Mubadala Petrolium Sosialisasi Pemboran Sumur Eksplorasi Yaqut-1 Upah Minimum Naik Rp 10 Ribu, Buruh Kalsel Meradang Buntut Demo, Koordinator BEM Kalsel Ahdiat Zairullah Resmi Tersangka Koordinator BEM Kalsel Tersangka, Kuasa Hukum Siap Melawan BREAKING NEWS: Wakil Rektor ULM Penuhi Panggilan Polda Kalsel

Amankan Aset Data, BPJS Kesehatan Gandeng Badan Siber Sandi Negara

- Apahabar.com Rabu, 29 Mei 2019 - 09:55 WIB

Amankan Aset Data, BPJS Kesehatan Gandeng Badan Siber Sandi Negara

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kedua kiri) bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian (kedua kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman untuk pengamanan data peserta JKN di Jakarta, Selasa (28/5/2019). Foto – Antara/Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengamankan aset data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Dilansir Antara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan kerja sama untuk perlindungan data informasi dan transaksi elektronik 200 juta peserta yang tersimpan di berkas utama mutlak harus dilakukan.

“Bahkan data perorangan yang spesifik seperti riwayat kesehatan, rekam medik, pernah berobat ke mana saja, itu kita miliki juga karena berkaitan dengan verifikasi pembayaran klaim. Karena data yang kami miliki sangat kompleks dan bervariasi, tentu upaya pengamanannya juga harus maksimal sehingga kami membangun sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara,” kata Fachmi dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2019).

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi dan sumber daya, pertukaran informasi, dan pemanfaatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut Fachmi, BPJS Kesehatan harus bijak dalam mengelola permintaan informasi yang keluar. Untuk itu selain mengembangkan sistem pengamanan data, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan data sampel sebagai penggunaan big data dalam pengembangan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti.

“Kami melihat data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan evidence based policy dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” pungkas Fachmi.

Baca Juga: Pimpinan Lembaga Survei Disebut Target Pertama Pembunuhan

Baca Juga: 3 Orang Kaya Indonesia, Pergi Kerjanya Naik Helikopter

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

2 Jam Kebakaran di Kejagung Belum Padam, PMI Kerahkan Ambulans
apahabar.com

Nasional

Muhammadiyah Dukung Pembangunan Museum Nabi Muhammad
apahabar.com

Nasional

Polda Metro Jaya Akan Lakukan Pengalihan Arus Saat Putusan MK
apahabar.com

Nasional

Berkeliaran di Pemukiman, Kini Macan Tutul Lereng Lawu
apahabar.com

Nasional

Giliran Kantor PDIP di Cileungsi Bogor Dilempar Molotov
apahabar.com

Nasional

Ribuan Kuota Disiapkan Kemenristekdikti untuk Dosen, Berminat?
apahabar.com

Nasional

DPD RI Dukung Pembentukan Provinsi Baru di Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Warga Pulau Sebesi Belum Tersentuh Bantuan Pasca-Disapu Tsunami
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com