Apa Kabar Megaproyek Kereta Api Tabalong-Banjarmasin? Booming Bersepeda, Pemkot Banjarmasin Bikin Jalur Khusus Siapkan Poros Ketiga, Rosehan Gandeng Putra Eks Gubernur Kalsel Kena Provokasi, Warga Pekapuran Raya Tolak Tes Covid-19! Terbanyak! Nyaris Seratus Pasien Covid-19 Kalsel Sembuh Hari Ini




Home Opini

Jumat, 28 Juni 2019 - 10:31 WIB

Buruk Pemerintah, Keluarga yang Disalahkan

Redaksi - Apahabar.com

Jenazah Ahmad Setiawan (10) saat berada di rumah duka. Korban ditemukan tidak bernyawa di Jalan P Suryanata, Gang H Saka, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu (22/6/2019). Foto-Tribun Kaltim

Jenazah Ahmad Setiawan (10) saat berada di rumah duka. Korban ditemukan tidak bernyawa di Jalan P Suryanata, Gang H Saka, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu (22/6/2019). Foto-Tribun Kaltim

Oleh: Pradharma Rupang

apahabar.com

Pradarman Rupang. Foto-Dok.Pribadi

SUDAH waktunya Gubenur mengibarkan bendera putih dan menyerahkan tanggung jawab penutupan lubang tambang di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda kepada Pemerintah Pusat.

Bendera putih tanda tak mampu mengurus krisis sosial ekologis yang tensinya terus memuncak di Kalimantan Timur, ditunjukkan dengan kematian remaja dan anak-anak di lubang tambang batubara.

Enam hari lalu, 22 Juni 2019, Ahmad Setiawan – Siswa kelas 4 SD menjadi korban ke-35 yang meninggal di lubang tambang batubara PT Insani Bara Perkasa (IBP). Sebelumnya sudah jatuh 4 korban anak-anak yang meninggal di lubang milik perusahaan yang sama.

Tak hanya mengibarkan bendera putih, sudah waktunya para pejabat menghentikan komentar-komentar jahat yang tidak menunjukkan empati terhadap keluarga korban, sebaliknya menyakiti mereka yang sudah kehilangan anak-anaknya, juga menghina akal sehat bangsa Indonesia.

Menyalahkan keluarga korban adalah cara jahat pejabat di Kaltim yang alpa menjalankan perannya mengawasi aktifitas tambang. Peran pemerintah yang memastikan lubang-lubang tersebut tak ditelantarkan begitu saja dan telah melewati evaluasi menyeluruh bahwa kawasan tersebut aman untuk masyarakat sekitar pun tak terlihat sama sekali.

Beberapa aturan yang mewajibkan pelaku tambang bertanggung jawab terhadap konsesi serta lubang tambangnya sudah sangat tegas tertuang di sejumlah peraturan. Baik di UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca-Tambang juga di Perda Kaltim Nomor 8/2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan merespon persoalan kasus lubang tambang di Kaltim pun telah di hasilkan, di antaranya: Komnas HAM serta Rekomendasi Pansus Reklamasi dan Investigasi Kasus Bekas Lubang Tambang DPRD KALTIM. Dari dua rekomendasi tersebut, tidak satupun dijalankan oleh Gubernur Kaltim.

Belum satu tahun memimpin telah 6 anak meregang nyawa di lubang tambang. Pejabat-pejabat baik daerah hingga pusat memilih saling tunjuk melemparkan tanggung jawab.

Apakah Kaltim di bawah Isran Noor masih layak hingga 4 tahun ke depan? Sejumlah kekecewaan publik sudah kerap kali muncul menyatakan ketidakpuasan duet ini dalam memimpin Kalimantan Timur.

Hal lain yang tak diperhitungkan kala obral izin di masa lalu diberikan. Hunian tempat tinggal warga tak lagi aman.

Lahan bermain anak-anak berubah menjadi menakutkan. Di sekitar rumah dan pekarangan kita telah tersebar lubang-lubang tambang.

Ibarat ranjau perang dia setiap saat mengancam keselamatan manusia. Tempat bermain yang aman kini hanya ada di mal, kolam hotel, waterboom, taman lampion, dsb. Kini para orang tua harus merogoh koceknya jika buah hati mereka ingin bermain dengan aman.

Namun apakah itu bisa diterapkan bagi keluarga seperti ibu Rahmawati, Nuraini, Marsini, Mulyana dan beberapa ibu-ibu yang ekonominya menengah ke bawah?

“Kami tak sanggup mengupah baby sitter. Seandainya pak Isran Noor diposisikan seperti kami, apakah dia masih akan berbicara seperti itu?” demikian tanggapan Bu Marsini merespon pernyataan buruk Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.

Ketiadaan pejabat dalam menjalankan tanggung jawab melindungi keselamatan rakyat terlihat dari tak dipersoalkannya keberadaan lubang tambang yang jumlahnya mencapai 1.735 di seluruh Kaltim.

Banyaknya jumlah lubang maut ini tak sekalipun membuat para pejabat di Kaltim terusik. Nasibnya yang ditelantarkan oleh para perusahaan tambang adalah situasi bagaimana para pejabat mengagung-agungkan industri keruk batu bara. Faktanya di negeri ini batu bara jauh lebih berharga dari nyawa anak-anak.

Baca Juga: Lubang Tambang di Kaltim Makan Korban Lagi: Gubernur Prihatin, Jatam Meradang

Baca Juga: Lagi, Seorang Anak Tewas Tenggelam di Bekas Lubang Tambang

Baca Juga: Kalbar-Kalteng Desak Moratorium Sawit, Kaltim Tuntut Anak Tewas di Lubang Tambang

Baca Juga: Lubang Bekas Tambang Kaltim Makan Korban Lagi!

Baca Juga: Lagi, Lubang Bekas Galian Tambang Makan Korban di Samarinda

Baca Juga: Perusahaan Tambang Tak Jamin Reklamasi, Kalsel Perlu Standar Regulasi Sektor Perizinan

Penulis adalah Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim

Editor: Fariz Fadhillah

======================================================================

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Opini

Memurnikan Sakit Berbekal Tauhid
apahabar.com

Opini

Ijtihad Politik Pemilih 2020
apahabar.com

Opini

‘Membayar Investasi’ Politik
apahabar.com

Opini

Kebijakan Deliberatif Dalam Upaya Penanganan Permasalahan BLT Covid-19
apahabar.com

Opini

Journalist Boarding School, Bangun Karakter “Siddiq – Amanah – Tabligh Fathanah”
apahabar.com

Opini

Karmila dalam Bayang-Bayang Politik Patronase Sang Ayah

Opini

Minimnya Referensi Literasi Mengenai Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu

Opini

Benarkah Zonasi Merupakan Jalan Pintas Kualitas Pendidikan?
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com