BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Jemput Bola ke Kawasan Terluar, Kaltara Andalkan SiPelandukilat

- Apahabar.com Senin, 1 April 2019 - 10:27 WIB

Jemput Bola ke Kawasan Terluar, Kaltara Andalkan SiPelandukilat

Ilustrasi. Foto-suarapemredkalbar.com

apahabar.com, TANJUNGSELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga bupati dan wali kota se-Kaltara mempercepat perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di wilayah masing-masing.

“Bupati dan wali kota diminta untuk memerintahkan kepada Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) masing-masing untuk melakukan dukungan dan percepatan perekaman e-KTP bagi WNI (Warga Negara Indonesia) wajib e-TKP yang belum merekam,” kata Irianto didampingi Kepala Disdukcapil Kaltara Samuel Parrangan, dikutip apahabar.com dari laman resmi Humas Pemprov Kaltara, Senin (1/4).

Instruksi tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 471.13/2518/Dukcapil, perihal Percepatan Perekaman KPT-Elektronik Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi (MK).

“Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019 ini bersifat final dan mengikat,” jelas Samuel.

Dalam melaksanakan edaran tersebut, Samuel mengimbau agar kepala Disdukcapil provinsi juga kabupaten dan kota untuk melaksanakannya sesuai langkah yang sudah diterakan. Yakni, melaksanakan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu, termasuk hari-hari libur lainnya.

Kedua, pada saat hari pemungutan suara (17 April 2019), Disdukcapil kabupaten/kota agar tetap memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan.

Selanjutnya, melaksanakan pelayanan jemput bola ke lokasi yang sulit dijangkau, sekolah, lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan negara (Rutan), panti, rumah sakit, serta lokasi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Selain itu, Disdukcapil juga diinstruksikan untuk menerbitkan surat keterangan telah merekam e-KTP bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP dan belum bisa dicetak e-KTP-nya.

Baca Juga: Tak Masuk DPT, Cukup Pelihatkan e-KTP

“Dalam hal perekaman e-KTP sudah berstatus print ready record (PRR) untuk segera dilakukan pencetakan,” ungkap Samuel.

Edaran ini akan segera diteruskan ke setiap kabupaten dan kota guna dilaksanakan.

“Gubernur akan memastikan agar langkah-langkah yang termuat dalam SE tersebut dilaksanakan benar-benar di setiap kabupaten dan kota,” ulas Samuel.

Sekaitan dengan hal tersebut, sedianya, kata Samuel, Pemprov Kaltara jauh-jauh hari telah melaksanakan program layanan jemput bola ke kawasan terisolir di Kaltara. Programnya, disebut Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (SiPelandukilat).

“Program ini, menurut informasi Disdukcapil Kaltara, pada awal tahun ini dimulai di Malinau, tepatnya di Kecamatan Kayan Hulu dan Hilir. Sejak 22 Februari hingga 1 Maret lalu,” jelas Samuel. Dilanjutkan ke Nunukan, tepatnya di Tulin Onsoi dan Sebuku pada Maret lalu.

SiPelandukilat sendiri bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan.

“Jemput bola dilakukan di 5 kabupaten dan kota. Pelayanannya, mulai kelurahan, desa hingga ke rumah warga. Utamanya warga yang berketerbatasan fisik. Disdukcapil juga telah menyasar perekaman e-KTP bagi warga binaan Lapas Tarakan dan Nunukan. Bahkan e-KTP warga binaan Lapas klas IIA Tarakan sudah diserahkan. Jumlahnya, 544 keping,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, putusan MK mengizinkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih di Pemilu 2019. Hal ini langsung ditanggapi Kementerian Dalam Negeri.

Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kemendagri mengeluarkan instruksi agar unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. Instruksi itu termuat di dalam SE No. 471.13/2518/Dukcapil yang diterbitkan dan ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Baca Juga: Tiap Malam, Disdukpencapil Tanbu Cetak 800 E-KTP

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltara

Resmi, Kaltara Luncurkan Lagi Penerbangan Subsidi
apahabar.com

Kaltara

Pilkada 2020, PDIP Kaltara Mulai Buka Pendaftaran
apahabar.com

Kaltara

Tahun 2025 Penduduk Kaltara Capai 773 Jiwa
apahabar.com

Kaltara

Pemerintah RI-Malaysia Cek Lokasi Pos Lintas Batas
apahabar.com

Kaltara

Arus Mudik dan Balik Lebaran di Kaltara Lancar
apahabar.com

Kaltara

Mei, Inflasi Kaltara Tembus 0,77 Persen
apahabar.com

Kaltara

Ongkos Angkutan Udara Picu Inflasi di Kalimantan Utara
apahabar.com

Kaltara

BPK Datang, Kepala OPD di Kaltara Dilarang Bepergian
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com