Pembunuhan Veteran Banjarmasin, Rizki Dihabisi karena Hal Sepele Cuaca Kalsel Hari Ini, Waspada Potensi Hujan Petir di Seluruh Wilayah Bantuan Korban Puting Beliung di Desa Penggalaman Martapura Barat Tiba Tabrakan di Panglima Batur, Pemotor Terperosok ke Kolong Mobil! BREAKING! Tim Macan Kalsel Tangkap Pembunuh Pemuda di Veteran Banjarmasin

Berlaku Mei, YLKI Tanggapi Model Tarif Ojol yang Baru

- Apahabar.com Selasa, 26 Maret 2019 - 22:13 WIB

Berlaku Mei, YLKI Tanggapi Model Tarif Ojol yang Baru

Ilustrasi. foto-net.

apahabar.com, JAKARTA – Aturan tarif Ojek Online (Ojol) baru rencananya mulai diterapkan Mei mendatang. Lantas, seperti apa tanggapan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap aturan tersebut?

Baru-baru ini, Surat Keputusan Menhub soal tarif Ojol rampung disusun. Aturan ini rencananya diterapkan mulai Mei mendatang.

Penyusunan SK sendiri melibatkan pihak aplikator dan asosiasi ojek online. SK tersebut membagi biaya ojek daring dalam tiga zona.

Setiap zona berbeda biaya batas atas, bawah, dan minimalnya. Kebijakan tarif ini rencananya dievaluasi setiap 3 bulan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, pengaturan tarif Ojol dengan model tarif batas atas dan batas bawah sebagai langkah tepat.

“Batas atas untuk menjamin agar tidak terjadi eksploitasi tarif pada konsumen yang dilakukan oleh aplikator. Dan tarif batas bawah untuk melindungi agar tidak ada banting tarif dan atau persaingan tidak sehat antar aplikator. Jadi, ini langkah tepat,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/03/2019).

Baca Juga: KPK: 400-an Anggota DPR Belum Serahkan LHKPN

Penegasan tersebut menanggapi pengumuman kenaikan tarif ojol mulai 1 Mei 2019 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi sehari sebelumnya. Yakni dengan besaran kenaikan untuk di Jabodetabek, tarif batas bawah ojol per km sebesar Rp2.000, sementara batas atasnya Rp2.500.

Menurut Tulus, dalam moda transportasi umum, model tarif semacam itu adalah hal yang lazim. Walaupun dalam hal ini status hukum ojol belum atau bukan sebagai angkutan umum.

Tulus berharap dengan regulasi ojol dan kenaikan tarif ojol maka hal tersebut harus menjamin adanya peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

Aspek ini menurutnya jadi sangat krusial karena seperti sepeda motor adalah moda transportasi yang tingkat aspek keamanan dan keselamatan paling rendah.

Kenaikan tarif juga harus menjadi jaminan untuk turunnya perilaku yang ugal-ugalan pengemudi ojol. Seperti tidak melanggar rambu lalu lintas, tidak melawan arus dan lain sebagainya sehingga bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Ia berharap regulasi yang baru ini, seharusnya sudah termasuk di dalamnya yakni adanya asuransi bagi pengguna ojol. Seperti asuransi dari PT Jasa Rahardja.

Terkait besaran kenaikan tarif, kata Tulus, seharusnya sudah termasuk potongan 20 persen kepada aplikator. Jika kenaikan tarif itu belum termasuk untuk aplikator, maka kenaikan itu menjadi terlalu besar.

Potongan 20 persen yang dilakukan aplikator kepada pengemudi seharusnya bisa diturunkan karena dengan kenaikan tarif berarti pendapatan aplikator juga naik.

Setelah kenaikan ini, YLKI minta agar Kemenhub bersinergi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran regulasi di lapangan. Baik oleh pengemudi dan atau aplikator.

Tulus menambahkan, kehadiran ojol hingga saat ini makin masif dan tak bisa dihindari. Kini keberadaannya sudah mencakup lebih dari 50 persen (527 lokasi) dari wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

“Karenanya sangat diperlukan kehadiran atau intervensi negara, baik pada konteks regulasi tarif dan atau aspek operasional lainnya. Tanpa campur tangan pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi hak-hak konsumen atau bahkan hak-hak pengemudi sebagai operator ojol,” pungkasnya.

Baca Juga: Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ridho Rhoma Hanya Tinggal Jalani Setengahnya

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pemindahan Ibu Kota, Jutaan PNS Diboyong ke Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Tetapkan 87 Tersangka UU Cipta Kerja di Jakarta, Polda Metro: 7 di Antaranya Ditahan
apahabar.com

Nasional

Konser Putih Adalah Kita, Bentuk Dukungan 50 Musisi untuk Jokowi
apahabar.com

Nasional

Thailand Juga Siapkan Evakuasi Warganya Keluar dari Wuhan
apahabar.com

Nasional

Soal Natuna, Mahfud: Indonesia Tak Akan Negosiasi dengan China
apahabar.com

Nasional

“Terima Kasih Presiden, Alhamdulillah Ibu Kota di Kalimantan Timur”
Kapolri

Nasional

Jokowi Instruksikan Kapolri: Berantas dan Tuntaskan Premanisme
Abu Bakar Baasyir

Nasional

Bebas 8 Januari, Abu Bakar Baasyir Tetap Dikawal Densus 88 Polri
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com