Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Bawaslu Mati Kutu Tangani Kasus Politik Uang Habib Ahmad Cs

- Apahabar.com Jumat, 24 Mei 2019 - 16:35 WIB

Bawaslu Mati Kutu Tangani Kasus Politik Uang Habib Ahmad Cs

apahabar.com, BANJARMASIN – Habib Ahmad Bahasyim Cs tampaknya bisa bernapas lega. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel menyetop kasus politik uang yang menjerat mereka.

Sebelumnya, tak cuma Habib Ahmad Bahasyim. Nama Ahmad Herru Kurniawan, ikut terseret dalam tudingan Adhariani.

Mereka dituding berkongkalikong melancarkan politik uang pada 14 April atau saat masa tenang pemilu serentak. Adhariani adalah calon anggota DPD RI.

Terbaru, Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie memastikan laporan Adhariani tidak dapat dilanjutkan.

“Kemarin dalam pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formil,” ujarnya kepada apahabar.com, Jumat (24/5).

Laporan dihentikan, kata dia, mengingat mekanisme tak memenuhi batas waktu penanganan pelanggaran setelah ditemukan dugaan politik uang, yakni 14 hari. Harusnya, kata Azhar, pelapor sesegera mungkin melaporkan temuan ke pihaknya.

“Kategori laporan tidak berlaku lagi. Karena laporan yang dilayangkan kepada terlapor masuk ke kami pada 3 Mei. Harusnya pada 23 April, sejak ditemukan dugaan money politics,” ungkap dia.

Sebelumnya, Habib Ahmad Bahasyim, calon legislatif DPRD Kalsel terpilih itu bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Bawaslu Kalsel, Senin (20/5) siang.

Habib Ahmad hendak mengklarifikasi perihal tudingan praktik culas tersebut. Sebanyak 23 pertanyaan pun dilayangkan oleh Bawaslu.

Kuasa hukumnya, Zamrony, menerangkan bahwa ketentuan UU Pemilu Nomor 454 ayat 6 tentang tata cara dan mekanisme penanganan pelanggaran, setelah ditemukan dugaan politik uang, langkah awal harusnya berlaku sejak tujuh hari kerja dari 14 April, yakni 23 April lalu. Artinya, laporan Adhariani dianggap telah kedaluwarsa.

“Laporan itu tidak berlaku lagi, harusnya pelapor melaporkan tanggal 23 April. Namun laporan yang diterima Bawaslu pada 3 Mei. Itu tertera pada peraturan Pemilu,” ujarnya, kala itu.

apahabar.com

Habib Ahmad Bahasyim (berpeci putih) didampingi kuasa hukumnya Zamrony datang ke Bawaslu Kalsel guna klarifikasi atas laporan dugaan politik uang, Senin (20/5). Foto-apahabar.com/Ahya Firmansyah

Zamrony melihat, bahwa kasus ini sangat jauh sekali kaitannya antara Habib Ahmad dengan Habib Banua seperti yang dituduhkan.

“Habib Ahmad dan Habib Banua ini disebut namanya oleh pelapor, dan itupun tidak dilaporkan oleh orang yang dianggap melihat atau menyaksikan secara langsung, hanya laporan dari pihak lain,” ujarnya. Zamrony pun meminta Bawaslu untuk berhati-hati menangani kasus ini.

Menurutnya, hal ini karena menyangkut nama baik seorang habib. Apalagi tidak hanya satu habib, melainkan dua habib.

“Jika memang diteruskan kami ingin buktinya harus kuat dan tidak terbantahkan, dan kami juga mengingatkan kepada Bawaslu, jika memang nanti ujungnya atau pada pembahasan kedua bersama Gakkumdu kasus ini dilanjutkan, maka kami mempertimbangkan untuk membawa terkait pelanggaran penyelenggaraan pemilu ini nanti ke DKPP. Jadi kami masih menunggu arah dari laporan ini,” beber Zamrony.

apahabar.com

Calon anggota DPD RI Kalsel Adhariani. apahabar.com/Rizal

Laporan politik uang ini memang berbuntut panjang pasca dipolisikannya Adhariani oleh Habib Banua ke Mapolda Kalsel atas tudingan pencemaran nama baik, Jumat 10 Mei lalu.

Habib Banua tak terima dengan tudingan politik uang yang dilaporkan Adhariani ke Bawaslu berdasarkan surat laporan bernomor 005/LP/PL/22.00/V/2019.

Barang bukti yang dibawa Adhariani dalam laporan tersebut adalah uang Rp300 ribu dan contoh replika surat suara.

“Saya mendapatkan bukti berupa uang dan list nama penerima sebanyak 160 orang,” kata Adhariani usai melapor ke Bawaslu.

Kepada setiap warga, keduanya diduga membagikan Rp150 ribu. “Hanya untuk yang masuk daftar pemilih tetap (DPT),” ujar Adhariani.

Dua orang yang menerima uang tersebut, kata dia saat itu, sudah bersedia memberi kesaksian. Masing-masing menerima Rp150 ribu.

Baca Juga: Lewat Vicon, Habib Banua Dicecar Puluhan Pertanyaan

Baca Juga: Bawaslu Didesak Usut Tuntas Kasus Politik Uang Habib Banua

Baca Juga: Dipolisikan Habib Banua, Adhariani: No Comment, Puasa

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Hukum

Dapati Istri Selingkuh, PIL Dihajar Hingga Tewas
apahabar.com

Hukum

Lama Ditarget, Tersangka Pemakai Sabu di Tapin Diringkus Polisi
apahabar.com

Hukum

Jadi Pemadat, Bos Hotel Batulicin Ditangkap Polisi Narkoba
apahabar.com

Hukum

Berniat Mencuri, Mantan Napi Masuk Bui Lagi
apahabar.com

Hukum

Eks Kades di Batola Edarkan Upal di Kapuas
apahabar.com

Hukum

BREAKING NEWS !!! Geger, Mayat di Antasan Raden Tengah
apahabar.com

Hukum

Hari Antikorupsi, Pemuda Peduli Hukum Dibentuk
apahabar.com

Hukum

Alasan Pelajar Kukar Rampok Toko Emas: Butuh HP untuk Belajar Online
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com