Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Bakal Divonis Siang Ini BMKG: Kalsel Berpotensi Hujan Berpetir Teror Perampasan Motor di Banjarmasin, Pelaku Ternyata Oknum Polisi! Sentuh Ratusan Juta, Perputaran Uang di Festival Pasar Terapung 2022 Norman Marciano Apresiasi Priska Medelyn Usai Juara Tunggal dan Ganda W15K Monastir
agustus

4444 Warga Pemasyarakatan di Kalsel, Terancam Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2019

- Apahabar.com     Kamis, 7 Februari 2019 - 19:19 WITA

4444 Warga Pemasyarakatan di Kalsel, Terancam Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2019

Rapat koordinasi evaluasi hasil perekaman E-KTP di rutan/lapas oleh Dukcapil Kemendagri RI KPU Provinsi bersama KPU Kab/Kota, Bawaslu dan stakeholder. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Sebanyak 4444 orang dari 8881
jumlah total warga binaan pemasyarakatan (WBP) se-Kalimantan Selatan (Kalsel), belum melakukan perekaman E-KTP. Kondisi tersebut membuat mereka terancam tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) pada April 2019 mendatang.

4444 warga binaan pemasyarakatan itu terhambat melakukan perekaman E-KTP dikarenakan bukan dari penduduk setempat dan tidak memiliki dokumen kependudukan.

”Kurang lebih 50 persen para WBP dikhawatirkan tidak bisa ikut memilih karena identitas atau status kependudukannya tidak jelas,” ucap Kabid Bimpasnakinfokom, Kusbiyantoro, Kamis (7/2).

Karena itu, menurut Kusbiyantoro, pihaknya berupaya mencari solusi untuk mendukung dan menyukseskan Pemilu 2019 mendatang. Di antaranya mengakomodir warga binaan untuk bisa memilih.

Baca Juga: Fadli Zour Sakit, Suasana Peringatan Hari Pahlawan Berubah Haru

Dia berharap, ada kebijakan KPU dan Disdukcapil untuk mengindentifikasi para warga binaan yang belum bisa melakukan perekaman e-KTP sebagaimana syarat pemilih.

Menanggapi masalah itu, Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengungkapkan, permasalahan tersebut terdapat pada database untuk mengindentifikasi status warga binaan. Apabila telah memiliki identitas, maka KPU Kalsel bisa memberikan status DPTb atau DPK kepada para WBP. Agar bisa memperoleh hak suara pada pemilu 2019 mendatang.

Selain itu, pihaknya masih menunggu hasil Rapat koordinasi yang diikuti perwakilan Disdukcapil se-Indonesia. Apakah hasilnya juga menyinggung atau membahas pemasalahan tersebut. Karena permasalahan warga binaan juga terjadi di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel) Iwan Setiawan menyampaikan,
Seluruh rakyat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun mempunyai hak untuk memilih. Tak terkecuali para warga binaan.

“Jangan sampai hak suara warga binaan, hilang lantaran masalah administratif,” katanya.

Baca Juga: Api di Pelambuan, Nenek Syamsiah Cuma Punya Baju di Badan

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Jelang Ramadan, TPID Kalsel Rakor Pengendalian Inflasi
Banjarmasin

Tak Berkategori

Ssttt.. Ratusan Sopir Truk di Kalsel Bakal Mogok Massal!
Upacara Kemerdekaan RI

Tak Berkategori

PPKM Level III, Upacara Kemerdekaan RI di Kabupaten Banjar Digelar Terbatas
Pemkab Tala

Tak Berkategori

Keberadaan Tenaga Kerja Asing Jadi Atensi Pemkab Tala
Kalsel

Tak Berkategori

Dahsyatnya Tsunami Covid-19, Kalsel Resmi Tutup Pintu untuk Warga India
CPNS Banjarbaru

Tak Berkategori

Peserta CPNS Banjarbaru yang Positif Covid-19 Bisa Ikut Ujian, Begini Caranya
apahabar.com

Tak Berkategori

Si Merah Delima nan Menawan, Honda Mega Pro 2004 Modif Chopper

Tak Berkategori

ASKS XVII di Tabalong Pembuktian Sastrawan Kalsel Sosok Tangguh Hadapi Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com