Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup!

Baru Dua Proyek di Banjarmasin Ajukan Pendampingan Hukum

- Apahabar.com Jumat, 15 Februari 2019 - 15:12 WIB

Baru Dua Proyek di Banjarmasin Ajukan Pendampingan Hukum

Ilustrasi Taman Kamboja. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN- Menginjak bulan kedua 2019, baru dua instansi yang mendapat pendampingan dari tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin salah satunya.

“Awal tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup yang mengajukan pendampingan hukum terkait pembangunan lanjutan kawasan Taman Kamboja,” kata Ketua TP4D
Banjarmasin, Harwanto, kepada apahabar.com, Jumat (15/2).

Pendampingannya, kata dia, dilakukan tiap tahapan pembangunan. Mulai awal perencanaan sampai ke akhir pengerjaan.

Serupa DLH, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin turut mengajukan permohonan pendampingan hukum.

“Mereka berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di kawasan Banjarmasin Selatan. Ini bukan gedung baru, tapi juga merupakan lanjutan dari proyek tahunsebelumnya,” ujar kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin itu.

Baca Juga: Pemko Banjarmasin Bantah Tudingan KNPI Kalsel ‘Telantarkan’ Anak Jalanan

Lantas berapakah nilai pagu kedua proyek tersebut?

Berdasarkan data yang diterima oleh Kejari Banjarmasin, kedua proyek tersebut memakan biaya sebesar Rp. 9.422.840.000. Rinciannya, Rp. 6.167.140.000 untuk proyek pengerjaan kawasan Taman Kamboja sebesar, dan Rp. 3.255.700.000 untuk pembangunan Balai Latihan Kerja.

Adanya pendampingan dapat mendeteksi dini permasalahan yang mungkin saja timbul di kemudian hari. “Jika ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek kegiatan, akan ada mekanisme penyelesaiannya dan perbaikan,” tuturnya.

Pendampingan yang dilakukan TP4D tak serta merta membuat proyek publik yang dikerjakan bebas dari praktik penyimpangan. “Paling tidak sedari awal kita sudah memperingatkan, bahwa ini rambu-rambunya, kalau masih ada yang melanggar ya bandel itu namanya,” jelasnya.

Pihaknya berharap para pejabat memahami aturan main penggunaan anggaran agar tidak tersandung kasus korupsi.

Ke depan, dia berharap para pejabat di lingkungan pemkot Banjarmasin tak sungkan untuk meminta pendampingan TP4D.

“Jadi jangan segan-segan minta pendampingan TP4D agar mekanisme serta peruntukan penggunaan anggaran terserap dan tidak menyalahi aturan.
Lagian ini juga gratis kok,” ujar mantan kepala Seksi Perdata dan
Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tapin itu.

Baca Juga: DPRD Kalsel Tunggu Arahan Kementerian Luar Negeri

Reporter: Eddy Andriyanto
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Ustaz Hamdani Akbar, Penceramah Kondang HST Tutup Usia
apahabar.com

Kalsel

Angkasa Pura Salurkan Ratusan Juta Kepada 32 UMKM Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Tiba di Kalsel, Jenazah Guru Zuhdi Disambut Ratusan Jemaah
apahabar.com

Kalsel

Berikan Edukasi Safety Riding, Dirlantas: Tidak Ada Kata Bosan
apahabar.com

Kalsel

Update Corona di Kalsel: Jumlah ODP Naik 2 Kali Lipat Per 21 Maret
apahabar.com

Kalsel

ODP dan PDP Meningkat di Banjarbaru, Gugus Tugas: Klaster Gowa Baru Terlacak
apahabar.com

Kalsel

Kaji Pemakaian Bahasa Indonesia yang Baik, Balai Bahasa Libatkan Wartawan
Selama Tiga Hari, Rest Area di Batola Buang 4 Ton Sampah

Kalsel

Selama Tiga Hari, Rest Area di Batola Buang 4 Ton Sampah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com