Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Wagub Hadi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayarkan THR

- Apahabar.com Senin, 20 Mei 2019 - 11:11 WIB

Wagub Hadi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Bayarkan THR

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Foto-Istimewa

apahabar.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta ke seluruh perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan pekerja atau buruh.

Mengacu Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR mesti tepat waktu.

“Sesuai Permenaker, maka THR itu wajib diberikan tujuh hari sebelum lebaran dan tidak menunda-nunda pembayaran. Sebab THR merupakan hak karyawan,” kata Hadi, dikutip apahabar.com dari laman resmi Pemprov Kaltim, Senin (20/5).

Dengan pembayar THR yang tepat waktu, Hadi berharap para pekerja dapat mempersiapkan lebaran dengan lebih baik.

“Untuk upah karyawan terus meningkat dan sesuai dengan komitmen Pemprov Kaltim selalu berupaya agar karyawan dan buruh mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak, sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraannya,” ujarnya menjelaskan.

Besaran THR, lanjut Hadi, disesuaikan dengan masa kerjanya. Kalau di atas 12 bulan maka setara satu kali gaji.

Jika kurang dari masa kerja itu, maka proposional. Setiap pengusaha wajib memberikan THR pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Adapun THR yang diberikan kepada karyawan atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

“Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih. Maka diberikan THR sebesar satu bulan upah (upah pokok) ditambah tunjangan tetap atau upah pokok tanpa tunjangan,” tandasnya.

Sesuai regulasi, bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda 5 persen. Begitu juga perusahaan yang tidak membayarkan THR dikenakan sanksi administratif.

“Sanksi berupa denda bahkan pencabutan izin bagi perusahaan yang sengaja tidak membayarkan THR. Bagi pekerja bisa mengadu ke posko pengaduan di dinas terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” papar Hadi Mulyadi.

Baca Juga: Dewan Palangkaraya: Segera Buka Posko Pengaduan THR!

Editor: Fariz F

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltim

Kaltim Tuntut Kejelasan soal Pengelolaan Migas
apahabar.com

Kaltim

Gubernur Kaltim Sambut Baik Pembangunan Pabrik Semen di Kutim
apahabar.com

Kaltim

Kaltim Intip Potensi Pajak Ekspor CPO
apahabar.com

Kaltim

Penajam Sudah Tenang, TNI dan Polri Siap Beri Rasa Aman
apahabar.com

Kaltim

Perangi Covid-19, Kaltim Alokasikan Dana Rp385 M
apahabar.com

Kaltim

Rumah Dipasangi Stiker Khusus, Kebutuhan Warga Penajam Aman
apahabar.com

Kaltim

Tol Langit Diresmikan, Bupati: Masih Ada Blank Spot di Sepaku
apahabar.com

Kaltim

Gafur Jamin Masyarakat PPU Dukung Pelaksanaan PSN
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com