3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Tak Ber-IMB, Inspektorat Turun Tangan Menyingkap Tabir Sejarah Banjar (1): Misteri Makam Demang Lehman Luna Maya Pakai Dress Rp 44 Juta dan Handbag Rp 383 Juta, Netizen Kira Mantan Ariel Noah Tenteng Kaleng Cat! Kejutan! OPIN Susul Insan Kotabaru Dukung 2BHD Jadwal Liga Champions Malam Ini, Liverpool, City, Real Madrid, Inter, Live SCTV, Barcelona vs Juventus Besok!

Terkait Kepemilikan Lahan Berlebihan, Luhut: Era Jokowi Tak Akan Ada Lagi

- Apahabar.com Rabu, 20 Februari 2019 - 21:51 WIB

Terkait Kepemilikan Lahan Berlebihan, Luhut: Era Jokowi Tak Akan Ada Lagi

Luhut Binsar Pandjaitan. Foto-Tempo.co

apahabar.com, JAKARTA – Beberapa hari belakang tengah ramai isu tentang tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut menyusul pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut jika capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki tanah ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah dalam debat calon presiden (capres) belum lama ini.

Baca Juga: Hari Ini, Rupiah Mantap Libas Dolar AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya pihak-pihak yang menguasai lahan ratusan ribu hektar. Namun, Luhut enggan menyebut siapa saja pemilik lahan saat dikonfirmasi hal tersebut.

“Tinggal teliti lagi, saya nggak komentar sekarang mengenai itu, kita lihat aja,” kata Luhut di kantornya dilansir dari Detikcom, Rabu (20/2/2019).

Meski begitu, Luhut menerangkan, pemerintah sendiri saat ini memiliki kebijakan satu peta (one map policy). Dia bilang, dengan one map policy maka kepemilikan lahan menjadi data publik dan bisa diakses.

“Ya memang gini, sekarang dengan one map policy, catat itu, itu kan jadi public data. Kalian nanti bisa Google masuk ke situ. Media kan seneng itu lihat-lihat aja hartanya siapa-siapa,” ujarnya.

Luhut mengatakan, kebijakan ini untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan berlebihan. Di zaman Presiden Joko Widodo, hal tersebut tak lagi terjadi.

“Itu akan mencegah kita untuk kepemilikan tanah berlebihan, mungkin yang lalu sudah kejadian. Tapi, sekarang Presiden bilang kita nggak mau itu terjadi. Sehingga zaman Presiden Jokowi tidak akan terjadi seperti itu lagi,” ujarnya.

“Presiden nggak mau melihat masa-masa lalu. Sebab nanti jadi masalah, karena banyak sekali itu yang bermasalah. Dan itu satu breakthrough presiden kita ada one map policy,” pungkasnya.

Baca Juga: Dipicu Pelemahan Dolar, Rupiah Ditutup Menguat

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Ekbis

Simak Cara Memilih Saham di Masa Covid-19
apahabar.com

Ekbis

Ahok Nyatakan Siap Bantu Dirut Pertamina Nicke Widyawati
apahabar.com

Ekbis

Ingat! Terhitung Hari Ini Bagasi Lion Tak Lagi Gratis
apahabar.com

Ekbis

Nilai Tukar terhadap Dolar Menguat, Rupiah di Atas Angin
apahabar.com

Ekbis

Lantik Mardani H Maming, Presiden Jokowi Ingin Investor Dilayani dengan Baik
apahabar.com

Ekbis

Perdagangan Sesi Awal, IHSG Bergerak Dua Arah
apahabar.com

Ekbis

Harga Minyak Melonjak pada Akhir Perdagangan Kamis
apahabar.com

Ekbis

Hari Pelanggan Nasional, Promo Menarik di Telkomsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com