Mulai Esok, RS Idaman Banjarbaru Kembali Terima Pasien Baru PPKM Level IV: Banjarmasin Jauh Lebih Boros Ketimbang Banjarbaru Ssttt.. Satu Pembunuh Perawat RSDI Banjarbaru Lolos Penyergapan di Jawa Laut Cerita Relawan Banjar: Pahitnya Daun Sungkai Bisa Menyembuhkan Bantu Pasien Isoman, Menteri Muhadjir Pantau Asman Toga di Banjarmasin Utara

Pemkab HST Jamin Masyarakat Bebas dari Intervensi Perusahaan Pertambangan

- Apahabar.com     Sabtu, 2 Maret 2019 - 08:23 WITA

Pemkab HST Jamin Masyarakat Bebas dari Intervensi Perusahaan Pertambangan

Ilustrasi kegiatan tambang. Foto-Kaltim Post

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) menjamin masyarakat di sekitar area rencana operasi pertambangan batubara bebas dari intervensi perusahaan.

Mengingat, Pemkab HST dengan tegas menolak konsesi operasi pertambangan milik PT Mantimin Coal Mining (MCM) Blok Batu Tangga di Desa Nateh.

Bukan hanya itu, Pemkab HST juga menolak peningkatan kapasitas produksi pertambangan batubara dari 10 juta ton per tahun menjadi 25 juta ton per tahun milik PT Antang Gunung Meratus (AGM) di kawasan HST. Meliputi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Batang Alai Selatan, Batu Benawa, Hantakan dan Haruyan.

“Kita telah melakukan penyadaran dari masyarakat bawah, khususnya masyarakat sekitar rencana lokasi pertambangan,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten HST, Achmad Yani kepada apahabar.com, Jumat (1/3/2019) kemaren.

Khusus di Desa Nateh, kata Yani, Pemkab HST telah membentuk masyarakat sadar wisata, sehingga masyarakat sekitar mampu mengembangkan potensi wisata di desa tersebut. Alhasil, Desa Nateh berhasil mengelola wisata arung jeram menggunakan perahu karet.

Baca Juga: Peningkatan Kapasitas Produksi PT AGM di HST, Pemkab Tegas Menolak

“Sehingga mendapatkan penghasilan desa dan masyarakat sekitar,” cetusnya.

Memang masyarakat desa Nateh, sambung Yani, sempat terbelah. Sebagian masyarakat ada yang pro dan sebagiannya kontra dengan adanya tambang PT. MCM. Akan tetapi, masalah tersebut sudah dapat diselesaikan, sehingga suara masyarakat bulat untuk menolak tambang di pegunungan Meratus.

Penolakan tambang di HST bukan tanpa dasar hukum maupun ekologi. Mengingat, HST memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan tata ruang dengan kebijakan HST bebas dari tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Kemudian, Pemkab HST telah mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Aruh dan Perlindungan Kearifan Lokal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Bertujuan untuk melestarikan meratus beserta kearifan lokalnya.

“Kita tetap amanah dengan regulasi yang ada,” tutupnya.

Baca Juga: Dua Solusi yang Ditawarkan Pemkab HSS Tekan Kemisikan Warga Padang Batung

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

Kedapatan Berduaan di Kamar Hotel, Puluhan Muda-Mudi di Banjarmasin Terjaring Razia
apahabar.com

Kalsel

Hujan Lagi
apahabar.com

Kalsel

Jelang Pelantikan, Puluhan Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Nissa Sabyan “Hipnotis” Penonton di Kediaman Haji Mansyur
apahabar.com

Kalsel

Status Zona Hijau Beberapa Kelurahan, Apakah Banjarmasin Aman?
Pemkot

Kalsel

Tak Dijamin Pemkot Banjarmasin, Oknum DLH Tipu Penyapu Jalan Tanggung Jawab
apahabar.com

Kalsel

Save Meratus, Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Walhi
apahabar.com

Kalsel

Lahan Diblokir Warga, PT BPP Bertahan Dalam Koridor Hukum
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com