Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

KPK: Pejabat Negara Tidak Boleh Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

- Apahabar.com Minggu, 12 Mei 2019 - 07:30 WIB

KPK: Pejabat Negara Tidak Boleh Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto–Arie DS/Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Ini peringatan kepada seluruh pejabat negara, selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membolehkan atau melarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas itu termasuk mobil dinas yang dipakai untuk mudik.

“Kami ingatkan pada para pimpinan instansi lembaga agar secara tegas melakukan pelarangan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi baik itu untuk pentingan pribadi selama Ramadan dan Lebaran,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, seperti dilansir Republika.co.id, Sabtu (11/5).

Adapun, sambung Febri, penggunaan fasilitas umtuk kepentingan pribadi misalnya digunakan untuk mudik. Menurutnya, pejabat negara harus memisahkan secara tegas antara aset-aset negara atau aset aset daerah yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan bukan untuk kepentingan pribadi para pejabat ataupun pegawai negeri tersebut,” tegasnya.

Selain itu, KPK juga mengingatkan kepada seluruh pejabat negara agar tidak meminta apapun namanya  tunjangan hari raya atau sumbangan-sumbangan pada pihak swasta atau pada pihak-pihak yang lain baik atas nama pribadi ataupun atas nama institusi. Karena tahun-tahun sebelumnya KPK cukup sering mendapatkan informasi ada instansi-instansi tertentu di daerah yang mengatasnamakan instansinya meminta sumbangan pada pihak pengusaha atau masyarakat yang ada di daerah tersebut.

“Kami imbau hal tersebut tidak dilakukan karena memang tidak dibenarkan secara hukum dan apalagi pemerintah juga sudah mengalokasikan tahun ini tunjangan hari raya atau gaji ke-13 atau kebijakan-kebijakan lain yang serupa,” ujarnya.

Kemudian kepada pihak swasta, KPK juga mengajak agar tidak mengalokasikan dan bahkan tidak memberikan pemberian gratifikasi atau hadiah atau dalam bentuk apapun dengan momen lebaran atau Ramadan ini pada pejabat-pejabat negara. Hal tersebut adalah gratifikasi dan dilarang oleh undang-undang.

“Jadi kami Ingatkan dan surat edaran ini juga kami sampaikan ke seluruh pimpinan instansi dan kami harap hal ini jadi pemahaman bersama bagi masyarakat dan juga bagi seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara,” tegasnya lagi.

Baca Juga: Mahalnya Tiket Pesawat Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Baca Juga: Buka Rekening Baru BRI, Gratis Mudik Banjarmasin-Samarinda

Sebelumnya KPK menerbitkan Surat Edaran tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019.

“Pokoknya mengimbau agar Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Lebaran,” kata Febri.

Febri menuturkan, nilai-nilai luhur dan tradisi untuk saling berbagi antara sesama khususnya pada hari raya agar tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi. Karena gratifikasi sangat mungkin menumpangi peristiwa-peristiwa agama, adat istiadat atau bahkan petistiwa duka.

Febri mengatakan, bila ada kejadian diharapkan selaku penerima gratifikasi dengan berlabel pejabat negara agar menolak jika ada pihak-pihak yang dipandang memiliki hubungan jabatan yang ingin memberikan gratifikasi. Namun jika berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menolak, seperti pemberian dilakukan secara tidak langsung atau ada risiko lain, maka penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

“Penerimaan gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi,” kata Febri

Baca Juga: Pelindo III Tambah Kuota Mudik Gratis Sampai 30 Ribu Tiket

Baca Juga: Jalan Tol Pertama di Kalimantan, Ditarget Siap Dukung Mudik Lebaran 2019

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tragis, Babinsa Kodim 0402/OKI Tewas Diinjak Gajah Liar
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 Indonesia: Positif Jadi 125.396, Sembuh 80.952 Orang
apahabar.com

Nasional

Lima Warga Tersambar Petir, Dua Tewas di Tempat
apahabar.com

Nasional

Eross Kenang Persahabatan dengan Bani ‘Seventeen’
Serupa Jokowi, Erdogan Dikritik karena Tolak Lockdown Turki

Nasional

Serupa Jokowi, Erdogan Dikritik karena Tolak Lockdown Turki
cuaca

Nasional

Hari Ini, BMKG Prediksi Cuaca Berawan hingga Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia
Ojol Dianggap Mampu Jaga Perputaran Ekonomi

Nasional

Ojol Dianggap Mampu Jaga Perputaran Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Satgas Sebut Kasus Aktif Virus Corona Nasional Terus Turun hingga 19,17 Persen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com