Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup! ANEH, 3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Jalan Terus Walau Tanpa IMB Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah Pembelajaran Tatap Muka SMP di Banjarmasin Siap Dibuka, Catat Bulannya VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat

Jokowi Mau Tambah Menteri, Ketua KPK: Sudah Terlalu Banyak

- Apahabar.com Kamis, 14 Maret 2019 - 08:00 WIB

Jokowi Mau Tambah Menteri, Ketua KPK: Sudah Terlalu Banyak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.Foto- voaindonesia.com 

apahabar.com, JAKARTA – Bukan kali pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana untuk menambah nomenklatur baru. Dalam berbagai kesempatan, kepala negara memang kerap kali melontarkan wacana pembentukan lembaga baru.

Dilansir dari CNBC Indonesia, terbaru, saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Badan Koordnasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (12/3/2019), Jokowi menginginkan adanya dua menteri khusus yang mengurusi persoalan investasi dan ekspor nasional.

Baca Juga: MUI Ponorogo Angkat Bicara Soal Isu Kiamat Pertama akan Menimpa Daerahnya

Keinginan itu tak lepas dari realisasi investasi sepanjang tahun lalu yang tak mencapai target dan kalah dibandingkan negara tetangga, serta kinerja ekspor domestik yang dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya cukup fluktuatif.

Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru merasa struktur kelembagaan yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini sudah jauh lebih dari cukup. Penambahan nomenklatur, justru akan membuat sistem semakin tumpang tindih.

“Kalau menurut saya yang ada sekarang itu kebanyakan. Tumpang tindihnya terjadi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks kepresidenan dilansir CNBC Indonesia, Rabu (13/3/2019).

“Saya sering nyebut, Amerika menterinya 17. Kita 34. Itu masih ditambah banyak lembaga jadi mendekati 85. Itu kan harus dilihat,” jelasnya.

Agus menjelaskan, nomenklatur berlebih dan tak sesuai dengan fungsi selayaknya bisa memicu terjadinya korupsi. Malah, sambung dia, organisasi yang ada saat ini lebih baik disatukan.

“Misalkan yang ngurusi pegawai negeri. Hari ini banyak banget ada MenPAN, BKN, KASN, apa tidak bisa itu misalkan satu kementerian, itu jadi deputi-deputinya? Jadi right sizing harus dilakukan,” katanya.

“Seperti yang ngurusi laut. Kalau di banyak negara, pertahanan navy yang di dalam coast guard. Kita banyak. Coba lihat polisi air, KPLP-nya kementerian perhubungan, kapalnya bu Susi [Menteri KKP] juga nyidik. Apa tidak bisa itu?,” jelasnya.

Meski begitu, Agus menegaskan bahwa perubahan tersebut mau tidak mau harus mengubah dasar hukum yang sudah berlaku. Namun, nomenklatur yang ramping bisa mencegah terjadinya tindakan kolusi yang bisa merugikan keuangan negara.

Dalam acara Peyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi 2019 – 2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Korupsi 2019, KPK memang sempat berbicara mengenai reformasi birokrasi pemerintah.

“Kami berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalaupun ada, mari dilihat. Kalau perlu efektifkan kerja kita. Mungkin organisasi yang ada perlu dievaluasi dan digabungkan,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Sebut Bom Sibolga Tak Terkait Pilpres

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Penangkapan Dandhy, Jerat UU ITE Hantui Aktivis Indonesia
apahabar.com

Nasional

Najwa Shihab dan Cerita Kedekatannya dengan Dunia Literasi
apahabar.com

Nasional

UU KPK Berlaku Hari Ini, Ekonom Bersurat ke Jokowi
apahabar.com

Nasional

Rekaman Kokpit Lion Air Sebelum Jatuh, Kopilot: Allahu Akbar!
Jurnalis Lingkungan dari AS Ditangkap di Palangkaraya

Nasional

Jurnalis Lingkungan dari AS Ditangkap di Palangkaraya
apahabar.com

Nasional

Quick Count Dimulai, Simak Hasil Dua Lembaga Survei yang Berbeda
apahabar.com

Nasional

Diduga Bunuh Diri, Anggota Polisi Tewas Luka Tembak di Kepala
apahabar.com

Nasional

Bupati yang Terjaring OTT KPK Miliki Kekayaan Rp 54 Miliar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com