3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Dua Solusi Wapres JK untuk Perbaiki Pemilu Indonesia

- Apahabar.com Senin, 13 Mei 2019 - 14:59 WIB

Dua Solusi Wapres JK untuk Perbaiki Pemilu Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin (13/4/2019). Foto – Antara/Fransiska Ninditya

apahabar.com, JAKARTA – Ratusan petugas penyelenggara Pemilu 2019 meninggal dunia menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melaksanakan pesta demokrasi berikutnya yang lebih baik. Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem Pemilu 2019.

Dua hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Evaluasi pertama yang harus dilakukan kata JK, adalah pemisahan jenis pemilu dan sistem pileg proporsional tertutup.

“Evaluasinya dua itu, bahwa jangan disatukan, kemudian jangan lagi (proporsional) terbuka supaya yang dihitung hanya partainya. Supaya partai juga memilih orang yang baik, karena banyak isu tentang biaya yang besar,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (13/5/2019).

Menurut JK, salah satu penyebab banyaknya penyelenggara dan petugas pemilu meninggal dunia adalah rumitnya penghitungan perolehan suara pileg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mencatat perolehan suara dari setiap caleg di setiap entitas pileg, apakah itu tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Yang paling berat sebenarnya tiga sistem yang tergabung itu, sehingga makin banyak. Kedua, sistemnya terbuka, sehingga nama pun harus dicatat, sehingga butuh waktu bagi mereka bekerja lama sekali,” jelasnya.

Selain itu, lanjut politikus senior Partai Golkar itu, jumlah partai politik yang menjadi peserta di Pemilu 2019 bertambah dibandingkan Pemilu 2014. Akibatnya, waktu yang diperlukan petugas KPPS untuk menghitung perolehan suara caleg juga lebih lama.

“Jadi yang terberat sebenarnya bukan pilpresnya, yang terberat justru pileg itu karena sistemnya terbuka. Jadi (sekarang) 16 partai, dulu cuma 10 partai, jadi bertambah lebih 60 persen,” katanya.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dilakukan untuk memperoleh sistem terbaik di pemilu berikutnya yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Baca Juga: CSIS : Kepuasan Kinerja Jokowi-JK Masih Tinggi

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Izin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Update Tersangka Karhutla, Jadi 179 Orang dan Empat Korporasi
apahabar.com

Nasional

Ustadz Yusuf Mansur Jatuh Sakit, Banjir Doa Netizen
apahabar.com

Nasional

Pasca-Tsunami, Khawatirkan Keberadaan Badak Cula Satu
apahabar.com

Nasional

KPK: 2 Pegawai Positif Covid-19 Masih Jalani Isolasi di Rumah Sakit
apahabar.com

Nasional

Indonesia-Bahrain Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Pembentukan Kabupaten Buton Bertentangan Dengan UUD
apahabar.com

Nasional

Debat Capres, Beda Pandangan Soal Isu Korupsi ASN
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com