Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Tak Bayar THR, Dua Perusahaan di Kalsel Dilaporkan !

- Apahabar.com Kamis, 30 Mei 2019 - 10:35 WIB

Tak Bayar THR, Dua Perusahaan di Kalsel Dilaporkan !

Ilustrasi. Foto-Antara

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalsel menemukan dua perusahaan retail dan finance belum membayarkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan.

Dari informasi yang dihimpun, temuan tersebut berasal dari laporan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), tepat di H-6 Hari Raya Idultitri 1440 Hijriah.

“Ya, terdapat dua laporan terkait pembayaran THR, karena perusahaan hanya membayar gaji pokok,” ucap Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kalsel, Wahyudin Noor kepada apahabar.com, Kamis (30/5) pagi.

Pasca laporan diterima, Disnakertrans langsung memproses dan mencoba melakukan konfirmasi kepada perusahaan terkait.

Namun, Wahyudin masih merahasiakan nama kedua perusahaan yang dilaporkan itu. “Karena masih dalam proses,” ujar dia.

Sejauh ini, surat peringatan ke kantor kedua perusahaan cabang tersebut sudah dimasukan. Sesegera mungkin THR karyawan mesti dibayarkan.

Jika laporan tersebut benar, maka kedua perusahaan tersebut melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 Tentang THR Keagamaan.

Pembayaran THR, sesuai beleid tersebut, mesti tepat waktu, atau wajib diberikan tujuh hari sebelum lebaran dan tidak menunda-nunda pembayaran.

Besarannya disesuaikan dengan masa kerjanya. Kalau di atas 12 bulan maka setara satu kali gaji.

Jika kurang, maka proposional. Setiap pengusaha wajib memberikan THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Sesuai regulasi, bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR dikenakan denda 5 persen. Begitu juga perusahaan yang tidak membayarkan THR dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Bagi pekerja bisa mengadu ke posko pengaduan di dinas terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejauh ini, pemerintah provinsi sudah membuka posko pengaduan di berlokasi di kantor Disnakertrans Kalsel.

Baca Juga: Komisi III DPRD Kalsel Bakal Sidak Bandara dan Pelabuhan

Baca Juga: Selama Ramadan, 33 Warga Tapin Berlebaran di Bui

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Wajib Masker di Banjarmasin, Nikah Pakai Syarat Khusus
apahabar.com

Kalsel

Proyek Pembangkit Listrik di Tabalong Rampung, WNA Korsel di Kalsel Berkurang
apahabar.com

Kalsel

Tambah 10 Kasus Baru, Positif Covid-19 di Banjarbaru Jadi 55 Orang
apahabar.com

Kalsel

Sejak Juli 2019, Sudah 668 Hektare Lahan di Batola Terbakar
apahabar.com

Kalsel

‘Sambut’ Banjir Tahunan, Saufi Mulai Kemasi Barang ke Loteng
apahabar.com

Kalsel

Insan Pers Kalsel Digenjot Mengawal Pemilu Bermartabat
apahabar.com

Kalsel

Update Karhutla, Hari Ini BMKG Deteksi Belasan Hotspot
apahabar.com

Kalsel

Komisi III Sebut TMMD Mempercepat Pembangunan Kota Banjarmasin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com