Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel Kapolres Kapuas Terjang Banjir Bantu Korban Terdampak di Alalak

ASN Kaltim Tak Netral, Sanksi Berat Menanti

- Apahabar.com Rabu, 27 Februari 2019 - 12:48 WIB

ASN Kaltim Tak Netral, Sanksi Berat Menanti

Ilustrasi. Foto-poskota.co

apahabar.com, SAMARINDA – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim Meiliana menegaskan netralitas menjadi sesuatu hal mutlak oleh aparatur sipil negara (ASN) pada Pilpres 2019, April mendatang.

“Mendagri Tjahjo Kumolo pada pembukaan Rakernas Forsesdasi 2019, ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya. Karena itu netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN pada pelaksanaan Pilpres yang akan digelar 17 April 2019,” kata Meiliana.

Undang–Undang ASN secara tegas menyatakan bahwa aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam intervensi politik serta bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Untuk itu, perlu pengawasan konsisten agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif,” jelasnya.

Baca Juga: Ketua BKN: ASN, Polri dan TNI Harus Netral

Kalau PNS dibiarkan tidak netral maka dampak yang akan terjadi adalah diskriminasi pelayanan, pengotak-otakkan ASN, benturan konflik kepentingan hingga ASN menjadi tidak profesional.

Mendagri, kata Meiliana, akan bekerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam pelanggaran pemilu ataupun dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka akan mendapat sanksi hukuman sedang hingga sanksi berat. Sanksi berupa: penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji sampai pemberhentian dengan homat dan tidak hormat.

Baca Juga: Siap-Siap, Seluruh ASN di Kaltim Wajib Ikut Tes Urine

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Klaster Lingkungan Covid-19 Mulai Menyebar di Balikpapan
apahabar.com

Kaltim

Ramah Anak, Delapan Daerah di Kaltim Diganjar KLA Award
apahabar.com

Kaltim

BPS Kaltim Siap Gelar Sensus Penduduk Online 2020
apahabar.com

Kaltim

Izin Usaha Kaltim Masih Dominan Sektor Pertambangan
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Raih Dua Anugerah BI Corner Award
apahabar.com

Kaltim

CPNS, Ibu Kota Baru RI Tak Kebagian Jatah
apahabar.com

Kaltim

Gubernur Kaltim soal MBTK: “Investor Tak Perlu Pusing Urus Sewa Lahan”
apahabar.com

Kaltim

BKOW Garda Terdepan Tingkatkan Peran Wanita
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com