Resmi, PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 3 Pekan Setelah Viral Kisah Perjuangan Istri Alm Brimob Kalsel Hidupi 8 Anak Kronologi Lengkap Pembunuhan di Pelambuan Gara-Gara Istri Diganggu Fakta Baru Duel Maut di Sungai Miai Banjarmasin, Hanya Gara-Gara Rumput Laka di Kapar HST: Pengendara Vario Nyungsep ke Kolong Colt L-300

Berat Ringannya Hukuman Buat Koruptor Bukan Tolak Ukur Keadilan

- Apahabar.com     Selasa, 30 April 2019 - 07:30 WITA

Berat Ringannya Hukuman Buat Koruptor Bukan Tolak Ukur Keadilan

Ilustrasi hukuman buat koruptor. Foto-Kompas

apahabar.com, JAKARTA – Berat atau ringannya hukuman buat koruptor bukan tolak ukur suatu keadilan pemberantasan korupsi.

“Yang perlu mendapat penekanan ialah tidak saja pada penilaian berat atau ringannya hukuman dalam membangun peradaban (bebas korupsi). Namun, yang lebih utama adalah kepastian hukum bagi para koruptor yang di dalamnya juga ada nilai-nilai keadilan itu sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Sitomorang seperti ditulis Media Indonesia.

Baca Juga: Kasus Suap Sofyan Basir, KPK Periksa Dirut Pertamina

Menurut Saut, tuntutan yang diajukan jaksa KPK kepada koruptor merupakan pencermatan dari rentetan kasus korupsi itu sendiri. Berat atau ringannya tuntutan dilihat kasus per kasus.

“Jadi kalau tuntutan jaksa KPK kurang dari 2/3 pada putusan hakim, maka biasanya KPK banding. Atau, dalam beberapa kasus Yang Mulia Hakim menambahkan hukuman. Jadi harus melihatnya kasus per kasus mendetail, pasal berapa yang dikenakan dan berapa lama tuntutan KPK,” terang Saut.

Keputusan yang diambil oleh jaksa penuntut KPK, tambah Saut, merupakan hasil diskusi bersama dengan pimpinan KPK. Keterbukaan tersangka dalam penyidikan juga menjadi pertimbangan yang dapat meringankan tuntutan jaksa penuntut.

Keterbukaan tersangka dapat pula menjadi pembuka keran untuk penyidik KPK mencari dan menggali keterlibatan pihak lain dalam suatu kasus yang sedang ditangani.

“Di luar posisi jaksa penuntut, posisi Yang Mulia Hakim merupakan putusan yang harus benar-benar dihargai, apakah dikurangi atau ditambahi oleh Yang Mulia, itu sebenarnya merupakan bagian dari check and balances agar potensi konflik kepentingan menjadi minim,” jelas Saut.

Perbedaan hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada koruptor dari tuntutan jaksa penuntut KPK terus dijadikan bahan diskusi secara intens antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK. ICW menilai vonis yang dijatuhkan kepada para koruptor rata-rata tergolong ringan.

Saut menyatakan KPK menyambut dengan sukacita atas masukan dan evaluasi yang diberikan oleh ICW.

“KPK more than happy atas masukan ICW, termasuk inovasi yang harus dilakukan dalam menangani petty corruption, atau korupsi Rp50 ribu ataupun Rp10 ribu, negara harus zero tolerance. Kami sependapat dimana KPK juga perlu rekomendasikan ke pada otoritas administrasi negara melakukan tindakan, misalnya dipecat, didenda, turunkan pangkat atau sanksi sosial bekerja di rumah jompo dan lain-lain,” tandas Saut.

Baca Juga: KPK Benarkan Telah Geledah 3 Lokasi di Tasikmalaya

Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Satreskrim Polres Kobar Ringkus Pelaku Pencuri Handphone
apahabar.com

Hukum

Maling Helm Hebohkan Pengunjung Siring Piere Tendean
apahabar.com

Hukum

Lagi Nunggu Pembeli, Dua Orang Pria Pengedar Sabu Diringkus di Belitung Darat
apahabar.com

Hukum

Intip Peran 3 Emak Emak yang Ditangkap Terkait Video Kampanye Hitam ke Jokowi

Hukum

Polres Tabalong Ungkap Jaringan Peredaran Sabu, 3 Orang Ditangkap
apahabar.com

Hukum

6 Bulan, Kejari Tabalong Selamatkan Duit Negara Ratusan Juta
apahabar.com

Hukum

Simpan Ribuan Butir Obat Terlarang, Pria Paruh Baya Asal Rantau Keminting HST Diringkus
apahabar.com

Hukum

Dua Tersangka Korupsi KNPI Tala Ditahan Lebih Lama
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com