Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Kaltara Bangun Kilang Metanol Senilai Rp 9 Triliun di Bunyu

- Apahabar.com Selasa, 7 Mei 2019 - 12:05 WIB

Kaltara Bangun Kilang Metanol Senilai Rp 9 Triliun di Bunyu

Ilustrasi kilang. Foto-Tempo.co

apahabar.com, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memantapkan rencana pembangunan industri metanol.

Merealisasikan itu, kilang senilai USD 697 juta atau Rp 9 triliun rencananya dibangun di atas lahan 55 Hektare di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltara, Gubernur Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan jajaran direksi dan manajemen PT Karya Mineral Jaya (KMJ), selaku investor, kemarin.

Menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan yang dilangsungkan di salah satu ruang rapat di Swiss Belhotel Tarakan lebih pada ke hal teknis. Yaitu berkaitan dengan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kilang metanol.

Pihak PT KMJ, seperti disampaikan oleh Direktur Utamanya, Rachmad Hardadi, memerlukan lahan sekitar 55 hektare.

Selain untuk kilang metanol, lahan tersebut nantinya sekalian untuk lokasi industri turunannya. Metanol diketahui bahan utama untuk berbagai produk sintetik, pupuk, bahan plastik hingga tekstil sintetis dan lainnya.

“Kenapa kita memerlukan lahan yang cukup luas. Karena selain untuk kilang, kita juga telah merencanakan untuk membangun industri turunannya. Jadi nanti berada di satu lokasi,” kata Rachmad, dikutip apahabar.com di laman resmi Pemprov Kaltara, Selasa (7/5).

Mengenai posisi lahan, mantan direksi Pertamina itu menyebutkan, pihaknya telah menentukan titik lokasi yang strategis. Untuk selanjutnya menunggu persetujuan dari pemerintah daerah.

Berkaitan dengan lahan, Gubernur minta melalui Biro Pemerintahan, Dinas Kehutanan, DPMPTSP dan OPD terkaitnya, untuk segera melakukan koordinasi. Baik dengan pihak terkait di Pemkab Bulungan maupun dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sebelum dilakukan pembebasan, status lahan harus dipastikan,” tegasnya.

Bersamaan dengan itu, gubernur juga meminta kepada pihak perusahaan untuk segera melengkapi syarat-syarat perizinan yang diperlukan.

“Soal perizinan nanti bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan DPMPTSP. Mengenai syarat-syaratnya apa, prosedurnya bagaimana silakan dikomunikasikan. Apalagi sekerang sudah pakai sistem OSS. Yang pada prinsipnya, kita dari Pemerintah Daerah sangat mendukung, dan siap memfasilitasi,” kata Irianto lagi.

Rencana PT KMJ untuk membangun kilang methanol sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu. Untuk merealisasikan rencana pembangunan kilang ini, kata Irianto pihak perusahaan bakal mengeluarkan total biaya investasi sekitar USD 679 juta atau Rp 9 triliun lebih.

Dengan investasi sebesar itu, PT KMJ menaksir feedstock yang diperoleh dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun sebesar 90 MMSCFD natural gas dari Wilayah Kerja (WK) Nunukan.

Untuk suplai gas sebagai bahan baku metanol, berasal dari blok Badik dan West Badik, dan beberapa wilayah kerja lainnya. Dengan target aliran gas sekitar kuartal ke-3 2023 (commisiong pada kuartal ke-4 2023).

“Produksinya ditargetkan 1 juta ton per tahun atau sekitar 3 ribu ton per hari untuk metanol,” papar Gubernur.

Soal perizinan, pembangunan kilang metanol di Pulau Bunyu itu membutuhkan waktu 3-4 tahun.

Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi No. 1/1/IUSPO.ESDM3J/II/2019, 25 Februari 2019 itu, kata Gubernur diterbitkan dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan. Serta pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha pengolaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, salah satu yang perlu menjadi atensi Gubernur adalah berkaitan dengan tenaga kerja. Irianto minta kepada PT KMJ untuk dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Utamanya untuk bidang yang memang bisa dilakukan.

Pada dasarnya, lanjutnya, pihak perusahaan menyetujui itu meski tetap harus ada kualifikasi. Khususnya, terkait jumlah yang harus proporsional. Tidak hanya itu, saat perusahaan itu beroperasi juga harus ada transfer ilmu atau keahlian.

“Di Kilang misalnya, selain bidang-bidang yang membutuhkan keahlian, ada juga bidang lain yang bisa memperkerjakan tenaga lokal. Ini yang perlu mendapat perhatian perusahaan,” tandasnya.

Untuk diketahui, dari rencana penyerapan tenaga kerja yang dipaparkan PT KMJ, diketahui bahwa untuk tenaga lokal selama 4 tahun proyek berlangsung akan terserap sekitar 3 ribu orang. Ini meliputi 1.000 orang teknisi proyek, dan 2 ribu orang pendukung kebutuhan hidup tenaga pelaksana proyek.

Sementara saat kilang methanol beroperasi, PT KMS akan mempekerjakan sebanyak 125 orang tenaga kerja lokal sebagai teknisi dan operator, 125 orang tenaga bantuan (labor supply), dan 800 tenaga kerja pendukung kebutuhan hidup para pekerja dan labor supply.

“Ini merupakan multiplier effect yang bakal diterima masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal mengatasi pengangguran, serta menumbuhkan perekonomian daerah,” imbuh Irianto.

Baca Juga: Rupiah Diperkirakan Melemah Pasca Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi

Baca Juga: Pedagang Ayam di Banjarmasin Keluhkan Kenaikan Harga

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

IHSG Ditutup Menguat Seiring Positifnya Bursa Nasional
apahabar.com

Ekbis

Tekan Inflasi, BI Kalsel ‘Bangunkan’ Lahan Tidur
apahabar.com

Ekbis

Anti-Mainstream, Transaksi Pasar di Banjarmasin Gunakan Dirham dan Dinar
apahabar.com

Ekbis

Via Fitur Gift Card, LinkAja Berbagi Kebaikan di Momen Lebaran
apahabar.com

Ekbis

Rupiah Masih Terdampak Kekhawatiran Atas Virus Corona di China
apahabar.com

Ekbis

Gubernur Minta PT KMJ Prioritaskan TK Lokal
apahabar.com

Ekbis

Ketersediaan Energi Warga Ibu Kota Baru Dijamin Aman
apahabar.com

Ekbis

Subsidi LPG 3 Kg Dihapus, Hiswana Kalsel Beri Catatan untuk Pemerintah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com