Update Covid RI 15 Oktober, Kalsel Sembilan Terbawah, Jakarta Teratas PDIP Pamer Jago Capres 2024: Puan, Ganjar hingga Mardani H Maming KPK Tinggalkan Markas Brimob Tabalong, Penyidikan Berlanjut Acil Pasar Terapung Siap-Siap, Siring Piere Tendean Bakal Dibuka Lagi! OTT Amuntai, Enam Mobil Tiba di Brimob Tabalong

Tak Bayar THR, Dua Perusahaan di Kalsel Dilaporkan !

- Apahabar.com     Kamis, 30 Mei 2019 - 10:35 WITA

Tak Bayar THR, Dua Perusahaan di Kalsel Dilaporkan !

Ilustrasi. Foto-Antara

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalsel menemukan dua perusahaan retail dan finance belum membayarkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan.

Dari informasi yang dihimpun, temuan tersebut berasal dari laporan yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), tepat di H-6 Hari Raya Idultitri 1440 Hijriah.

“Ya, terdapat dua laporan terkait pembayaran THR, karena perusahaan hanya membayar gaji pokok,” ucap Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kalsel, Wahyudin Noor kepada apahabar.com, Kamis (30/5) pagi.

Pasca laporan diterima, Disnakertrans langsung memproses dan mencoba melakukan konfirmasi kepada perusahaan terkait.

Namun, Wahyudin masih merahasiakan nama kedua perusahaan yang dilaporkan itu. “Karena masih dalam proses,” ujar dia.

Sejauh ini, surat peringatan ke kantor kedua perusahaan cabang tersebut sudah dimasukan. Sesegera mungkin THR karyawan mesti dibayarkan.

Jika laporan tersebut benar, maka kedua perusahaan tersebut melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 Tentang THR Keagamaan.

Pembayaran THR, sesuai beleid tersebut, mesti tepat waktu, atau wajib diberikan tujuh hari sebelum lebaran dan tidak menunda-nunda pembayaran.

Besarannya disesuaikan dengan masa kerjanya. Kalau di atas 12 bulan maka setara satu kali gaji.

Jika kurang, maka proposional. Setiap pengusaha wajib memberikan THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Sesuai regulasi, bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR dikenakan denda 5 persen. Begitu juga perusahaan yang tidak membayarkan THR dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Bagi pekerja bisa mengadu ke posko pengaduan di dinas terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejauh ini, pemerintah provinsi sudah membuka posko pengaduan di berlokasi di kantor Disnakertrans Kalsel.

Baca Juga: Komisi III DPRD Kalsel Bakal Sidak Bandara dan Pelabuhan

Baca Juga: Selama Ramadan, 33 Warga Tapin Berlebaran di Bui

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

Kalsel

Dugaan Penggelembungan Suara Pilgub Kalsel, Muthalib: Paraf Saya Dipalsukan
apahabar.com

Kalsel

Tampilkan Kain Sasirangan, Maulida Terpilih Jadi Putri Nusantara IPDN 2019
apahabar.com

Kalsel

Juara Kampung Tangguh, Tiga Desa Raih Hadiah Total Puluhan Juta Rupiah
korupsi

Kalsel

Diduga Korupsi Ratusan Juta, Pambakal Sungai Sipai Martapura Jadi Tersangka
apahabar.com

Kalsel

ULM Berduka, 2 Mantan Rektor Meninggal Dunia
Banjir Satui

Kalsel

Pengungsi Banjir Satui Tanah Bumbu Bertambah, Total Belasan Ribu Jiwa
Dukung Paman Birin

Kalsel

Mardani H Maming Ajak Warga Kalsel Dukung Paman Birin Atasi Pandemi
apahabar.com

Kalsel

Siang Bolong, RSUD Hasan Basry Kandangan HSS Geger Api
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com