Tambah Ratusan Personel, PLN Percepat Pemulihan Listrik Terdampak Banjir Kalsel Menteri Siti Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel, Bukan Tambang dan Sawit Selain Surat Miskin, Berikut Syarat Pengobatan Gratis Korban Banjir di Banjarmasin Hingga Hari ke-10 Memori CVR Sriwijaya Air Belum Ditemukan UPDATE 264 Rumah di HST Hilang Disapu Banjir, 9 Meninggal

DPD PKS HST Laporkan Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Buka Sidang Penyelesaian

- Apahabar.com Selasa, 21 Mei 2019 - 13:18 WIB

DPD PKS HST Laporkan Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Buka Sidang Penyelesaian

Salah seorang saksi dari DPD PKS yang diambil sumpahnya oleh Bawaslu dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 di Barabai, Senin (20/5) malam, pukul 21.30. Foto-apahabar.com/Arie

apahabar.com, BARABAI – Badan Pengawas Pemilu Hulu Sungai Tengah (HST) menyelenggarakan Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 di Barabai, Senin (20/5) malam, pukul 21.30.

Sidang tersebut dibuka berdasarkan tuntutan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap KPPS selaku terlapor, terkait dugaan pelanggaran administrasi hasil rekapitulasi pemilu di beberapa TPS di Kecamatan Haruyan.

Tak hanya KPPS Kecamatan Haruyan, KPU HST ikut jadi terlapor yang disebabkan tidak mengakomodir protes PKS terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten.

Faqih Jarjani anggota DPD PKS HST yang juga sebagai saksi mandat atau pelapor menyayangkan sikap KPU HST yang meminta menyelesaikan ke MK. Padahal menurut Faqih, permasalahan tersebut bisa diselesaikan di tingkat kabupaten saja.

“Bukan meminta membuka kotak suara di tingkat kabupaten tapi penyelesaiannya di tingkat kabupaten,” kata Faqih dalam sidang.

Lebih lanjut Faqih menyatakan memang KPU tidak berhak membuka kotak suara. Akan tetapi lewat Bawaslu pihaknya coba meminta segera diadakan sidang administrasi.

“Bawaslu merespon, ujungnya pihak KPU tidak peduli dengan keberatan dan tetap melanjutkan pleno pengesahan rekapitulasi,” jelas Faqih.

Mengenai hal itu, Mardani, Ormas dan SDM KPU HST keberatan akan hasil itu wewenang PPK. Sebab PKS mempermasalahkan prosedur rekapitulasi di kecamatan.

“Yang kami tahu itu dipermasalahkan prosedurnya (perhitungan suara) di Kecamatan Haruyan sehingga di kabupaten kami anggap tidak memenuhi unsur untuk mengakomodir,” jelasnya.

“Ketika pleno tingkat kabupaten pun PKS meminta sidang cepat, kami juga tidak mengakomodir karena tidak sesuai dengan Perbawaslu 8, sebab sidang cepat itu bukan kejadian di tempat (saat Rapat Pleno Tingkat Kabupaten HST) melainkan kejadian di kecamatan,” kata Mardani, ditemui apahabar.com usai sidang ditutup, Selasa (21/5) malam, pukul 01.00.

Lebih lanjut dikatakan Mardani, bahwa rekap di kecamatan dan kabupaten itu ada pedoman. Sesuai dengan PKPU 4 Pasal 52 terkait Keberatan terhadap prosedur dan selisih hasil. Sedangkan keberatan prosedur yang dilayangkan PKS itu terjadi di kecamatan.

“Harusnya ya di kecamatan diselesaikan, kalau keberatan tingkat kecamatan itu wewenang PPK itu ke C1 Pleno. Apabila tidak puas, minta rekomendasi Panwascam, apapun rekom Panwascam itu harus dilaksanakan. Jika Panwascam meminta buka kotak suara, maka PPK harus menghitung ulang. Begitulah yang kami pahami,” jelas Mardani.

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Haruyan, Abdullah mengatakan ada beberapa tahapan atau prosedur dalam TPS. Ia beranggapan pihak PKS tidak menyampaikan sanggahan sehingga tidak berlarut-larut.

