Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Terparah, Walhi-Jatam Sepakat Class Action Data Lengkap Korban Longsor Mantewe Tanah Bumbu, Dari Amuntai hingga Kapuas Banjir Kalsel Berbuntut Panjang, Lawyer Banua Ancam Gugat Paman Birin Banjir Kalsel, Warga Kompleks Elite Nyinyir Rumah Miliaran “Calap Jua” Berakhir Hari Ini, Pembatasan Banjarmasin Ambyar Diterjang Banjir

Dewan Palangkaraya: Segera Buka Posko Pengaduan THR!

- Apahabar.com Jumat, 17 Mei 2019 - 06:30 WIB

Dewan Palangkaraya: Segera Buka Posko Pengaduan THR!

ILUSTRASI THR. Foto-Istimewa

apahabar.com, PALANGKARAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) Nenie A Lambung meminta pemerintah kota setempat segera membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR).

“Dinas Tenaga Kerja kota agar segera mendirikan posko untuk melayani pengaduan karyawan yang tidak terpenuhi haknya terkait THR,” kata Nenie di Palangkaraya, seperti dilansir Antara, Kamis (16/5/2019).

Untuk itu, posko pengaduan THR harus segera dibuka agar pemerintah bisa bertindak dengan cepat dan akurat dalam menangani pengaduan tunjangan hari raya yang menjadi hak setiap karyawan.

Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum lebaran sehingga kewajiban perusahaan memberi THR kepada karyawannya harus bisa terpenuhi dengan baik dan bijak.

Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Setiap pengusaha juga wajib memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan tunjangan hari raya sebesar satu bulan upah. Besarannya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap atau upah pokok tanpa tunjangan.

Sedangkan pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dikali satu bulan upah dibagi 12.

Bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, maka upah satu bulan dihitung dengan kategori yakni pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Baca Juga: Disnakertrans: Perusahaan di Kalteng Wajib Bayar THR Karyawan Paling Lambat H-7 Lebaran

Baca Juga: Pemprov Kalteng Janji Naikkan Gaji Guru Honor

Baca Juga: Pemkab Tanah Bumbu Segera Cairkan THR

Baca Juga: Pemko Banjarmasin Tunggu Juknis Pembagian THR ke Pegawai Honorer

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

2 Desa di Kapuas Kalteng Raih Penghargaan Kementerian LHK
apahabar.com

Kalteng

Bawaslu Kapuas Kalteng Sosialisasikan Pengembangan Pengawasan Pemilu
apahabar.com

Kalteng

Siap-siap, Pemprov Kalteng Mulai Susun Rencana Penerimaan CPNS 2019
apahabar.com

Kalteng

Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-65, Polda Kalteng Luncurkan Aplikasi TACS
apahabar.com

Kalteng

BPTHPT Pelaihari Sosialisasikan Pengembangan Itik di Kawasan Food Estate Kapuas

Kalteng

Sejumlah Desa di Bukit Santui Kotim Terendam Banjir
apahabar.com

Kalteng

Update Covid-19 Kapuas: Tambah 3 Lagi Positif dari Selat, 2 Sembuh
Nekat Gelar Resepsi Perkawinan, Polisi Buburkan Hajatan Warga Palangkaraya

Kalteng

Nekat Gelar Resepsi Perkawinan, Polisi Bubarkan Hajatan Warga Palangkaraya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com