Mahasiswanya Positif Covid-19, Kampus FISIP ULM Banjarmasin Lockdown Selama Sepekan Larang Anggota Fraksi ke Luar Daerah, Golkar Targetkan Kemenangan BirinMu 70 Persen Sembuh dari Covid-19, Sugianto Hadir di Kampanye Penutup Jelang Pencoblosan, Ratusan Anggota Fraksi Golkar Se-Kalsel Siap Awasi Money Politics Aduuuuuuuuuh ai, Viral Bocah di Tapin Ngamuk-Buang Motor Saat Ditilang Polisi

Kalsel 6 Kali Raih WTP

- Apahabar.com Selasa, 21 Mei 2019 - 17:07 WIB

Kalsel 6 Kali Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diwakili Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Aziz mengumumkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel 2018. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lah pekerjaan gampang. Namun jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel mampu melawati semua itu.

Buktinya untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2018, Pemprov Kalsel kembali menyabet predikat WTP. Dengan demikian 6 kali berturut-turut opini terbaik itu didapat pemerintah daerah ini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diwakili Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Aziz mengumumkan raihan itu dalam sidang paripurna di DPRD Kalsel, Selasa (21/5/2019).

Ada tujuh hal yang membuat Kalsel kembali meraih WTP. Sesuai dengan sistem akutansi pemerintahan berbasis akrual, Pemprov Kalsel telah melaporkan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“BPK RI telah melakukan pemeriksaan laporan Keuangan Pemprov Kalsel. Kami menyatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15/2004 dan Undang-Undang 15/2016,” kata Harry Azhar Azis.

Walau mencapai perolehan itu, Kalsel juga masih mendapat catatan soal inventaris jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Menurut BPK RI menjadi kewajiban bagi para pemegang izin usaha tambang.

Dalam pidatonya, Harry Azhar Azis juga meminta Pemprov Kalsel memerintahkan para pemegang ijin usaha pertambangan untuk menetapkan jaminan sesuai ketentuan pemerintah.

“Ada dua catatan, yakni soal inventarisasi jaminan reklamasi dan penguatan terhadap pengelolaan kas sekolah. Dalam 60 hari Pemprov Kalsel harus menindaklanjuti. Ini sesuai dengan pasal 20 uu 15/2004,” ucap Azhar.

Menanggapi catatan dari BPK RI, Surinto, anggota Komisi III DPRD Kalsel menilai, secara normatif rata-rata penambang di Kalsel menggunakan fasilitas pinjam pakai kawasan hutan milik negara.

“Secara regulasi sudah bagus. Misal, kalau penambang pinjam 10 hektare maka dia punya kewajiban 20 hektare.  Pertama mengembalikan 10 hektare ke rona awal, dan reboisasi 10 hektar di tempat lain,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Jika secara teori pertambangan di Kalsel dilaksanakan dengan baik, justru lingkungan akan lebih bagus karena selain ada banyak reklamasi dan reboisasi.

lalu mengapa Inventarisir jaminan reklamasi tambang sejak di tangani pemerintah kabupaten kota tak maksimal? Dari sisi aturan, Surinto mengatakan sudah baik, namun yang jadi kendala saat itu adalah investasi rendah, pembinaan, hingga penindakan secara hukum tidak di jalankan secara baik.

“Sebenarnya secara aturan sudah benar ni, kenapa pelaksanaanya jauh menyimpang ? karena low investment (investasi rendah) nya gak jalan, pembinaannya tidak jalan penegakan hukumnya gak jalan. Mungkin jalan tapi jalanya jauh dari yang kita kehendaki,” harap Surinto.

Jika inggin ditanggani serius, soal pelanggaran tambang di Kalsel kata Surinto sangat mudah, jejak tambang itu tak sulit untuk di lacak.

“Bahkan kalau polisi mau mencari tau mudah. kan alat berat itu gak bisa lari kenceng,” candanya.

Walau di maklumi, Surinto untuk mengikuti aturan Undang-undang membutuhkan proses yang panjang, sesuai dengan UU tahun 2014 untuk peralihan kewenangan tersebut. salah satu indiksi yang menghabat hal tersebut adalah banyak kabupaten kota yang belum menyerahkan data pertambanganya di daerahnya, data reklamasi hingga belum menyerahkan  data jaminan reklamasi penambang.

Dia mengharapkan kedepannya yang menjadi jaminan reklamasi bisa lebih baik.

Baca Juga: Gedung Baru DPRD Kalsel Difungsikan

Baca Juga: Tunjangan Diturunkan, Pegawai Administrasi “Serbu” Sekretariat DPRD Kalsel

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Dorong Kemenhub Tambah Armada BRT
Covid-19 Mewabah, Pelayanan Publik dan Geliat Ekonomi Harus Tetap Jalan

DPRD Kalsel

Covid-19 Mewabah, Pelayanan Publik dan Geliat Ekonomi Harus Tetap Jalan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Menggali Ilmu ke DPRD Jawa Tengah
apahabar.com

DPRD Kalsel

Gedung Baru DPRD Kalsel Difungsikan
apahabar.com

DPRD Kalsel

Perkara Akses Jalan ke Terminal Baru, Dewan Panggil PUPR
apahabar.com

DPRD Kalsel

Komisi IV DPRD Kalsel Tinjau Lokasi Pembangunan Stadion di HSS
apahabar.com

DPRD Kalsel

Sahkan APBD-P, DPRD Kalsel Minta BUMD Tak Bergantung Suntikan Dana Pemerintah
apahabar.com

DPRD Kalsel

Respons Paman Birin Terkait Usulan Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com