Kebakaran Jalan Manggis, Los Bedakan Diduga Sengaja Dibakar Sopir di Banjarmasin Setop Logistik ke Palangka Raya, Ada Apa? Resmi, Batola Laksanakan PSBB Jilid Kedua Horee, Insentif Tenaga Medis di Banjarmasin Segera Dibayar Kebakaran Jalan Manggis, Korban Tinggal Baju di Badan




Home Nasional

Selasa, 12 Februari 2019 - 15:03 WIB

Ramai-Ramai Tolak Revisi Aturan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

nazmudin - Apahabar.com

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan No 106/2018 akan berdampak pada masifnya angka kehilangan
 hutan alam di Indonesia. Ilustrasi pohon ulin.Foto-Antara.

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106/2018 akan berdampak pada masifnya angka kehilangan hutan alam di Indonesia. Ilustrasi pohon ulin.Foto-Antara.

apahabar.com, JAKARTA – Gelombang penolakan revisi terhadap aturan perlindungan tumbuhan dan satwa liar makin meluas.

Kali ini, penolakan datang dari 60 organisasi masyarakat sipil di bawah nanungan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK). Revisi beleid tersebut dianggap hanya akan memuluskan perburuan sejumlah kayu eksotis.

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106/2018 juga seakan mengamini laju deforestasi hutan alam di Indonesia.

Peraturan ini dianggap telah membebaskan status perlindungan terhadap spesies kayu endemik yang sebelumnya dilindungi sehingga bebas untuk dimanfaatkan dan  diperdagangkan.

Baca Juga: WALHI Kalsel Sesalkan Pencoretan Pohon Ulin sebagai Flora Dilindungi

Permen LHK No 106/2018 sebagai perubahan kedua dari Permen LHK No 20/2018 telah mengubah status 10 spesies kayu dari lampiran daftar kayu yang dilindungi. Sebagian besar di antaranya termasuk dalam katetegori langka dan terancam punah.

Spesies kayu tersebut antara lain; kayu Besi/Merbau Maluku (Intsia palembanica), Ulin (Eusideroxylon zwagery), Damar Pilau (Agathis bornensis), Palahlar Mursala (Dipterocarpus cinereus), Palahlar Nusakambangan (Dipterocarpus littolaris), Kokoleceran (Vatica bantamensis), Upan (Upuna bornensis), Medang lahu (Beilschmiedia madang), Kempas Malaka (Koompasia malaccensis), Kempas Kayu Raja (Koompasia exselsa).

Baca juga :  Akibat Pasien Tidak Jujur, 46 Dokter Terinfeksi Covid-19 di Semarang

Spesies-spesies ini tumbuh secara alami di hutan alam dengan populasi semakin menipis.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perubahan aturan ini adalah banyaknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menebang spesies kayu dilindungi terkendala dalam proses penataan hasil hutan.

Hal lain adalah timbulnya permasalahan hukum ketika IUPHHK-HA menebang kayu dengan status dilindungi di areal kerja konsesinya sehingga pasokan bahan baku di sektor hilir terkendala.

Dhio Teguh Ferdyan Pengkampanye JPIK menilai kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pemilik izin IUPHHK-HA justru bertolak belakang dengan semangat perlindungan keanekaragaman hayati dan penegakan hukum dari peraturan sebelumnya.

Apalagi 8 dari 10 jenis kayu ini berdasarkan IUCN red list dikategorikan sebagai spesies yang kritis, genting, dan rentan, bahkan 5 di antaranya merupakan spesies endemik.

“Dengan mempertimbangkan rendahnya populasi dan tingginya tingkat keterancaman, seharusnya KLHK tetap menjadikan spesies tersebut dalam kategori dilindungi, bukan malah membuka peluang dan memberikan kebebasan pemanfaatan kayu terancam punah,” Dhio dalam keterangan resmi yang diterima apahabar.com.

Baca juga :  Harga Tiket Melambung, Agen Perjalanan Goyah

Ulin merupakan salah satu spesies kayu yang statusnya berubah menjadi tidak dilindungi, merupakan kayu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat Dayak.

Keterkaitan ulin dengan masyarakat adat Dayak tak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kayu untuk rumah panjang dan patung sebagai simbol, lebih dari itu ulin memiliki kaitan erat dengan kebudayaan masyarakat adat Dayak.

“Bagi suku Dayak kehilangan ulin berarti hilangnya jati diri  dan kebudayaan. Bagi mereka ulin bukan dinilai dari banyaknya kubikasi, tapi daun, batang, dan buah mengandung arti yang tidak terpisahkan,” Ahmad SJA Direktur PADI Indonesia menambahkan.

Organisasi non pemerintahan yang memiliki anggota aktif tersebar dari Aceh hingga Papua itu khawatir pemberlakuan Permen tersebut membuka ruang bagi para pemburu kayu-kayu eksotis bernilai ekonomi tinggi untuk memperdagangkannya secara masif.

“Pada akhirnya menjadi tanda-tanda kehancuran keanekaragaman hayati.”

Baca Juga: Dicoret Sebagai Flora Dilindungi, Ulin Terancam Bebas Diperjualbelikan di Kalsel

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

Nasional

Pejuang Demokrasi Berguguran, Abdul Hadi Embuskan Napas Terakhir di RSUD Ulin
apahabar.com

Nasional

Jadi Tersangka Pemerasan, Bupati Cianjur Mundur dari Ormas NasDem
apahabar.com

Nasional

Korban Tsunami Berdatangan di RSUD Bob Bazar
apahabar.com

Nasional

Rais Aam PBNU Kunjungi Kalsel, Tinjau Kesiapan Muktamar NU?

Nasional

Awasi PSBB, Begini Imbauan Komnas HAM untuk Polisi
apahabar.com

Nasional

Pemindahan Ibu Kota Negara, Inkindo Imbau Pemerintah Tekan Biaya
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Indonesia Kebut Distribusi 679.000 APD
apahabar.com

Nasional

Polres Madiun Amankan 2 Unit Bus Bawa Massa Aksi 22 Mei