Visakha FC Waspadai 3 Penggawa Bali United Sejumlah Calon Haji Kalsel Miliki Penyakit Bawaan Klaim Tak Bersalah, Laskar Adat Dayak Nasional Siap Kawal Kasus Mardani H Maming Nama-Nama Lima Korban LCT Tenggelam di Tanah Laut Satu Korban LCT Tenggelam di Tanah Laut Ditemukan, Identitas Belum Diketahui

Rumah Gerakan 98: Jangan Pilih Presiden dengan Sejarah Kelam

- Apahabar.com     Kamis, 11 April 2019 - 08:00 WITA

Rumah Gerakan 98: Jangan Pilih Presiden dengan Sejarah Kelam

Diskusi tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc di Cikini, Selasa (9/4/2019). Foto - Istimewa

apahabar.com, JAKARTA –  Rumah Gerakan 98 optimistis pemerintah saat ini akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai langkah penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Karena presiden saat ini tidak memiliki beban sejarah. Dan memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam,” ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Ali Mumbang Haloho melalui siaran pers yang diterima wartawan apahabar.com.

Baca Juga: Prihatin Kasus Audrey, Jokowi Perintahkan Kapolri Bertindak Tegas

apahabar.com

Diskusi tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc di Cikini, Selasa (9/4/2019). Foto – Istimewa

Menurut Bernard, dalam diskusi ‘Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc’ di Jakarta pada Selasa (9/4/2019), saat ini merupakan golden momentum bagi pemerintah untuk menjalankan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR terkait kasus ini.

Ditambahkannya, saat pemerintahan Presiden Megawati sudah ada keinginan untuk Indonesia meratifikasi statuta Roma terkait Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY prosesnya berhenti.

Sementara, aktivis KBRD, Garda Sembiring yang menjadi pembicara mengatakan kasus penculikan ini belum dapat dihentikan.

“Status korbannya masih hilang. Kalau dikatakan meninggal, harus ada bukti yang mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 merupakan isu bangsa yang menjadi beban sejarah.

“Kasus yang memiliki dukungan politik kuat saat ini adalah penculikan aktivis,” ujarnya.

Menurut Beka, Kejaksaan Agung harus didorong untuk menuntaskan kasus ini karena memiliki kewenangan memanggil paksa.

Sampai kapan pun, sambung dia, jika ini tidak dituntaskan akan menjadi pemerintahan kedepan, karena kasus ini tidak mengenal kadaluwarsa. Tanpa pengadilan HAM Ad Hoc, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 akan menjadi beban setiap pemerintahan.

Baca Juga: Terdakwa Pembakar Satu Keluarga Minta Keringanan, Keluarga: Tetap Dihukum Mati

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Link Live Streaming Lida 2021 Malam Ini, Momen Penentuan Wakil Kalsel
Pria Tanpa Busana

Nasional

Heboh! Pria Tanpa Busana Naik Motor Ugal-ugalan di Jalan Raya
apahabar.com

Nasional

Rp546 M, Barang Bukti Djoko S Tjandra Sudah Dieksekusi
Ilustrasi. Foto-Net.

Nasional

Kasus TKI Ilegal ke Malaysia, Polisi Kembali Ringkus Satu Tersangka Penyalur
Benda Mirip Tank

Nasional

Misterius, Benda Mirip Tank Ditemukan Mengapung di Perairan Natuna
apahabar.com

Nasional

Istri Terpidana Teroris Umar Patek Sandang Status WNI

Nasional

Alasan Sukmawati Peluk Agama Hindu di Usia 70 Tahun
apahabar.com

Nasional

Soal Video Bullying Siswi SMA, Kementerian PPPA Lakukan Koordinasi Penanganan Daerah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com