Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara! Oknum Simpatisan Terjerat Sabu di Kotabaru, FPI Bantah Anggotanya Cabuli Murid, Oknum Guru Olahraga di SD Banjarbaru Langsung Dipecat! Ketuanya Buron, Joko Pitoyo Ambil Alih Nasdem Tanah Laut Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain

Prihatin Petugas Pemilu Berguguran, Pemprov Kalsel Usulkan Payung Hukum Pemberian Santunan ke Pusat

- Apahabar.com Selasa, 7 Mei 2019 - 19:16 WIB

Prihatin Petugas Pemilu Berguguran, Pemprov Kalsel Usulkan Payung Hukum Pemberian Santunan ke Pusat

Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah menyempatkan diri untuk melayat Muhammad Rizaldi, anggota Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) di Banjarbaru yang meninggal dunia, pukul 20.00, Sabtu (27/4). Foto-KPU Kalsel for apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) prihatin atas banyaknya pahlawan demokrasi yang berguguran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kali ini.

Bahkan, pihaknya telah mengusulkan pemberian kepada pemerintah pusat agar sekiranya memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Baca Juga: Berpuasa, Tak Surutkan Semangat Staf Bawaslu Banjarmasin dalam Bekerja

“Kalau pemberian santunan dari Pemprov Kalsel masih dikaji Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), sebab ada aturan yang melarang pemberian double santunan bersumber APBN dan APBD,” ucap Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Adi Santoso kepada¬†apahabar.com, Selasa (7/5).

Maraknya petugas pemilu yang tewas, kata dia, perlu adanya peninjauan kembali pelaksaan pemilu serentak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Artinya, sambung dia, mesti adanya penyempurnaan terhadap mekanisme pemilu serentak. Dengan tujuan meningkatkan efesiensi waktu maupun dari sumber daya manusia yang diperlukan.

“Sumber Daya Manusia itu baik dari KPU, PPK, KPPS yang harus ditambah jumlah shif jaga dan hitung agar tidak kelelahan. Bisa juga disarankan, apabila pemilu kali ini satu TPS melayani 300 pemilih. Kedepannya cukup 200 pemilih saja,” usulnya.

Sementara itu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan, Aminuddin Latif membenarkan bahwa telah mengusulkan agar adanya payung hukum terkait pemberian santunan dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD kepada para pejuang demokrasi.

“Ya betul semuanya harus dilakukan dengan cermat sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan pemilu merupakan tugas dari KPU dengan menggunakan APBN.

Sehingga, apabila pemerintah daerah ingin memberikan santunan harus memerlukan payung hukum.

“Secara teknis payung hukumnya merupakan wewenang Kemendagri,” tutupnya.

Baca Juga: Tokoh Agama Apresiasi Kinerja TNI-Polri Hingga Penyelenggara Pemilu

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Lama Vakum, Dispurtarsip Tapin Bertekad ‘Hidupkan’ Perpus di Desa Parigi Kacil
apahabar.com

Kalsel

Bukan Wisata Alam, Ini Yang Digenjot Pariwisata Batola
apahabar.com

Kalsel

CJH Harap-Harap Cemas Menanti Janji Manis Travellindo
apahabar.com

Kalsel

Demi Pendidikan, DPRD Kalsel Dukung Mushaf Al Banjari
apahabar.com

Kalsel

Rencana Jalan Tembus Bandara, Kadishub: Saya Bingung
apahabar.com

Kalsel

Marabahan 5K Dikuasai Pelari Luar Batola
apahabar.com

Kalsel

6 Daerah di Kalsel Diwaspadai Hujan Berpetir Hari Ini
apahabar.com

Kalsel

Kendala Pencarian ABK Trans Power yang Lenyap di Sungai Barito
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com