apahabar.com
Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina bersama koordinator Rumah Demokrasi, Dr Uhaib As'ad membedah visi misi Kota Seribu Sungai. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Kepemimpinan Ibnu Sina sebagai Wali Kota Banjarmasin dan wakilnya, Hermansyah tak luput dari kritikan.

Walau demikian Ibnu Sina tak mempermasalahkan apa pun sorotan berbagai pihak terkait pembangunan dan keberadaan Banjarmasin selama kepemimpinannya. Dia menegaskan, pemerintahannya tak antikritis.

”Kita siap menerima masukan dan kritikan, asal sifatnya membangun,” ucap Ibnu usai menghadiri Dialog Publik, di Sekretariat Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, Kamis (7/2).

Ibnu yang pernah memegang amanah sebagai anggota DPRD Kalsel ini menekankan, kritik itu sangat perlu. Namun, tekannya, yang perlu dikritik itu kebijakannya, bukan orang atau pemimpin.

Baca Juga:  Api di Pelambuan, Nenek Syamsiah Cuma Punya Baju di Badan

Dikemukakan Ibnu lebih jauh, pada visi misi saat mencalonkan diri sebagai pemimpin Banjarmasin, ia menitikberatkan pembangunan berbasis sungai dan lingkungan kota yang bersih.

Pada dialog kali ini, suami Siti Wasilah ini mengaku selama 3 jam visi misinya dibedah bersama-sama.”Ibaratkan masakan, seperti gado gado lah karena dari berbagai sisi Banjarmasin dikupas,” ungkap Ibnu.

Sementara itu Koordinator Rumah Demokrasi, Dr Muhammad Uhaib As’ad mengatakan, lewat diskusi publik bisa terbangun daya kritis masyarakat terhadap roda pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ia pun berbangga karena Wali Kota Banjarmasin menyempatkan diri hadir dalam diskusi ini. Ibnu pun menerima berbagai masukan dan saran dari masyarakat yang peduli terhadap kota ini.

“Kegiatan semacam ini merupakan langkah maju, karena Pemko Banjarmasin mau menerima saran dan kritik dari masyarakat. Tentunya hasil dialog ini bisa ditindaklanjuti,” kata dosen FISIP Uniska Banjarmasin ini.

Dia menyebut langkah Ibnu Sina terbilang langka, karena selama ini pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia nyaris tak pernah melibatkan publik dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan.

Baca Juga: 4444 Warga Pemasyarakatan di Kalsel, Terancam Tak Bisa Nyoblos di Pemilu 2019

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Syarif