februari 2019 - 14:56 WIB

231 Fintech Lending Ilegal Diblokir, OJK: Kalsel Aman dari Fintech Ilegal

Ilustrasi fintech. Foto-net

apahabar.com, BANJARMASIN – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan tegaskan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bebas dari financial technology (Fintech) ilegal.

“Di sini aman dari fintech ilegal. Fintech hanya ada di Ibukota Jakarta,” ucap Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Haryanto kepada apahabar.com, Jumat (23/2/2019).

Kondisi aman tersebut, kata Haryanto, tak lepas dari minimnya kemampuan masyarakat Kalsel dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.

Kendati demikian, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan di sektor keuangan. Dengan melibatkan berbagai macam instansi, seperti halnya Kejaksaan, Kepolisian dan Bank Indonesia (BI).

Sekedar diketahui, mengacu data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat banyak yang menggunakan layanan Fintech berjenis Lending atau pembiayaan dengan meminjam sebesar Rp 16 triliun per Oktober 2018. Jumlah itu meningkat Rp 14 triliun dari bulan sebelumnya.

Baca Juga: Gandeng Polisi, OJK Segera Panggil Dua Pegadaian Swasta Belum Kantongi Izin di Kalsel

Disamping itu tidak sedikit masyarakat yang menggunakan layanan Fintech Peer To Peer Lending ini yang merasa dirugikan. Ini terjadi karena banyak Fintech yang tidak terdaftar di OJK sehingga tidak memiliki aturan-aturan yang jelas.

Sebelumnya, OJK telah memblokir 231 Fintech Lending Ilegal. Penutupan fintech ilegal tersebut dimulai pada periode Januari – Februari 2019.

Fintech tersebut dihentikan operasinya lantaran tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga tidak memiliki aturan yang seharusnya dimiliki oleh layanan Fintech serta menimbulkan keresahan pada masyarakat yang terjerumus di dalamnya.

“Semoga saja tak ada Fintech ilegal di Kalsel,” pungkas Haryanto.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Usai Pengumuman Kabinet, Rupiah Menguat 9 Poin
apahabar.com

Ekbis

Pemerintah Apresiasi Hipmikindo Kalsel Tingkatkan Ekonomi Kreatif
apahabar.com

Ekbis

Peroleh Rekomendasi, Rois Sunandar H. Maming Maju Caketum BPD HIPMI Kalsel
apahabar.com

Ekbis

Sentuh Rp 630, Harga Saham Garuda Tertinggi dalam 6 Tahun

Ekbis

Pagi Buta, Penumpang Membeludak di Terminal Baru Syamsudin Noor
apahabar.com

Ekbis

Belum Adanya Kemudahan Berbisnis Hambat Investor Bangun Pelabuhan
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Awal Pekan Terkoreksi Dipicu Kekhawatiran Gelombang II Covid-19
apahabar.com

Ekbis

Jokowi: Impor Baja Jadi Sumber Utama Depisit Neraca Perdagangan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com