Tenang.. Kombes Subchan Jamin Stok Oksigen Kalsel Aman! Resmi, Jokowi Perpanjang PPKM Level IV hingga 2 Agustus Pakar ULM: Pelacakan Covid-19 di Banjarmasin Mendekati Nol! STOK Oksigen di RS Ulin Banjarmasin Tinggal Hitungan Jam, Cek Faktanya Kucurkan Miliaran Rupiah, PPKM Level IV Banjarmasin Tanpa Jam Malam

Gubernur Kaltim soal MBTK: “Investor Tak Perlu Pusing Urus Sewa Lahan”

- Apahabar.com     Selasa, 2 April 2019 - 19:12 WITA

Gubernur Kaltim soal MBTK: “Investor Tak Perlu Pusing Urus Sewa Lahan”

Presiden Joko Widodo pada Peresmian KEK MBTK Maloy Foto-samsul/humasprovkaltim

apahabar.com, SAMARINDA – Investor tidak perlu pusing dengan urusan sewa lahan jika berminat berinvestasi ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

KEK milik pemerintah daerah yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur tersebut diresmikan langsung Presiden Joko Widodo di Manado, Senin (1/4) kemarin.

“Mereka harus diberikan perangsang agar tidak ragu berinvestasi ke Maloy,” tandas mantan Bupati Kutim itu seperti dikutip apahabar.com dari laman resmi Pemprov Kaltim, Selasa (2/4).

KEK MBTK memiliki luas 557 hektar. Fokusnya kepada pengembangan kawasan industri pengolahan kelapa sawit, energi dan logistik.

Baca Juga: KEK MBTK Pusat Transformasi Ekonomi Kaltim

“Perlu satu kebijakan agar pengusaha tertarik datang ke Maloy. Di awal mungkin sewa lahan bisa digratiskan. Tapi itu perlu kajian mendalam dan harus tetap mengacu pada ketentuan. Tapi kita perlu terobosan semacam itu, kalau kita mau maju,” kata Isran.

Soal gagasan Isran, Direktur Utama Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto menilai itu merupakan gagasan cemerlang dalam teknik pemasaran.

“Sebagai marketer (pemasar), itu sangat bagus. Pak Gubernur adalah pemasar yang bagus,” ucap Agus.

Teknik itu sangat baik untuk menarik investor agar mau melirik Maloy. Kemudian berinvestasi. Dan ketika mereka mulai berbondong-bondong melirik peluang hebat itu, maka kedua belah pihak akan membahas estate regulation. Estate regulation jelas Agus, adalah hal-hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Misal, investor memerlukan lahan dengan luasan tertentu. Lahan di KEK MBTK adalah lahan milik pemerintah. Dalam hal ini lahan atau aset Pemkab Kutai Timur. Aset milik daerah, jika dimanfaatkan orang lain, maka ada acuan yang mengaturnya. Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terkait kerja sama pemanfaatan lahan.

“Dalam kawasan ekonomi khusus itu diperbolehkan dalam satu perikatan. Misal dalam satu tahun silakan membangun. Dimudahkan dengan KLIK (kemudahan langsung investasi dengan langsung membangun konstruksi). Sementara IMB masih dalam proses. Nanti setelah beberapa tahun, baru dipertimbangkan untuk dinegosiasikan hal lainnya,” beber Agus.

Baca Juga: Pemprov: KEK MBTK 100 Persen Siap Diresmikan

Namun demikian, dalam setiap rencana kerja sama atau perikatan yang akan dilakukan, Agus memastikan akan tetap ada pendampingan dari BPK. Agar proses yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

“Ya, kami akan selalu meminta pendampingan BPK agar semua berjalan baik dan tidak ada persoalan hukum di lain hari,” kata Agus.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kaltim

Bobol Gor Mini Kecamatan Balikpapan Barat, Rudi Diringkus Tim GGSB
apahabar.com

Kaltim

5 Pasien Positif Covid-19 di Tarakan Meninggal Dunia

Kaltim

Ricuh Bagi-Bagi Proyek di PPU, Serikat Buruh: Jangan Sampai Terjadi di Balikpapan
kebakaran

Kaltim

Siang Hari, 3 Rumah di Balikpapan Ludes Terbakar dan 1 Sekolah Terdampak
Bupati Paser

Kaltim

Hasil Swab Keluar, Almarhum Bupati Paser Negatif Covid-19

Kaltim

Kurir Sabu 25 Kilogram di Kaltim, Sekali Antar Diupah Rp50 Juta
kabupaten paser

Kaltim

Si Jago Merah Lalap Habis Toko Sembako di Kuaro, Kabupaten Paser
Erdogan

Kaltim

Hakim Kabulkan Permohonan Erdogan Ganti Kelamin Jadi Perempuan Bernama Hafshah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com