Dewan Minta Pemkot Banjarbaru Lebih Peka Permasalahan Warganya, Simak Penjelasan Wali Kota Motif Pembunuhan Dipocong di Tabat HST Terungkap, Polisi Tetapkan 4 Tersangka Masih Didera Covid-19, Denny Indrayana Tetap Perjuangkan PSU yang Jujur dan Adil Seluruh Tempat Wisata di Jaro Tabalong Ditutup Saat Idulfitri Ingin Pukul Ibunya, Seorang Adik di Telaga Langsat HSS Tikam Kakak hingga Tewas

Kemenkumham: Lima Kasus Diduga Melanggar HAM Terjadi di Kalteng

- Apahabar.com Rabu, 6 Februari 2019 - 23:21 WIB

Kemenkumham: Lima Kasus Diduga Melanggar HAM Terjadi di Kalteng

Ilustrasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Foto-net

apahabar.com, PALANGKARAYA – Awal 2019 sedikitnya lima kasus dugaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan sedang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) setempat.

“Kami sudah menerima sebanyak lima laporan terkait dugaan pelanggaran HAM, saat ini semuanya masih kami tangani,” kata Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kalteng, Karyadi di Palangkaraya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/2/2019).

Baca Juga: Peresmian Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut Ditunda

apahabar.com

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kalteng, Karyadi.Foto-antara

Menurut Karyadi, lima kasus ini terjadi di sejumlah kabupaten yang ada di Kalteng. Rata-rata dugaan pelanggaran HAM terkait penyerobotan atau sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah maupun perusahaan.

Karyadi juga menyebut, saat ini tim yang mereka miliki sedang bekerja dan mengkaji setiap laporan yang telah diterima. Pihaknya belum bisa memastikan semua laporan tersebut melanggar HAM atau tidak, hingga penanganan selesai dilakukan.

“Semua laporan harus kami kaji dan dalami, karena dari penanganan kasus yang sudah-sudah, tidak semuanya benar melanggar HAM,” ucapnya.

Baca Juga: Polda Kalteng Amankan Kapal Bawa Kayu Ilegal

Ia mencontohkan, pernah menangani laporan dugaan pelanggaran HAM terkait penyerobotan tanah. Setelah didalami, ternyata tanah yang dipermasalahkan selama puluhan tahun tidak pernah diurus atau kelola.

Kasus seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM, sebab sesuai aturan yang berlaku tanah milik seseorang yang lama ditelantarkan maka akan kembali kepada negara.

Selain itu masih banyak warga yang memiliki pemahaman yang salah terkait HAM, sehingga setiap kejadian di lapangan yang dilaporkan kepada Kanwil Kemenkumham tidak semuanya benar-benar melanggar HAM usai ditelusuri.

Baca Juga: Perang Tanpa Akhir Melawan Narkoba

“Untuk itu selain menangani kasus, kami juga secara rutin melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang HAM kepada berbagai pihak,” tutur Karyadi.

Ia mengimbau agar masyarakat secara aktif membantu pihaknya melaporkan setiap kejadian di lapangan, khususnya yang diduga melanggar HAM. Laporan tersebut dapat dilaporkan secara langsung ataupun tidak.

“Bahkan kami bisa menangani dugaan pelanggaran HAM yang tidak dilaporkan, kami bisa langsung masuk ke ranah tersebut untuk memastikan kebenarannya,” tegasnya.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Pekerja Tewas Kesetrum di Kabel Menara Sutet

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Setengah Hektar Lahan Tidur di Kapuas Terbakar
apahabar.com

Kalteng

Unit Motor Polres Pangkalan Bun Sita Puluhan Ulin Ilegal
apahabar.com

Kalteng

53 Pedagang Pasar Pendopo Muara Teweh Mulai Pindah ke Lapangan Hijau
apahabar.com

Kalteng

Iduladha, Wagub Kalteng Rindu Suasana Silaturahmi
apahabar.com

Kalteng

Kasus Positif Covid-19 di Kapuas Meningkat, Ketua GTPP Beberkan Penyebabnya
PLN

Kalteng

Bangun Jaringan 33 Kilometer, PLN Hadirkan Listrik di Dusun Hilir Barito Selatan
apahabar.com

Kalteng

Pernah Covid-19, Wali Kota Palangka Raya Ungkap Sosok Nadjmi Adhani
Sugianto

Kalteng

Sembuh dari Covid-19, Sugianto Hadir di Kampanye Penutup
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com