Kejati Telaah Permintaan PUPR Kalsel Kawal 40 Proyek Strategis Pilih Ketua, IDI Kalsel Siap Gelar Muswil 2022 di Kotabaru Sengketa Alabio: Pemkab Melawan, Pedagang Mengadu ke PTUN hingga KASN! Skandal Korupsi Hewan Balangan: Genap 100 Saksi Diperiksa Geger Jasad Pria Tertelungkup di Pantai Melawai Balikpapan

Baru Dua Proyek di Banjarmasin Ajukan Pendampingan Hukum

- Apahabar.com     Jumat, 15 Februari 2019 - 15:12 WITA

Baru Dua Proyek di Banjarmasin Ajukan Pendampingan Hukum

Ilustrasi Taman Kamboja. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN- Menginjak bulan kedua 2019, baru dua instansi yang mendapat pendampingan dari tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin salah satunya.

“Awal tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup yang mengajukan pendampingan hukum terkait pembangunan lanjutan kawasan Taman Kamboja,” kata Ketua TP4D
Banjarmasin, Harwanto, kepada apahabar.com, Jumat (15/2).

Pendampingannya, kata dia, dilakukan tiap tahapan pembangunan. Mulai awal perencanaan sampai ke akhir pengerjaan.

Serupa DLH, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin turut mengajukan permohonan pendampingan hukum.

“Mereka berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di kawasan Banjarmasin Selatan. Ini bukan gedung baru, tapi juga merupakan lanjutan dari proyek tahunsebelumnya,” ujar kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin itu.

Baca Juga: Pemko Banjarmasin Bantah Tudingan KNPI Kalsel ‘Telantarkan’ Anak Jalanan

Lantas berapakah nilai pagu kedua proyek tersebut?

Berdasarkan data yang diterima oleh Kejari Banjarmasin, kedua proyek tersebut memakan biaya sebesar Rp. 9.422.840.000. Rinciannya, Rp. 6.167.140.000 untuk proyek pengerjaan kawasan Taman Kamboja sebesar, dan Rp. 3.255.700.000 untuk pembangunan Balai Latihan Kerja.

Adanya pendampingan dapat mendeteksi dini permasalahan yang mungkin saja timbul di kemudian hari. “Jika ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek kegiatan, akan ada mekanisme penyelesaiannya dan perbaikan,” tuturnya.

Pendampingan yang dilakukan TP4D tak serta merta membuat proyek publik yang dikerjakan bebas dari praktik penyimpangan. “Paling tidak sedari awal kita sudah memperingatkan, bahwa ini rambu-rambunya, kalau masih ada yang melanggar ya bandel itu namanya,” jelasnya.

Pihaknya berharap para pejabat memahami aturan main penggunaan anggaran agar tidak tersandung kasus korupsi.

Ke depan, dia berharap para pejabat di lingkungan pemkot Banjarmasin tak sungkan untuk meminta pendampingan TP4D.

“Jadi jangan segan-segan minta pendampingan TP4D agar mekanisme serta peruntukan penggunaan anggaran terserap dan tidak menyalahi aturan.
Lagian ini juga gratis kok,” ujar mantan kepala Seksi Perdata dan
Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Tapin itu.

Baca Juga: DPRD Kalsel Tunggu Arahan Kementerian Luar Negeri

Reporter: Eddy Andriyanto
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tak Berkategori

Paman Birin Ogah Komentari Kekalahan Jokowi di Kalsel
apahabar.com

Tak Berkategori

56 Perusahaan di Bogor Rumahkan 1.467 Karyawan
apahabar.com

Tak Berkategori

Harga Emas Antam Turun Rp 2.000 per Gram
apahabar.com

Tak Berkategori

Diperiksa Jaksa Dua Jam, Kadis Kominfo Banjar Enggan Berkomentar
apahabar.com

Tak Berkategori

MPR : PMP Perlu Kembali Diajarkan di Sekolah

Tak Berkategori

DPRD Balangan Gelar RDPU Bersama KPU Terkait Pemilu 2024

Tak Berkategori

TNI-Tentara AS ‘Perang Hutan’ di Balikpapan, Jenderal Andika Turun Tangan
apahabar.com

Tak Berkategori

Polemik Amdal PT AGM, Puluhan Organisasi di HST Serahkan Pernyataan Sikap
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com