Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara! Oknum Simpatisan Terjerat Sabu di Kotabaru, FPI Bantah Anggotanya Cabuli Murid, Oknum Guru Olahraga di SD Banjarbaru Langsung Dipecat! Ketuanya Buron, Joko Pitoyo Ambil Alih Nasdem Tanah Laut Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain

DPRD Sumenep Gali Penanggulangan Kemiskinan di Banjarmasin

- Apahabar.com Selasa, 12 Februari 2019 - 18:47 WIB

DPRD Sumenep Gali Penanggulangan Kemiskinan di Banjarmasin

DPRD Kabupaten Sumenep saat berdialog dengan DPRD Banjarmasin terkait payung hukum penanggulangan kemiskinan. Foto-apahabar.com/Tania Anggrainy

apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kabupaten Sumenep melakukan studi komparasi ke DPRD Banjarmasin, Selasa (12/2). Tujuannya mempelajari Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Subaidi mengatakan, pihaknya masih mencari referensi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan.”Di Banjarmasin kami lihat soal penanggulangan kemiskinan cukup baik, maka dari itu kami ke sini belajar perda tersebut,” ucap Subaidi.

Ia mengakui tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep di angka 25 persen. Ini tergolong tinggi. Walaupun ada program yang sama dengan Banjarmasin, namun permasalahan kemiskinan belum dapat ditanggulangi secara signifikan.

Baca Juga: Tahun Ini, Banjarmasin Target 820 Wirausaha Baru

“Kami punya dana untuk program kemiskinan, ternyata dengan anggaran yang ada bukannya masalah terselesaikan, malah angka kemiskinan bertambah. Makanya harus ada perda yang menjadi acuan program tersebut,” jelasnya.

Kasi Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Banjarmasin, Rahmat menilai, guna menanggulangi kemisikinan, kerja sama antara pemerintah kota dan DPRD setempat perlu dibangun. Legislatif perlu mendukung pemerintah melalui perencanaan anggaran yang matang.

“Dewan yang menganggarkan. Kalau dananya ada, program pengentasan kemiskinan pun dapat dijalankan,” ujar Rahmat.

Rahmat menambahkan, program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Banjarmasin saat ini sudah berjalan dengan baik. Ditambah Banjarmasin telah menyandang predikat tipe A dalam penekanan angka kemiskinan.

“Makanya tadi DPRD Sumenep belajar ke sini untuk membuat Raperda tersebut. Kalau kami mengacu data dulu dalam menjalankan program agar nanti bantuan yang diberikan tepat sasaran,” tutupnya.

Reporter: Tania Anggrainy
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Besok, Satpol PP Banjarmasin Papas Reklame Besar di Jalan Ahmad Yani
apahabar.com

Kalsel

Berupaya Unggul dan Terkemuka, STIE Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Kampus di Luar Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Duh, Berkas Bakal Cawabup HST Belum Lengkap
apahabar.com

Kalsel

FRI Kalsel Minta Ketegasan Wakil Rakyat Tolak Omnibuslaw
apahabar.com

Kalsel

PSBB Banjarmasin, Kapolda Kalsel Tegaskan Putus Mata Rantai Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Komplotan Pencuri Puluhan Gram Emas Kotabaru Ternyata Pernah Beraksi di HSS dan HST
apahabar.com

Kalsel

Ibu Jual Anak di Banjarmasin, Pola Asuh Jadi Sorotan
apahabar.com

Kalsel

Diamankan Polisi, 7 Pemuda Mabuk Gaduk Saat Aksi Demo di Banjarmasin Dikonseling
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com