Cuaca Kalsel Hari Ini, Hampir Seluruh Wilayah Cerah Berawan Dana BOS Gencar Disosialisasikan, Berikut Pesan Kadisdik Kapuas Pernah Cekcok, Warga LAS HST Nekat Bacok Rekan Sekampungnya Kakek di Banjarmasin Meninggal Misterius di Hotel, Polisi Lakukan Pemeriksaan Polisi Tewas di Sungai Martapura, Sudah 2×24 Jam Faisal Diperiksa Intens

231 Fintech Lending Ilegal Diblokir, OJK: Kalsel Aman dari Fintech Ilegal

- Apahabar.com Jumat, 22 Februari 2019 - 14:56 WIB

231 Fintech Lending Ilegal Diblokir, OJK: Kalsel Aman dari Fintech Ilegal

Ilustrasi fintech. Foto-net

apahabar.com, BANJARMASIN – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan tegaskan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bebas dari financial technology (Fintech) ilegal.

“Di sini aman dari fintech ilegal. Fintech hanya ada di Ibukota Jakarta,” ucap Kepala OJK Regional IX Kalimantan, Haryanto kepada apahabar.com, Jumat (23/2/2019).

Kondisi aman tersebut, kata Haryanto, tak lepas dari minimnya kemampuan masyarakat Kalsel dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.

Kendati demikian, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan di sektor keuangan. Dengan melibatkan berbagai macam instansi, seperti halnya Kejaksaan, Kepolisian dan Bank Indonesia (BI).

Sekedar diketahui, mengacu data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat banyak yang menggunakan layanan Fintech berjenis Lending atau pembiayaan dengan meminjam sebesar Rp 16 triliun per Oktober 2018. Jumlah itu meningkat Rp 14 triliun dari bulan sebelumnya.

Baca Juga: Gandeng Polisi, OJK Segera Panggil Dua Pegadaian Swasta Belum Kantongi Izin di Kalsel

Disamping itu tidak sedikit masyarakat yang menggunakan layanan Fintech Peer To Peer Lending ini yang merasa dirugikan. Ini terjadi karena banyak Fintech yang tidak terdaftar di OJK sehingga tidak memiliki aturan-aturan yang jelas.

Sebelumnya, OJK telah memblokir 231 Fintech Lending Ilegal. Penutupan fintech ilegal tersebut dimulai pada periode Januari – Februari 2019.

Fintech tersebut dihentikan operasinya lantaran tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga tidak memiliki aturan yang seharusnya dimiliki oleh layanan Fintech serta menimbulkan keresahan pada masyarakat yang terjerumus di dalamnya.

“Semoga saja tak ada Fintech ilegal di Kalsel,” pungkas Haryanto.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Setelah B20, Jokowi Targetkan B30 Januari 2020
Rupiah

Ekbis

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Rupiah Ikut Melemah
apahabar.com

Ekbis

Tri Indonesia Ajak Pelanggan Bantu Tim Medis Lawan Covid-19
apahabar.com

Ekbis

Wacana Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Nadjmi: Harus Ada Pola Pengganti
Batubara

Ekbis

Sempat Ambles, Harga Batu Bara Berkibar Lagi
apahabar.com

Ekbis

OJK Regional IX Kalimantan Ajak Masyarakat Awasi P2P Ilegal
apahabar.com

Ekbis

Penyebab Jumlah Penerbangan Saat Pemilu Turun
apahabar.com

Ekbis

Mitsubishi Sebut Avanza Bukan Pesaing Berat Xpander Tahun Depan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com