2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Polisi Soal Status Tersangka Dua Mahasiswa ULM Banjarmasin: Masih Proses Paula Verhoeven Hamil, Kiano Bakal Punya Adik, Baim Wong Ingin Mak Beti Ucapkan Selamat ke Sang Istri Hasil Liga Champions, Tanpa Ronaldo Juventus Ditekuk Barcelona, Messi Cetak Gol, Skor Akhir 2-0 Alasan Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin Terancam Batal

Money Politik ‘Lumrah’, Tapi Susah Dibuktikan

- Apahabar.com Rabu, 27 Februari 2019 - 19:07 WIB

Money Politik ‘Lumrah’, Tapi Susah Dibuktikan

Ilustrasi politik uang. Foto-Kalteng Pos

apahabar.com, BANJARMASIN – Institut Demokrasi dan Pemerintahan Daerah menilai Pemilihan Umum (Pemilu) April 2019 mendatang sangat rentan adanya politik uang. Ironisnya, ini menjadi permasalahan yang lumrah dan menjadi rahasia umum.

“Jadi memang sangat rawan politik uang. Apalagi politik uang nampaknya seperti sudah menjadi hal yang lumrah,” ucap Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, Muhammad Erfa Redhani kepada apahabar.com, Rabu (27/2/2019).

Bahkan kondisi tersebut, kata Erfa, terjadi dari pemilu ke pemilu, sehingga membuat pesta demokrasi lima tahunan itu kian cacat dan tercederai. Bahkan, sudah menjadi rahasia publik. Sayangnya, lanjut Erfa, money politic susah untuk dibuktikan.

Secara hukum, kata Erfa, dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, money politic bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Sanksinya diatur pada Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.

Baca Juga: Dukungan AHY Jadi Nahkoda Demokrat Terus Mengalir

“Sanksi pidananya 3-4 tahun dan denda Rp36-48 Juta,” ucap akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) ini.

Sayangnya, katanya, yang menjadi permasalahan dewasa ini terkait money politic, dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya disebutkan bahwa subjek yang tidak boleh melakukan politik uang, yakni tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu.

“Maka di sini ada celah. Bagi mereka yang tidak disebutkan sebagai subjek diatas melakukan money politik. Ini problem UU kita,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

APK Jokowi Dipasangi Wajah Prabowo di Tapin, Bawaslu Minta Tak Diliput
apahabar.com

Politik

Pilgub Kalsel: Denny Indrayana Kembalikan Berkas ke PKS

Politik

Pilgub Kalsel: Gerindra Siapkan Eks Tanbu-2 Dampingi Denny Indrayana
apahabar.com

Politik

Pilkada Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin Mantap Bersama Iwansyah
apahabar.com

Politik

Sejumlah APK Dipasang di Zona Terlarang
apahabar.com

Politik

Paman Birin Kembalikan Berkas ke Gerindra, Kok Bisa?
apahabar.com

Politik

Bawaslu Kalsel Selesaikan 10 Sengketa
apahabar.com

Politik

Ingin Program Mardani Kembali, Warga Barokah Siap Menangkan SHM-MAR
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com