Buntut Demo, Koordinator BEM Kalsel Ahdiat Zairullah Resmi Tersangka Mubadala Petrolium Sosialisasi Pemboran Sumur Eksplorasi Yaqut-1 Upah Minimum Naik Rp 10 Ribu, Buruh Kalsel Meradang Koordinator BEM Kalsel Tersangka, Kuasa Hukum Siap Melawan BREAKING NEWS: Wakil Rektor ULM Penuhi Panggilan Polda Kalsel

Angkat 5 Isu Pelayanan Publik, Ormas akan ‘Serbu’ Pemko Banjarmasin

- Apahabar.com Sabtu, 23 Februari 2019 - 17:24 WIB

Angkat 5 Isu Pelayanan Publik, Ormas akan ‘Serbu’ Pemko Banjarmasin

Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bersama organisasi masyarakat berdiskusi terkait lima isu pelayanan publik yang dominan dikeluhkan oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Muhammad Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bersama organisasi masyarakat (Ormas) lainnya angkat lima isu pelayanan publik yang dominan dikeluhkan oleh masyarakat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kelima sektor tersebut, di antaranya wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 123 keluhan, Satuan Polisi – Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak 9 keluhan.

Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 8 aduan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) sebanyak 8 aduan serta Dinas Kesehatan sebanyak 5 aduan.

“Nanti isu ini akan kita sampaikan kepada stakeholder terkait,” ucap Intan selaku Koordinator Program Cegah LAPOR SP4N, pada kegiatan pertemuan di Komplek Rajawali, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Sabtu (23/2/2019).

Dijelaskannya, adapun substansi dari isi keluhan itu menyangkut tentang fasilitas umum seperti halnya trotoar jalan, penerangan jalan umum (PJU), drainase, kebersihan, parkir liar, perizinan dan catatan sipil.

“Misalnya masih digunakan trotoar jalan di Belitung sebagai area parkir,” jelasnya.

Baca Juga: Organisasi Masyarakat Dorong Program Cegah Lapor Berbasis Data

Sekedar diketahui, LK3 bersama Ormas lainnya mencatat pengaduan masyarakat yang masuk ke aplikasi LAPOR SP4N sepanjang Nopember 2018 – Januari 2019 sebanyak 178 aduan masyarakat.

Sementara itu, terkait parkir liar di sekitar trotoar jalan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, Ikchwan Noor Cholik menegaskan akan memberikan sanksi kepada pelanggar, di antaranya mobil yang bersangkutan akan dikempeskan, dikunci gembok, diderek, sampai dengan ditilang.

Pada sanksi penilangan, Dishub akan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Namun, tak menutup kemungkinan Dishub melakukan penilangan secara sendiri, mengingat salah satu pegawainya berstatus sebagai penyidik.

Pihaknya akan melakukan pengawasan dengan cara operasi rutin secara bergiliran. Dalam beberapa bulan terakhir, Dishub sudah sering menerapkan sanksi tersebut.

Sayangnya, saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Joko Pitoyo terkait banyaknya keluhan masyarakat di sektor infrastruktur, masih belum ada jawaban.

Baca Juga: Aplikasi LAPOR SP4N Dimaksimalkan, Belasan Komunitas Perkuat Laporan Berbasis Data

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sekolah di Tanbu Terancam Radikalisme, Kesbangpol Turun Tangan
Siap-siap CPNSD Batola, Tanggal Seleksi Sudah Ditentukan

Kalsel

Siap-siap CPNSD Batola, Tanggal Seleksi Sudah Ditentukan
apahabar.com

Kalsel

Banjarmasin Butuh 1.879 Pengawas TPS
apahabar.com

Kalsel

Edukasi Warga Terkait Karhutla, Polsek Bati Bati: Sanksinya Hukuman Penjara
apahabar.com

Kalsel

Sempat Meningkat, Positif Covid-19 di Tabalong Turun Lagi
apahabar.com

Kalsel

Menpora Tiup Sumpit di Pembukaan Haornas 2019
apahabar.com

Kalsel

Camat Kusan Hilir : Seharusnya Beras yang Rusak Dikembalikan

Kalsel

Ibnu Sina Siap Patahkan Mitos Dua Periode Jabat Wali Kota
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com