Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Menteri Siti Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel, Bukan Tambang dan Sawit Taspen Kirim Ratusan Paket Sembako Bantu Korban Banjir Kalsel Mengupas Problem Banjir Kalsel: Ratusan Eks Lubang Tambang di DAS Barito Terendus! Banjir dan Ancaman Tim Paman Birin, “Sudah Jatuh Warga Tertimpa Tangga”

Kesbangpol Kalsel : Lima Kabupaten Berpotensi Terjadi Konflik

- Apahabar.com Sabtu, 23 Februari 2019 - 17:45 WIB

Kesbangpol Kalsel : Lima Kabupaten Berpotensi Terjadi Konflik

Peta Kalsel. Foto-Net

apahabar.com, BANJARMASIN – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat sebanyak lima kabupaten di wilayah ini rawan terjadinya konflik menjelang dan saat pelaksanaan pemilu April 2019 mendatang.

“Seperti Kabupaten Tabalong, Balangan, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah (HST) dan Banjar (Paramasan),” ucap Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, Adi Santoso kepada Wartawan Apahabar.com, Sabtu (23/2/2019).

Menurutnya, kelima kabupaten tersebut berpotensi terjadi konflik, lantaran mempunyai wilayah terpencil dan masih minimnya infrastruktur.

Pihaknya, akan terus melaksanakan program sosialisasi kesiapan pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel.

Mengenai logistik pemilu, kata Adi, seyogyanya harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Dengan tujuan agar logistik pemilu bisa sampai tepat waktu dan bisa digunakan. Baik saat pemilu maupun menjelang pemilu April 2019 mendatang.

“Semoga angka partisipasi pemilu di Kalsel semakin meningkat,” harapnya.

Sebelumnya, Polisi Daerah (Polda) Kalsel menilai seluruh daerah ini berpotensi adanya konflik sosial. Baik gesekan antar sesama masyarakat, maupun kecurangan pemilu.

Baca Juga: Kesbangpol Kalsel Ajak Pemilih Lawan Politik Uang

“Semua wilayah di Kalsel berpotensi terjadinya konflik sosial, seperti halnya Banjarmasin dan kabupaten atau kota lainnya,” ucap Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifai kepada apahabar.com, Rabu (20/2/2019) lalu.

Pihaknya telah menyediakan tim Gakkumdu dari penyidik Polda Kalsel, Kejaksaan dan Pengadilan. Perihal tersebut terkait tindak pidana tertentu dalam pemilihan umum. Penyelesaian kasus harus berjalan sangat cepat. Bahkan, hanya 3-4 bulan sudah selesai.

“Tak boleh lama-lama dalam penyelesaiannya,” tegasnya.

Mencegah terjadinya polemik di masyarakat, Polda Kalsel juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif. Misalnya, melaksanakan kegiatan yang menyejukkan dan berbau positif.

Adapun untuk kegiatan yang bersifat represif, kata Rifai, berdasarkan perintah Mabes Polri akan menurunkan 3/4 kekuatan Polri dalam pengamanan pemilu 2019.

Saat ini, kata Rifai, anggota Polri mencapai 400.000 personel. Sehingga, Polda Kalsel akan menurunkan 3.000 personel dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Jumlah personel diturunkan 3/4 kekuatan. Kalau 400.000 personel, maka sekitar 3.000 personel Polda akan diturunkan,” pungkasnya.

Baca Juga: Angkat 5 Isu Pelayanan Publik, Ormas akan ‘Serbu’ Pemko Banjarmasin

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

PDIP Usulkan 3 Nama Calon Ketua DPRD Tala
apahabar.com

Kalsel

Kembali ke Kalsel, Kejurnas Time Rally Pakai Aturan Baru
apahabar.com

Kalsel

Bakar Rumah Sendiri, Bahri Ikut Hangus
apahabar.com

Kalsel

May Day; Buruh Desak Gubernur Naikkan Upah 4 Persen dari UMK
apahabar.com

Kalsel

Bergelut di Antara Debu dan Terik Matahari, Pesona Ipda Yuani Tak Luntur
apahabar.com

Kalsel

Harsiarnas ke-86; Ketua KPI Puji Pariwisata Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Cuaca Ekstrem Picu Sejumlah Harga Pangan di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Di Regional 3, Bumi Jaya Masuk 5 Besar Lomba Desa
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com