Tiba di Kalsel, Panglima TNI Marsekal Hadi Tinjau Banjir di Objek Vital BPBD Kapuas Kembali Ingatkan Warga, Waspada Cuaca Ekstrem Bantu Warga Terdampak Banjir, Sekretariat PDIP Kalsel Disulap Jadi Tempat Pengungsian Banjir di Haruai Tabalong, Petugas Gabungan Salurkan Makanan dengan Berenang BANJIR KALSEL: 2 Ribu Jiwa Mengungsi, Pasukan Khusus TNI Mendarat di Banjarbaru

Pertanyakan Kejelasan SHGB, Warga Kuin Cerucuk Datangi DPRD Banjarmasin

- Apahabar.com Jumat, 15 Februari 2019 - 19:30 WIB

Pertanyakan Kejelasan SHGB, Warga Kuin Cerucuk Datangi DPRD Banjarmasin

Perwakilan warga Kuin Cerucuk diterima sejumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin ketika mempertanyakan kejelasan status kepemilikan lahan, Jumat (15/2/2019). Foto – apahabar.com/Tania Anggrainy

apahabar.com, BANJARMASIN – Pertanyakan kejelasan status kepemilikan lahan, sejumlah warga Kelurahan Kuin Cerucuk, datangi DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (15/2/2019) pagi.

Warga Kelurahan Kuin Cerucuk mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin, guna meminta lahan yang berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarmasin, diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Banyak warga yang cemburu, akibat sebagian sertifikat yang dikeluarkan BPN sebagian berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sebagian lagi statusnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan posisi lahan yang berdekatan.

“Bagaimana patokan yang diambil pemerintah, dengan wilayah sama, rumah bersebelahan, tapi ada yang dapat dan tidak, kami bingung dan cemburu kenapa ada perbedaan,” ucap Wakil Ketua Dewan Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin, Syahruddin kepada wartawan.

Baca Juga: Pindah Memilih di Akhir Waktu, Berpotensi Kehilangan Hak Suara

Syahruddin mengakui, ketentuan Perda RT/RW yang ada seperti masalah wilayah yang masuk dalam kawasan hijau dan Industri memang harus dipatuhi. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi alasan timbulnya perbedaan status pemukiman yang mereka huni.

“Semoga pihak PPN dan pemerintah setempat yang berjanji akan mencarikan solusinya cepat terlaksana, dan semoga ini cepat diselesaikan, sehingga kami tidak bingung lagi,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut Kasi, Infrastruktur Pertanahan BPN Banjarmasin, Didik Prasetyo Widiyanto menjelaskan, sertifikat status SHGB yang dikeluarkan sesuai dengan mekanisme penerbitan dan perda yang berlaku, namun nanti pastinya ada peningkatan hak, sehingga warga nantinya mendapatkan sertifikat hak milik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

“Peningkatan hak milik ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan BPN, biayanya sekitar Rp 50 ribu. Bisa dilaksanakan secara kolektif, atau kami yang langsung mendatangi warga untuk prosesnya,” ujarnya.

“Apakah ini tidak berbenturan dengan Perda RT/RW jika ini menjadi SHM? untuk kepemilikan dan penguasaannya, ini masih sejalan dengan ndang-undang agraria. Kami mengakui hak mereka, apalagi ini sebelum Perda RT/RW dikeluarkan. Terkait pemanfaatannya baru mengacu ke RTRW,” tambah Didik.

Baca Juga: Ingat, 1 Maret Jalan Piere Tendean Berlakukan Sistem Satu Arah

Reporter: Tania Anggrainy
Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Rotasi Jabatan, Wali Kota Ibnu Klaim Tak Sembarang Rombak
apahabar.com

Kalsel

Tabalong Laksanakan BIAS MR, 4.615 Siswa Ditarget Imunisasi
apahabar.com

Kalsel

Polsek Rantau Badauh Salurkan Bansos Alumni Akpol 1991
apahabar.com

Kalsel

Berbarengan dengan Bandara, Jokowi Digadang Resmikan HKSN 2019 di Kalsel
Desa Panjaratan

Kalsel

Pemukiman Terendam, Ribuan Penduduk Desa Panjaratan Tala Mengungsi
apahabar.com

Kab. Tanah Laut

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Tanah Laut, Pemkab Tala Gencar Operasi Pasar
apahabar.com

Kalsel

Mencopet di Pasar Sungai Gampa, Pria Pendatang Nyaris Digebuki Warga
apahabar.com

Kalsel

Anak Jalanan Banjarmasin Curhat Sering Diburu Aparat, Denny Indrayana: Mereka Bukan Kriminal!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com