Viral Korban Banjir Kalsel Lahiran di Jukung, Nama Anaknya Unik Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir Kalsel Makan Korban Lagi, Bocah Hilang di Siring Banjarmasin Di Balikpapan, Ayah Ditangkap Gegara Anak Jual Tisu Link Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Kupas Tuntas Banjir Kalsel

Jokowi Mau Tambah Menteri, Ketua KPK: Sudah Terlalu Banyak

- Apahabar.com Kamis, 14 Maret 2019 - 08:00 WIB

Jokowi Mau Tambah Menteri, Ketua KPK: Sudah Terlalu Banyak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.Foto- voaindonesia.com 

apahabar.com, JAKARTA – Bukan kali pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk menambah nomenklatur baru. Dalam berbagai kesempatan, kepala negara memang kerap kali melontarkan wacana pembentukan lembaga baru.

Dilansir dari CNBC Indonesia, terbaru, saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Badan Koordnasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (12/3/2019), Jokowi menginginkan adanya dua menteri khusus yang mengurusi persoalan investasi dan ekspor nasional.

Baca Juga: MUI Ponorogo Angkat Bicara Soal Isu Kiamat Pertama akan Menimpa Daerahnya

Keinginan itu tak lepas dari realisasi investasi sepanjang tahun lalu yang tak mencapai target dan kalah dibandingkan negara tetangga, serta kinerja ekspor domestik yang dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya cukup fluktuatif.

Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru merasa struktur kelembagaan yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini sudah jauh lebih dari cukup. Penambahan nomenklatur, justru akan membuat sistem semakin tumpang tindih.

“Kalau menurut saya yang ada sekarang itu kebanyakan. Tumpang tindihnya terjadi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks kepresidenan dilansir CNBC Indonesia, Rabu (13/3/2019).

“Saya sering nyebut, Amerika menterinya 17. Kita 34. Itu masih ditambah banyak lembaga jadi mendekati 85. Itu kan harus dilihat,” jelasnya.

Agus menjelaskan, nomenklatur berlebih dan tak sesuai dengan fungsi selayaknya bisa memicu terjadinya korupsi. Malah, sambung dia, organisasi yang ada saat ini lebih baik disatukan.

“Misalkan yang ngurusi pegawai negeri. Hari ini banyak banget ada MenPAN, BKN, KASN, apa tidak bisa itu misalkan satu kementerian, itu jadi deputi-deputinya? Jadi right sizing harus dilakukan,” katanya.

“Seperti yang ngurusi laut. Kalau di banyak negara, pertahanan navy yang di dalam coast guard. Kita banyak. Coba lihat polisi air, KPLP-nya kementerian perhubungan, kapalnya bu Susi [Menteri KKP] juga nyidik. Apa tidak bisa itu?,” jelasnya.

Meski begitu, Agus menegaskan bahwa perubahan tersebut mau tidak mau harus mengubah dasar hukum yang sudah berlaku. Namun, nomenklatur yang ramping bisa mencegah terjadinya tindakan kolusi yang bisa merugikan keuangan negara.

Dalam acara Peyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi 2019 – 2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Korupsi 2019, KPK memang sempat berbicara mengenai reformasi birokrasi pemerintah.

“Kami berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalaupun ada, mari dilihat. Kalau perlu efektifkan kerja kita. Mungkin organisasi yang ada perlu dievaluasi dan digabungkan,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Sebut Bom Sibolga Tak Terkait Pilpres

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Resmi, BPN Prabowo-Sandi Daftarkan Gugatan Pilpres ke MK
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Tunjuk Jubir Penanganan Virus Korona
apahabar.com

Nasional

Lambat Dijemput, Warga Sukabumi di Wamena Viralkan Video Minta Bantuan  
apahabar.com

Nasional

Gunakan Jasa Ekspedisi, 374 Kg Ganja Aceh Dikirim ke Jakarta
apahabar.com

Nasional

Jokowi Hitung Mundur Jalan Sehat: Lima, Empat, Tiga, Satu
apahabar.com

Nasional

Update Situng KPU Pukul 12.00 WIB, Jokowi-Ma’ruf Nyaris Unggul Lima Juta Suara
apahabar.com

Nasional

Daftar Diskon dan Promo Ponsel Harbolnas 2018

Nasional

Stok Aman, Pertamina Perketat BBM dan LPG Subsidi di Kalimantan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com