Tatah Belayung Geger, Wanita Muda Diduga Nekat Akhiri Hidup Kabut Asap Berhari-hari, Karhutla di Kalsel Masih Terjadi Meski Dilanda Banjir, Harga Sembako di Palangkaraya Aman BREAKING! Sorak-Sorai & Selawat Sambut Keluarnya Tim KPK dari Rumah Bupati HSU Rumah Bupati HSU Masih Diobok-obok KPK, Petugas Angkut Boks dan Kardus

Pemilu 2019, Ribuan Napi di Kalsel Terancam Gagal Nyoblos..!

- Apahabar.com     Jumat, 12 April 2019 - 15:38 WITA

Pemilu 2019, Ribuan Napi di Kalsel Terancam Gagal Nyoblos..!

Ilustrasi. Foto-koran-jakarta.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Ribuan warga binaan permasyarakatan (WBP) atau narapidana (Napi) di Kalimantan Selatan harap-harap cemas, jelang pemilihan umum yang tinggal menghitung hari.

Pantauan apahabar.com, ada 3.000 WBP di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya.

“Sampai saat ini masih dilakukan perekaman e-KTP di beberapa Rutan di Kalsel,” ucap Kepala Bidang Pembinaan Divisi Kemasyarakatan Kemenkumham Kalsel, Kusbiantoro kepada apahabar.com, Jumat (12/4/) siang.

Baca Juga: Sandiaga: Penegak Hukum Harus Bertindak Kasus di Malaysia

Umumnya mereka berada di dua Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin dan Lapas Karang Intan, Martapura.

Pihaknya berjanji segera mengupayakan mereka dapat menggunakan hak suara dan ikut menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Meski begitu, apabila ribuan warga binaan itu tak teridentifikasi Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, maka mereka tak bisa dipaksakan. Artinya, 3.000 suara itu hangus.

Pihaknya tak berani menjamin ribuan suara itu bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti. Mengingat, keputusan itu berdasarkan ketentuan dari Disdukcapil. Di Lapas Karang Intan perekaman E-KTP masih dilakukan.

Baca Juga: Pendukung Jokowi dan Prabowo Nikah, Tunjukkan Beda Pilihan Hal Biasa

“Kita hanya bisa menunjukkan berapa jumlah warga binaan, tapi apabila dari Disdukcapil menyebutkan warga binaan itu tak teridentifikasi, maka kita tak bisa memaksakan,” tegasnya.

Dalam upayanya, Kemenkumham akan berbicara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel. Termasuk menyampaikan apa saja kendala jajaran Divisi Kemasyarakatan.

Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Siswandi Reya’an mengatakan, secara umum KPU Kalsel melayani pemilih yang berbasis DPT, DPTb,dan DPK, termasuk para warga binaan.

Menurutnya, syarat untuk menjadi pemilih cukup memiliki identitas kependudukan, baik berupa e-KTP maupun surat Keterangan bahwa sudah melakukan perekaman dari Disdukcapil.

“Jadi pada prinsipnya selama tidak memiliki dokumen kependudukan, maka KPU tidak bisa melayani, termasuk warga binaan di LP atau Rutan,” tegasnya.

Baca Juga: Lihat Survei Pilpres Cyrus Network

Menurutnya, apabila terdapat warga binaan yang tak dapat menunjukkan atau tidak memiliki elemen data lengkap, minimal memuat NIK, NKK, nama dan tanggal lahir, praktis tak dapat memilih.

“Sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU Kalsel,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Transportasi Bahan Pokok Tidak Terganggu PSBB
Amien

Nasional

Ketimbang Demo, Amien Rais Pilih Ketemu Langsung Jokowi
apahabar.com

Nasional

Firli Jadi Ketua, Ramai-Ramai Undur Diri dari KPK
Jokowi

Nasional

Ada Ramalan Covid-19 RI Tembus 50 Ribu per Hari, Ini Strategi Jokowi
apahabar.com

Nasional

Kembali Jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani: Ini Suatu Kehormatan Bagi Saya
apahabar.com

Nasional

UNBK Hapus Kecurangan Hingga 99 Persen
Bar & Resto Holywings

Nasional

Langgar Prokes! Sanksi Kerumunan Bar & Resto Holywings Dinilai Janggal
apahabar.com

Nasional

Prakiraan Cuaca Sepekan ke Depan, BMKG: Waspada Banjir!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com