Kejati Telaah Permintaan PUPR Kalsel Kawal 40 Proyek Strategis Pilih Ketua, IDI Kalsel Siap Gelar Muswil 2022 di Kotabaru Sengketa Alabio: Pemkab Melawan, Pedagang Mengadu ke PTUN hingga KASN! Skandal Korupsi Hewan Balangan: Genap 100 Saksi Diperiksa Geger Jasad Pria Tertelungkup di Pantai Melawai Balikpapan

Sudah Masuk Masa Tenang Pemilu 2019, Apa Saja yang Dilarang?

- Apahabar.com     Minggu, 14 April 2019 - 13:07 WITA

Sudah Masuk Masa Tenang Pemilu 2019, Apa Saja yang Dilarang?

ilustrasi komisi pemilihan umum. Foto-grid.id

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019. Apa saja yang dilarang?

Dilansir detikcom, Minggu (14/4/2019), para peserta pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan KPU (PKPU).

Baca Juga: Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Minggu Pagi Ini

Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: Tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Melalui PKPU, KPU mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018.

Bawaslu pun akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang. Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial.

Selanjutnya, dalam Pasal 492 UU Pemilu, juga disebutkan tentang ketentuan tindak pidana pemilu. Pasal itu berbunyi tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Selain bagi para peserta pemilu, UU Pemilu 7/2017 juga mengatur tentang publikasi hasil survei di masa tenang. Dalam Pasal 449 UU Pemilu, pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu tidak boleh dilakukan selama masa tenang.

Merujuk pada Pasal 509 UU Pemilu, lembaga survei yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Jika menemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu akan menindaklanjuti tiap laporan yang diterima dan diteruskan jika memenuhi syarat.

Baca Juga: Kader Demokrat WO dari Arena Debat Pilpres, Sinyal Hengkang?

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Antisipasi Corona, Istana Kepresidenan Periksa Suhu Tubuh Setiap Tamu dan Pejabat
apahabar.com

Nasional

Selamat, Akhirnya Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Esemka
apahabar.com

Nasional

Cuaca Ekstrem Siap Terjang Indonesia, Begini Strategi BNPB
apahabar.com

Nasional

Hari Listrik Nasional 27 Oktober, Pemadaman Masih Sering Terjadi
Anggota Wanadri

Nasional

[FOTO] Proses Evakuasi Jasad Anggota Wanadri di Meratus
Semeru

Nasional

Warga Ungkap Ada Pemberitahuan 25 Getaran Sebelum Gelap Akibat Semeru
apahabar.com

Nasional

Raja dan Ratu Belanda Akhirnya Batal ke Palangka Raya
apahabar.com

Nasional

Jokowi Hargai Prabowo Gugat Hasil Pemilu ke MK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com