“Kalau ada keberatan dari saksi PKS dan Panwas, maka di situ dapat diselesaikan. Dalam artian adanya kesepakatan antara saksi, KPPS dan Panwas. Jika saat itu disampaikan pihak saksi PKS kemungkinan itu bisa dituntaskan di TPS tersebut. Kalau sudah ke kabupaten sesama penyelenggara Pemilu baik Bawaslu, KPU, mereka sama-sama mempunyai peraturan. KPU punya PKPU, Bawaslu punya Perbawaslu. Ini kan susah ketemunya,” kata Abdullah.

Namun menurut Abdullah, apa yang dijadikan bahan pelapor terhadap terlapor, pihaknya sudah memberi keterangan pada persidangan tersebut.

“Hasilnya nanti kami serahkan sepenuhnya pada Ketua Majelis. Kami siap menerima dan menjalankan apa yang direkomendasikan,” kata Abdullah.

Terpisah, Ketua Majelis Sidang yang juga Ketua Bawaslu HST, M Ahsani mengatakan laporan DPD PKS itu keberatan ada data yang tidak sesuai di beberapa TPS di Kecamatan Haruyan. Mereka mengharapkan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang suara di tingkat kecamatan namun tidak diakomodir begitu pula di tingkat kabupaten sehingga pihak PKS melaporkan administrasi untuk disidangkan.

“Sesuai dengan Perbawaslu 8 kalau ada laporan itu maka wajib melakukan sidang administrasi pemeriksaan para saksi yang diajukan sudah diperiksa dan bukti sudah disahkan. Selanjutnya kami akan menyusun putusan dan menunggu kesimpulan masing-masing pihak sebagai bahan pertimbangan putusan apa yang kami ambil,” kata Ahsanai kepada apahabar.com.

Lebih lanjut Ahsani menjelaskan, yang diperiksa merupakan proses administrasi terkait prosedur dan mekanisme yang diduga ada kelalaian baik oleh PPK maupun KPU itu akan diproses sesuai dengan Peraturan Bawaslu 8/2018.

“Kalau memang ada pelanggaran administrasi maka akan diperintahkan melakukan perbaikan administrasi. Tergantung kesalahan administrasinya bagaimana nantinya. Mana yang terbukti benar mana yang salah. Namun jika terkait hasil suara itu putusan MK,” jelas Ahsani.

Sebelumnya DPD PKS HST telah melayangkan dugaan pelanggaran administrasi di beberapa TPS di Kecamatan Haruyan yakni TPS 2 dan 4 Mangunang Seberang, TPS 1 dan 2 di Desa Tabat Padang ke Bawaslu HST.

Bawaslu kemudian memberi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PL/KabHST/22.07/V/2019 untuk melayangkan surat keberatan dengan format ADM 2. Maka PKS melayangkan surat keberatan (15 Mei 2019).

Sesuai Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 Nomor 03/AP/AQ-05-PKS/V/2019 yang dibuat PKS berisi adanya beberapa C1 ganda, coret-coretan pada C1, kesalahan menuliskan angka di kolom C1 yang mestinya ditulis hanya satu angka menjadi dua angka, adanya perbedaan jumlah suara C1 dengan DAA1 serta pengisian angka dengan warna tinta yang berbeda dan penambahan satu angka pada salah satu caleg di HST.

Adapun hal yang diminta PKS untuk diputuskan antara lain, mengabulkan laporan terlapor, membatalkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Haruyan, dan melakukan perhitungan ulang di TPS 1 dan 2 serta TPS 2 dan 4 serta memerintahkan KPU HST untuk mengulang rekapitulasi perhitungan suara.

Baca Juga: Pangdam Imbau Masyarakat HST Jaga Keutuhan NKRI

Reporter: AHC11
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Lahan Sengketa RS Sultan Suriansyah Besok Dibongkar, Perkim Siapkan Rusunawa
apahabar.com

Kalsel

Resmi! Anang-Mawardi Jabat Bupati dan Wakil Bupati Tabalong
apahabar.com

Kalsel

Ditemani Jemput Istri, Ipar Sendiri Malah Digerayangi di Gambut
apahabar.com

Kalsel

30 Tahun Jual Ketupat Musiman di KM 1 Banjarmasin, Baru Ini Beda
apahabar.com

Kalsel

Pelaku Penembak Polisi di Tala Masih Buron, Camat Panyipatan Minta Warga Waspada
apahabar.com

Kalsel

Hari Ini Cerah Lagi
apahabar.com

Kalsel

Kasus Covid-19 di Kalsel Jadi Atensi Presiden Jokowi
apahabar.com

Kalsel

Ma’ruf Amin Sambut Baik Dukungan Generasi Milenial Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com