Meninggal di Rumah, Guru Khalil Sempat Tak Sadarkan Diri Sejak Kamis Dikenal Karismatik, Alumni Ponpes Darussalam Sukses Jadi Bupati Banjar Kini Telah Tiada Ibnu Sina Ingin Penerapan PPKM Level IV Banjarmasin Lebih Humanis Perkelahian di Lapo S Parman Banjarmasin, Seorang Pemuda Tertusuk Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini: Angkat Besi Berpeluang Tambah Medali Indonesia

Pertanyakan Kejelasan SHGB, Warga Kuin Cerucuk Datangi DPRD Banjarmasin

- Apahabar.com     Jumat, 15 Februari 2019 - 19:30 WITA

Pertanyakan Kejelasan SHGB, Warga Kuin Cerucuk Datangi DPRD Banjarmasin

Perwakilan warga Kuin Cerucuk diterima sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin ketika mempertanyakan kejelasan status kepemilikan lahan, Jumat (15/2/2019). Foto – apahabar.com/Tania Anggrainy

apahabar.com, BANJARMASIN – Pertanyakan kejelasan status kepemilikan lahan, sejumlah warga Kelurahan Kuin Cerucuk, datangi DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (15/2/2019) pagi.

Warga Kelurahan Kuin Cerucuk mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin, guna meminta lahan yang berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin, diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Banyak warga yang cemburu, akibat sebagian sertifikat yang dikeluarkan BPN sebagian berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sebagian lagi statusnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan posisi lahan yang berdekatan.

“Bagaimana patokan yang diambil pemerintah, dengan wilayah sama, rumah bersebelahan, tapi ada yang dapat dan tidak, kami bingung dan cemburu kenapa ada perbedaan,” ucap Wakil Ketua Dewan Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin, Syahruddin kepada wartawan.

Baca Juga: Pindah Memilih di Akhir Waktu, Berpotensi Kehilangan Hak Suara

Syahruddin mengakui, ketentuan Perda RT/RW yang ada seperti masalah wilayah yang masuk dalam kawasan hijau dan Industri memang harus dipatuhi. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan timbulnya perbedaan status pemukiman yang mereka huni.

“Semoga pihak PPN dan pemerintah setempat yang berjanji akan mencarikan solusinya cepat terlaksana, dan semoga ini cepat diselesaikan, sehingga kami tidak bingung lagi,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut Kasi, Infrastruktur Pertanahan BPN Banjarmasin, Didik Prasetyo Widiyanto menjelaskan, sertifikat status SHGB yang dikeluarkan sesuai dengan mekanisme penerbitan dan perda yang berlaku, namun nanti pastinya ada peningkatan hak, sehingga warga nantinya mendapatkan sertifikat hak milik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

“Peningkatan hak milik ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan BPN, biayanya sekitar Rp 50 ribu. Bisa dilaksanakan secara kolektif, atau kami yang langsung mendatangi warga untuk prosesnya,” ujarnya.

“Apakah ini tidak berbenturan dengan Perda RT/RW jika ini menjadi SHM? untuk kepemilikan dan penguasaannya, ini masih sejalan dengan ndang-undang agraria. Kami mengakui hak mereka, apalagi ini sebelum Perda RT/RW dikeluarkan. Terkait pemanfaatannya baru mengacu ke RTRW,” tambah Didik.

Baca Juga: Ingat, 1 Maret Jalan Piere Tendean Berlakukan Sistem Satu Arah

Reporter: Tania Anggrainy
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

BPJS Kesehatan Banjarmasin Bayar Utang Rp180 Miliar Lebih 
apahabar.com

Kalsel

Pengguna BPJS Mandiri Kabupaten Banjar Hanya 54,4 Persen
apahabar.com

Kalsel

Penetapan Cawabup HST: Faqih Kecewa, Bupati Angkat Bicara

Kalsel

Operasi Yustisi di Tabalong Kian Gencar, 6 Warga Langgar Prokes
apahabar.com

Kalsel

Kunjungi Tanbu, Ini yang Dilakukan Sastrawan Gol A Gong Besok
Kalsel

Kalsel

Ali Asyhar Gantikan Tornanda Syaifullah Sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Cegah Kecurangan, Simak Siasat BPJS Barabai
apahabar.com

Kalsel

Ratusan Cyclist Siap Genjot Banjarmasin-Loksado
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com