Blusukan Batal, Denny Minta Evakuasi Korban Banjir Kalsel via Udara Banjir Kalsel, Mayat Mengapung Kembali Ditemukan di Banjar Sstttt, Presiden Jokowi Mau Blusukan ke Banjir Kalsel Yuk Nyumbang, apahabar.com Buka Posko Peduli Banjir Kalsel Breaking News! Jalan Nasional Banjarmasin – Hulu Sungai Putus Lagi

Gagal Paham soal Parsel, Wagub Hadi Beri Klarifikasi

- Apahabar.com Selasa, 14 Mei 2019 - 13:24 WIB

Gagal Paham soal Parsel, Wagub Hadi Beri Klarifikasi

Wagub Hadi Mulyadi menjawab tuntutan KRKB. Setelah mendapat jawaban, aksi pun bubar dengan damai. Foto-yuvita/humasprov

apahabar.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi mengklarifikasi pemberitaan seputar parsel yang ditulis sejumlah media, beberapa hari terakhir ini. Hadi mengaku salah memahami pertanyaan wartawan soal parsel.

Parsel yang kerap diberikannya, kata dia, memang berbeda makna dan tujuan dengan parsel yang ditanyakan oleh wartawan ketika itu.

“Saya akui salah paham dengan pertanyaan wartawan,” aku Hadi, dikutip apahabar.com dari laman resmi Pemprov Kaltim, Selasa (14/5).

Sebagai wakil gubernur, dia sangat mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang pemberian gratifikasi. Terutama, kepada para pejabat dan  aparatur sipil negara. Termasuk di masa-masa menjelang lebaran.

Pejabat atau ASN yang menerima gratifikasi, sekecil apapun bentuk dan harganya, dikhawatirkan memengaruhi tindakan terkait tugas dan kewenangan.

Kepada apahabar.com, dia menafsirkan parsel yang selalu diberikan kepada para guru di sekolah yang berada dalam binaannya.

Di mana selain sebagai pembina, Hadi tercatat sebagai pendiri di sejumlah TK, SD dan SMP Cordova dan SMA IT Granada. Seluruhnya berada di Samarinda.

Baca Juga: Ramadan, ASN di Pemkot Banjarmasin Dapat Kelonggaran

“Setiap jelang Syawal saya selalu memberikan parsel kepada guru-guru saya dari TK hingga SMA. Tidak lain sebagai tanda cinta dan sayang saya kepada mereka,” ungkap Hadi.

Parsel yang diberikan secara rutin kepada para gurunya itu, kata Hadi, tentu sangat berbeda dengan parsel pada umumnya. Atau biasa yang diberikan pihak lain kepada pejabat  maupun ASN.

Menurutnya, parsel yang diberikannya tentu bukan gratifikasi, karena dia adalah pendiri dan pembina sekolah-sekolah itu.

Hadi sangat sepakat dengan KPK terkait larangan gratifikasi sesuai Pasal 12B ayat (1) Undang Undang 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Gratifikasi dimaksud meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

“Parsel juga saya berikan kepada para tokoh masyarakat yang bukan pejabat. Jadi itu sangat berbeda dengan parsel buat pejabat dan ASN. Itu yang tidak boleh,” imbuh Hadi.

Setelah klarifikasi ini, Hadi berharap masyarakat bisa memperoleh penjelasan yang tepat seputar pemberian parsel ini dan tidak lagi berprasangka buruk.

“Mudah-mudahan jelas, dan kita dukung penuh KPK. Tidak boleh ada pejabat atau ASN yang menerima gratifikasi, termasuk parsel,” tegas Hadi.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Menanti Tuah Jembatan Mahakam IV
apahabar.com

Kaltim

Perangi Covid-19, Kaltim Alokasikan Dana Rp385 M
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Menuju Lumbung Sapi Nasional
Covid-19

Kaltim

Kasus Covid-19 di Kaltim Bertambah 218 Orang
apahabar.com

Kaltim

Banjir di Kaltim, Ribuan Jiwa Mengungsi
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Segera Rekrut Puluhan Pendamping Desa
apahabar.com

Kaltim

Impor Sejumlah Komoditas di Kaltim Capai 3,75 M
apahabar.com

Kaltim

Pandemi Berlalu, Bupati Mahulu: Budaya Lokal Pasti Kembali
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com