Positif Sabu, Oknum Anggota DPRD Tala Terancam Dipecat! Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas! Orbawati Buron, Nasdem Tanah Laut Fokus Menangkan BirinMu Detik-Detik Akhir Kampanye, Bawaslu RI Turun ke Banjarmasin Bisnis Terselubung, Polisi Kotabaru Tangkap 2 Pelaku TV Kabel

Sri Nurnaningsih: Keterwakilan “Kaum Kartini” di Parlemen Masih Kurang

- Apahabar.com Minggu, 21 April 2019 - 16:18 WIB

Sri Nurnaningsih: Keterwakilan “Kaum Kartini” di Parlemen Masih Kurang

Sri Nurnaningsih Foto-istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Keterwakilan kaum hawa di parlemen masih kurang. Untuk itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Sri Nurnaningsih mengingatkan agar jangan sampai tertinggal. Saat ini Di DPRD Banjarmasin, jumlah anggota perempuan jauh dari kata sesuai.

Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, Minggu (21/4/2019), tentunya tidak dimaknai sekadar ceremonial belaka. Perlu adanya pemikiran yang solutif dari kaum hawa, agar tidak menjadi “pelengkap” di tempat kerja.

Sri Nurnaningsih mengatakan, di era modernisasi dan globalisasi ini, peran dan tantangan wanita kian berat. Apalagi, di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Sehingga, kata dia, kaum perempuan dituntut agar melek teknologi.

“Wanita harus cerdas menanggapi kemajuan zaman, jangan sampai tergerus oleh zaman,” ucap Sri.

Bukan hanya itu, lanjut Sri, di ranah politik, peran perempuan juga terus diperjuangkan. Mengingat, salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR.

Baca Juga: Rosehan Apresiasi ‘Kartini’ Terjun ke Dunia Politik

apahabar.com

Peraturan itu, tambah dia, telah dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 2008 memuat tentang kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Angka ini berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian, di dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan pula, partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Peraturan lainnya, sebut Sri, yakni dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008.

“Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik,” cetusnya.

Baca Juga: Kisah Perjuangan Kartini Untuk Indonesia

Sayangnya implementasi di lapangan, ungkap Sri, kouta 30 persen keterwakilan perempuan tersebut jauh dari kata sesuai. Perannya pun hanya sebatas memenuhi syarat jumlah Kouta. Bahkan, di DPRD Banjarmasin hanya terdapat kurang lebih 8 perempuan dari 45 orang anggota Dewan.

“Perempuan yang bertalenta harus menunjukan kemampuannya kepada dunia luar, agar mampu menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Laporan 107 Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kalsel Pertimbangkan Sidang Ajudikasi
apahabar.com

Kalsel

1.253 Rider Siap Taklukkan Gunung Sigaling HST
apahabar.com

Kalsel

Jadi Anggota Dewan, Awaludin Ternyata Masih Jualan Martabak
apahabar.com

Kalsel

Istri Gusdur Berharap Intan Martapura Jadi No 1 di Dunia
apahabar.com

Kalsel

Update Corona di Kalsel 31 Maret: Jumlah Pasien Positif Bertambah Tiga
apahabar.com

Kalsel

Legislator PKS Bagi-bagi Kuota untuk Seribu Anak Yatim
apahabar.com

Kalsel

Dear Warga Kotabaru, Mariana Wafat Bukan karena Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Patroli Dialogis, Polsek Banjarbaru Barat Bersinergi Ingatkan Prokes pada Warga
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com