Video Detik-detik Buaya Raksasa Diangkat dari Sungai Kayubesi Babel, Diyakini Warga Sebagai ‘Siluman’ Kasus Pembunuhan Istri Muda Pembakal di HST Inkrah, Jaksa Eksekusi Terpidana ke Martapura Muatan Politis dalam Pencopotan Sekda Tanah Bumbu Kantongi 3 Barang Bukti, Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran BirinMU BW, Eks Pimpinan KPK Buka-bukaan Alasan Turun Gunung Bantu H2D

Ramai-Ramai Tolak Revisi Aturan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

- Apahabar.com Selasa, 12 Februari 2019 - 15:03 WIB

Ramai-Ramai Tolak Revisi Aturan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106/2018 akan berdampak pada masifnya angka kehilangan hutan alam di Indonesia. Ilustrasi pohon ulin.Foto-Antara.

apahabar.com, JAKARTA – Gelombang penolakan revisi terhadap aturan perlindungan tumbuhan dan satwa liar makin meluas.

Kali ini, penolakan datang dari 60 organisasi masyarakat sipil di bawah nanungan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK). Revisi beleid tersebut dianggap hanya akan memuluskan perburuan sejumlah kayu eksotis.

Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106/2018 juga seakan mengamini laju deforestasi hutan alam di Indonesia.

Peraturan ini dianggap telah membebaskan status perlindungan terhadap spesies kayu endemik yang sebelumnya dilindungi sehingga bebas untuk dimanfaatkan dan  diperdagangkan.

Baca Juga: WALHI Kalsel Sesalkan Pencoretan Pohon Ulin sebagai Flora Dilindungi

Permen LHK No 106/2018 sebagai perubahan kedua dari Permen LHK No 20/2018 telah mengubah status 10 spesies kayu dari lampiran daftar kayu yang dilindungi. Sebagian besar di antaranya termasuk dalam katetegori langka dan terancam punah.

Spesies kayu tersebut antara lain; kayu Besi/Merbau Maluku (Intsia palembanica), Ulin (Eusideroxylon zwagery), Damar Pilau (Agathis bornensis), Palahlar Mursala (Dipterocarpus cinereus), Palahlar Nusakambangan (Dipterocarpus littolaris), Kokoleceran (Vatica bantamensis), Upan (Upuna bornensis), Medang lahu (Beilschmiedia madang), Kempas Malaka (Koompasia malaccensis), Kempas Kayu Raja (Koompasia exselsa).

Spesies-spesies ini tumbuh secara alami di hutan alam dengan populasi semakin menipis.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perubahan aturan ini adalah banyaknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang menebang spesies kayu dilindungi terkendala dalam proses penataan hasil hutan.

Hal lain adalah timbulnya permasalahan hukum ketika IUPHHK-HA menebang kayu dengan status dilindungi di areal kerja konsesinya sehingga pasokan bahan baku di sektor hilir terkendala.

Dhio Teguh Ferdyan Pengkampanye JPIK menilai kelonggaran yang diberikan pemerintah kepada pemilik izin IUPHHK-HA justru bertolak belakang dengan semangat perlindungan keanekaragaman hayati dan penegakan hukum dari peraturan sebelumnya.

Apalagi 8 dari 10 jenis kayu ini berdasarkan IUCN red list dikategorikan sebagai spesies yang kritis, genting, dan rentan, bahkan 5 di antaranya merupakan spesies endemik.

“Dengan mempertimbangkan rendahnya populasi dan tingginya tingkat keterancaman, seharusnya KLHK tetap menjadikan spesies tersebut dalam kategori dilindungi, bukan malah membuka peluang dan memberikan kebebasan pemanfaatan kayu terancam punah,” Dhio dalam keterangan resmi yang diterima apahabar.com.

Ulin merupakan salah satu spesies kayu yang statusnya berubah menjadi tidak dilindungi, merupakan kayu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat Dayak.

Keterkaitan ulin dengan masyarakat adat Dayak tak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kayu untuk rumah panjang dan patung sebagai simbol, lebih dari itu ulin memiliki kaitan erat dengan kebudayaan masyarakat adat Dayak.

“Bagi suku Dayak kehilangan ulin berarti hilangnya jati diri  dan kebudayaan. Bagi mereka ulin bukan dinilai dari banyaknya kubikasi, tapi daun, batang, dan buah mengandung arti yang tidak terpisahkan,” Ahmad SJA Direktur PADI Indonesia menambahkan.

Organisasi non pemerintahan yang memiliki anggota aktif tersebar dari Aceh hingga Papua itu khawatir pemberlakuan Permen tersebut membuka ruang bagi para pemburu kayu-kayu eksotis bernilai ekonomi tinggi untuk memperdagangkannya secara masif.

“Pada akhirnya menjadi tanda-tanda kehancuran keanekaragaman hayati.”

Baca Juga: Dicoret Sebagai Flora Dilindungi, Ulin Terancam Bebas Diperjualbelikan di Kalsel

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Usai Diperiksa di Polda Jatim, Romi Dibawa ke KPK
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Hari Ini Kalsel Sumbang Kasus Positif Terbanyak
apahabar.com

Nasional

Ini Daftar Gubernur, Wali Kota dan Bupati Tolak Omnibus Law
apahabar.com

Nasional

Uang Rp600 Juta Disita dari OTT Bupati Lampung Utara
apahabar.com

Nasional

Indonesia di Ambang Resesi, Ayo Evaluasi Pengeluaran
apahabar.com

Nasional

Di Canberra, MHM Tegaskan Hipmi Siap Gandeng Pengusaha Australia
apahabar.com

Nasional

Diduga Hendak Mesum, Oknum Kades Tewas di Dalam Mobil
apahabar.com

Nasional

Sesuai Telegram Kapolri, Pendemo UU Cipta Kerja Bakal Ditindak Tegas!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com