Memanas! Aksi #SAVEKPK di Banjarmasin Diwarnai Saling Dorong BREAKING! Banjiri Kamboja Banjarmasin, Massa #SAVEKPK Long March ke DPRD Kalsel Duduk Perkara Heboh Piton Patuk Majikan di Q-Mall Banjarbaru Gugatan Jilid II H2D ke MK Siang Ini, Denny Gandeng Lawyer “Level Dewa” Somasi Tim BirinMu ke Uhaib, Komnas HAM hingga H2D Pasang Badan

Rumah Gerakan 98: Jangan Pilih Presiden dengan Sejarah Kelam

- Apahabar.com Kamis, 11 April 2019 - 08:00 WIB

Rumah Gerakan 98: Jangan Pilih Presiden dengan Sejarah Kelam

Diskusi tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc di Cikini, Selasa (9/4/2019). Foto - Istimewa

apahabar.com, JAKARTA –  Rumah Gerakan 98 optimistis pemerintah saat ini akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai langkah penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Karena presiden saat ini tidak memiliki beban sejarah. Dan memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam,” ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Ali Mumbang Haloho melalui siaran pers yang diterima wartawan apahabar.com.

Baca Juga: Prihatin Kasus Audrey, Jokowi Perintahkan Kapolri Bertindak Tegas

apahabar.com

Diskusi tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc di Cikini, Selasa (9/4/2019). Foto – Istimewa

Menurut Bernard, dalam diskusi ‘Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc’ di Jakarta pada Selasa (9/4/2019), saat ini merupakan golden momentum bagi pemerintah untuk menjalankan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR terkait kasus ini.

Ditambahkannya, saat pemerintahan Presiden Megawati sudah ada keinginan untuk Indonesia meratifikasi statuta Roma terkait Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY prosesnya berhenti.

Sementara, aktivis KBRD, Garda Sembiring yang menjadi pembicara mengatakan kasus penculikan ini belum dapat dihentikan.

“Status korbannya masih hilang. Kalau dikatakan meninggal, harus ada bukti yang mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 merupakan isu bangsa yang menjadi beban sejarah.

“Kasus yang memiliki dukungan politik kuat saat ini adalah penculikan aktivis,” ujarnya.

Menurut Beka, Kejaksaan Agung harus didorong untuk menuntaskan kasus ini karena memiliki kewenangan memanggil paksa.

Sampai kapan pun, sambung dia, jika ini tidak dituntaskan akan menjadi pemerintahan kedepan, karena kasus ini tidak mengenal kadaluwarsa. Tanpa pengadilan HAM Ad Hoc, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 akan menjadi beban setiap pemerintahan.

Baca Juga: Terdakwa Pembakar Satu Keluarga Minta Keringanan, Keluarga: Tetap Dihukum Mati

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Terjaring OTT KPK, PPP Langsung Pecat Istri Bupati Kutim
apahabar.com

Nasional

Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB
apahabar.com

Nasional

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Segera Tuntas
apahabar.com

Nasional

Indonesia Desak Australia Pertimbangkan Soal Yerusalem Barat
apahabar.com

Nasional

Anak Krakatau Menyusut, Nelayan Sempat Lihat Gunung Terbelah
apahabar.com

Nasional

Korban Terdampak Banjir Samarinda Tembus 30.580 Jiwa!
gempa

Nasional

Korban Tewas Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang
apahabar.com

Nasional

Kasus Corona di China Bertambah, Total 80.778
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com