Jembatan Mandastana di Kabupaten Barito Kuala ambruk pada 17 Agustus 2017 silam. Kasus ini bakal menyeret sejumlah pejabat di Pemkab Batola setelah Kejati Kalsel menerima satu berkas dimulainya penyidikan. (Antaranews Kalsel/Latif Thohir)

apahabar.com, BANJARMASIN – Wakil Bupati Batola, Rahmadiannor menanggapi santai dugaan keterlibatan kalangan eksekutif dalam ambruknya jembatan Mandastana di Kabupaten Barito Kuala, 17 Agustus 2017 silam.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) telah menerima satu berkas Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang diduga kuat melibatkan pihak eksekutif, yakni Pemkab Batola.

“Kalau memang ada terlibat, maka kita percayakan semua kepada aparat penegak hukum,” ucap Wakil Bupati Batola, Rahmadiannor kepada apahabar.com, Kamis (7/2).

Rahmadiannor enggan berkomentar terlalu jauh perihal masalah tersebut. Lebih-lebih  dirinya tak mengetahui akar masalahnya secara gamblang.

“Intinya kita tunggu aja proses hukum,” terangnya.

Sinyal adanya tersangka baru setelah Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel, Munaji melalui Kasi Penuntutan Kejati Kalsel, Hadi Riyanto, mengungkap satu berkas SPDP baru dari pihak eksekutif yang kembali diterima pihaknya.

Yang terbaru, sekedar diketahui publik, dua tersangka dalam kasus tersebut telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Dalam Banjarmasin.

Kedua tersangka, yakni Rusman Adji selaku Kontraktor jembatan dan
Yudi Usmani sebagai konsultan atau pengawas.

Keduanya ditahan di Rutan Teluk Dalam selama 20 hari ke depan, sejak 6 Februari 2019.

Walau sempat mengajukan penangguhan penahanan, proses penahanan tetap dilakukan. Selanjutnya, mereka akan masuk dalam tahap penuntutan.

Adapun tindak pidana yang dilakukan yakni, pihak bersangkutan tak menjalankan tugas sebagai kontraktor dengan baik. Bahkan, tak melakukan pengecekan kondisi jembatan.

Lebih-lebih jembatan dibangun belum sampai lapisan keras.

Padahal, dalam perencanaan kedalaman tiang jembatan mencapai 38-40 meter, sedangkan di lapangan hanya mencapai 36 meter.

Akibat perbuatan tersangka, kerugian negara yang dihasilkan mencapai kurang lebih Rp16 miliar.

Keduanya dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 UU RI tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah