Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara! Oknum Simpatisan Terjerat Sabu di Kotabaru, FPI Bantah Anggotanya Cabuli Murid, Oknum Guru Olahraga di SD Banjarbaru Langsung Dipecat! Ketuanya Buron, Joko Pitoyo Ambil Alih Nasdem Tanah Laut Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain

Rumah Gerakan 98: Jangan Pilih Presiden dengan Sejarah Kelam

- Apahabar.com Kamis, 11 April 2019 - 08:00 WIB

Rumah Gerakan 98: Jangan Pilih Presiden dengan Sejarah Kelam

Diskusi tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc di Cikini, Selasa (9/4/2019). Foto - Istimewa

apahabar.com, JAKARTA –  Rumah Gerakan 98 optimistis pemerintah saat ini akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sebagai langkah penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Karena presiden saat ini tidak memiliki beban sejarah. Dan memang kita sebaiknya tidak memilih presiden yang memiliki beban sejarah kelam,” ujar Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bernard Ali Mumbang Haloho melalui siaran pers yang diterima wartawan apahabar.com.

Baca Juga: Prihatin Kasus Audrey, Jokowi Perintahkan Kapolri Bertindak Tegas

apahabar.com

Diskusi tentang pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc di Cikini, Selasa (9/4/2019). Foto – Istimewa

Menurut Bernard, dalam diskusi ‘Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc’ di Jakarta pada Selasa (9/4/2019), saat ini merupakan golden momentum bagi pemerintah untuk menjalankan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi DPR terkait kasus ini.

Ditambahkannya, saat pemerintahan Presiden Megawati sudah ada keinginan untuk Indonesia meratifikasi statuta Roma terkait Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Namun di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY prosesnya berhenti.

Sementara, aktivis KBRD, Garda Sembiring yang menjadi pembicara mengatakan kasus penculikan ini belum dapat dihentikan.

“Status korbannya masih hilang. Kalau dikatakan meninggal, harus ada bukti yang mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, isu penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 merupakan isu bangsa yang menjadi beban sejarah.

“Kasus yang memiliki dukungan politik kuat saat ini adalah penculikan aktivis,” ujarnya.

Menurut Beka, Kejaksaan Agung harus didorong untuk menuntaskan kasus ini karena memiliki kewenangan memanggil paksa.

Sampai kapan pun, sambung dia, jika ini tidak dituntaskan akan menjadi pemerintahan kedepan, karena kasus ini tidak mengenal kadaluwarsa. Tanpa pengadilan HAM Ad Hoc, kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 akan menjadi beban setiap pemerintahan.

Baca Juga: Terdakwa Pembakar Satu Keluarga Minta Keringanan, Keluarga: Tetap Dihukum Mati

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

867 Pasien Covid-19 di Surabaya Sembuh, 644 Masih Dirawat
apahabar.com

Nasional

TNI AL Kirim Kapal Perang ke Perbatasan, Ada Apa?
apahabar.com

Nasional

Lucinta Luna Ditangkap Polisi Atas Dugaan Kepemilikan Ekstasi
apahabar.com

Nasional

Pembunuh Bocah yang Melindungi Kehormatan Ibunya Tewas di Sel
apahabar.com

Nasional

Kapal Rute Surabaya-Balikpapan Terbakar, Ratusan Penumpang Berhasil Dievakuasi
apahabar.com

Nasional

Jayapura Diterjang Banjir Bandang, Korban Mencapai 42 Orang
apahabar.com

Nasional

Anggota DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM dan Tarif Listrik
apahabar.com

Nasional

Bertemu Presiden FIFA, Jokowi: Kami Siapkan 10 Stadion untuk Piala Dunia U-20
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com