Usai Kios Pasar Kuripan Dibongkar, Pemkot Banjarmasin Incar Ruko dan TPS Veteran BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin

MK Dahulukan Perkara Sengketa Hasil Pilpres 2019

- Apahabar.com Selasa, 21 Mei 2019 - 14:12 WIB

MK Dahulukan Perkara Sengketa Hasil Pilpres 2019

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Soeroso. Foto – Antara/Maria Rosari

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan pihaknya akan menjadikan perkara sengketa Pemilihan Presiden 2019 sebagai prioritas untuk segera diselesaikan.

“Kami akan mendahulukan perkara sengketa hasil Pilpres, karena berdasarkan Undang Undang, perkara ini harus selesai dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara Pileg adalah 30 hari kerja,” ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (21/5/2019).

Meskipun masa pengajuan permohonan antara Pilpres dan Pileg berhimpitan, namun masa sidang hingga pembacaan putusan untuk perkara sengketa Pilpres didahulukan.

“Sidang pendahuluan akan digelar pada 14 Juni dan pada 28 Juni sudah pengucapan putusan,” ujar Fajar.

Lebih lanjut meskipun penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU dimajukan menjadi Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB, hal tersebut dikatakan Fajar tidak banyak merubah jadwal proses penyelesaian sengketa Pemilu.

“MK hanya menyesuaikan saja, karena KPU main di rentang waktu maka di rentang waktu itu juga MK harus siap, selain itu jadwal kami masih berada dalam rentang waktu itu,” kata Fajar.

Perubahan jadwal dikatakan Fajar hanya terjadi pada fase pendaftaran atau pengajuan sengketa saja. Sementara untuk proses registrasi hingga putusan masih tetap sama sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh MK.

“Perbedaan pengajuan permohonannya ada pada waktu, bila Pileg tiga kali 24 jam maka Pilpres itu hitungannya tiga hari setelahnya,” ujar Fajar.

Artinya batas waktu terakhir pendaftaran untuk sengketa Pileg adalah 3 × 24 jam sejak Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB, yaitu Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB.

Sementara untuk Pilpres diajukan tiga hari setelah penetapan sebagaimana bunyi UU Pemilu, sehingga pendaftaran untuk sengketa Pilpres baru dapat dilakukan pada Rabu (22/5).

“Maka tiga hari setelah penetapan jatuh pada Jumat (24/5) dan batas waktu pendaftaran sengketa Pilpres adalah pukul 24.00 WIB hari itu,” pungkas Fajar.

Baca Juga: Janjikan Keadalian Sosial, Jokowi Umumkan Kemenangan di Kampung Deret

Baca Juga: BPN Gelar Rapat Internal Sikapi Hasil Pemilu

Baca Juga: Intip Kronologis Penangkapan Puluhan Laskar FPI Kalsel di Surabaya

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Tindaklanjuti Pemindahan Ibu Kota, Watimpres Datangi Polda Kalteng
apahabar.om

Nasional

Pimpinan Dewan Minta Kemendagri Bentuk Tim Khusus Corona
apahabar.com

Nasional

Doa PDIP Untuk Jokowi: Tak Dapat Menteri Bertopeng Pencari Jabatan  
apahabar.com

Nasional

Pimpinan Lembaga Survei Disebut Target Pertama Pembunuhan
apahabar.com

Nasional

ASN Tak Netral, Mendagri Tegur 2 Kepala Daerah di Kalimantan
apahabar.com

Nasional

George Floyd, Kematiannya di Tangan Polisi Gemparkan AS
apahabar.com

Nasional

Hingga 2022, Kominfo Targetkan 12.000 Desa Dapat Jaringan 4G
apahabar.com

Nasional

Di Seluruh Indonesia, Baru Bogor dan Kulon Progo Daerah Terapkan Antirokok
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com