Jadi Sekolah Unggulan, Intip Sederet Program Almazaya Islamic School Banjarmasin Resmi, Gugatan Anandamu Tunda Kemenangan Ibnu-Ariffin di Pilwali Banjarmasin Tidak Mau Diisolasi di Palembang, 2 Peserta PTQ asal Kalteng Kabur Tak Buat Bingung, Dewan Kalsel Minta Informasi Satu Pintu Soal Aktivitas Mudik Jelang Idulfitri, Disdag Banjarbaru Jamin Harga Bapokting Aman

Ijtima Ulama Tegaskan Money Politic Haram, MUI Kalsel: Bisa Hukum Cambuk

- Apahabar.com Sabtu, 6 April 2019 - 15:21 WIB

Ijtima Ulama Tegaskan Money Politic Haram, MUI Kalsel: Bisa Hukum Cambuk

Ilustrasi money politik. Foto-Net

apahabar.com, BANJARMASIN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan money politic atau politik uang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang adalah haram.

“Kita sudah ada pembicaraan di Ijtima Ulama di Al-Falah Banjarbaru tahun lalu bahwa money politic termasuk kategori risuah atau suap,” ucap Wakil Ketua MUI Kalsel, H Abdul Hafiz Anshari kepada apahabar.com, Sabtu (6/4/2019).

Berdasarkan hadist, kata dia, Allah mengutuk orang yang menyuap dan disuap. Oleh sebab itu, pihak yang memberi maupun yang diberi sama-sama mendapatkan kutukan dari Allah SWT.

“Karena perbuatan tersebut jelas haram dilakukan,” tegasnya.

Bahkan, sambung dia, larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berbunyi dilarang memberi sesuatu dalam bentuk barang dan uang kepada pemilih dengan tujuan mengarahkan untuk memilih atau tidak memilih satu satu calon.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Bakal Lengkap Jika Didukung Kekuatan Parlemen

“Bahkan menyuap untuk tidak memilih pun juga dilarang berdasarkan Undang-undang,” cetus Mantan Ketua KPU Pusat ini.

Hukuman suap, jelas dia, bisa ditakjir. Artinya di samping terdapat hukuman dunia, maka terdapat pula hukuman akhirat, yakni dosa. Bahkan, bisa penjara, cambuk dan lainnya. Tergantung dari kebijakan dari  pemerintah.

“Secara Islam, hukuman cambuk bisa diterapkan. Seperti halnya di Aceh,” katanya.

Ia menghimbau kepada semua calon legislatif maupun eksekutif jangan menggunakan money politic, karena jelas bertentangan dengan ajaran agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lantaran sangat mencederai sistem demokrasi di Indonesia.

“Niat memilih dengan hati nurani, jujur dan lurus akan terhalang oleh upaya tawar menawar bersifat finansial,” tegasnya.

Menurutnya, dunia politik di Indonesia mesti sehat. Pemilihan 17 April 2019 mendatang harus berjalan dengan bersih, jujur dan berkeadilan.

“Apabila ada money politic, jelas tak ada kejujuran dan keadilan, karena pemilih memilih berdasarkan berapa jumlah besar uang yang diberikan,” pungkasnya.

Baca Juga: PDIP Kalsel Targetkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Kalsel Mencapai 55 Persen

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Sudah 20 Napi Ditangkap, 93 Masih Boron      
apahabar.com

Nasional

Usulkan Garam Masuk Kebutuhan Pokok
apahabar.com

Nasional

Awal Musim Hujan Diprakirakan Akhir November
apahabar.com

Nasional

Animasi Berperan dalam Pembentukan Karakter Anak
apahabar.com

Nasional

JMSI Daftar Sebagai Konstituen Dewan Pers
apahabar.com

Nasional

Ini Besaran Santunan Untuk Pejuang Demokrasi
HST

Nasional

Ngamuk di Indekos Pacar, Oknum Polisi Diamankan Warga Tanah Abang
apahabar.com

Nasional

Gubernur Sumut Belum Terima Surat Pengunduran Diri Bupati Madina
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com