Agar Koalisi Penanggulangan AIDS Banjarmasin Tak Lagi Mati Suri Kebakaran Pekapuran Raya, Bumil Dilarikan ke RS Pembunuhan di Datar Laga Hantakan, Polisi Imbau Jaga Kondusifitas  Presiden Jokowi: Keliru Jika Uang Rakyat Dibelanjakan Barang Impor Siap-Siap, Mulai 10 Juni ASDP Naikkan Tarif Penyeberangan Feri Kotabaru-Batulicin 

Dewan Kalteng Belum Tuntaskan Raperda Inisiatif Perlindungan Adat Dayak

- Apahabar.com     Senin, 10 Juni 2019 - 20:03 WITA

Dewan Kalteng Belum Tuntaskan Raperda Inisiatif Perlindungan Adat Dayak

Tari mandau kalteng. Foto-net

apahabar.com, PALANGKARAYA – Sudah tujuh tahun ini proses pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng) belum juga tuntas. Sementara, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 tinggal tiga bulan lagi berakhir.

Hal ini disayangkan Ketua Komisi A DPRD Kalteng, Y Freddy Ering. Ia pun berharap pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak, dapat dituntaskan sebelum masa jabatan anggota dewan provinsi.

Baca Juga: Selama 2019, Kalteng Gelar 167 Kegiatan Wisata dan Budaya

Menuntaskan raperda inisiatif perlindungan Adat Dayak tersebut, kata Freddy sangat penting dan mendesak karena proses pembahasannya sudah dilakukan sejak tujuh tahun silam.

“Jadi, saya berharap dengan waktu yang tersisa kurang dari tiga bulan, pimpinan dan anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019 bisa menyelesaikan raperda inisiatif tersebut,” ucapnya seperti dilansir Antara, Senin (10/06/2019).

Selain karena pembahasannya sudah cukup lama, Freddy menganggap keberadaan raperda inisiatif perlindungan Adat Dayak tersebut juga sangat penting dan strategis bagi eksistensi Suku Dayak di Kalteng. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah, regional maupun nasional.

Baca Juga: Hilang Selama Sepekan, Warga Palangka Raya Ini Ditemukan Masih Hidup di Gunung Muro

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, raperda inisiatif tersebut juga mampu mengantisipasi tergerusnya Suku Dayak di era globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi.

“Tak kalah penting, raperda itu mampu menghadapi dan mengantisipasi jika beberapa wilayah di Kalteng ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.

Hal itu lah yang mendasari pria yang menjabat Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng itu, mengharapkan pimpinan dan DPRD Kalteng periode 2014-2019 segera membahas dan menetapkan raperda perlindungan Adat Dayak menjadi peraturan daerah.

Baca Juga: Siap-siap, Pemprov Kalteng Mulai Susun Rencana Penerimaan CPNS 2019

 

“Kalau sudah ditetapkan sebagai perda, tentunya akan menjadi pedoman dan landasan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak,” pungkas Freddy.

Sumber: Antara
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Penyebaran Covid-19

Kalteng

Tekan Penyebaran Covid-19, 3 Kabupaten di Kalteng Disekat
apahabar.com

Kalteng

Peresmian Bandara Baru Haji Muhammad Sidik Kalteng Batal
apahabar.com

Kalteng

Terkait Hak Angket, Berikut Tanggapan Plt Sekda Kapuas Kalteng
Prokes

Kalteng

Gugah Kesadaran Warga, 3 Instansi di Barut Edukasi Penerapan Prokes
Halalbihalal

Kalteng

Pemkot Palangka Raya Gelar Halalbihalal Secara Daring, Wali Kota Sampaikan Ini
Putri Adina Belum Boleh Bertemu Orangtuanya

Kalteng

Putri Adina Belum Boleh Bertemu Orangtuanya, Begini Penjelasan PPA Kapuas
Wagub Kalteng

Kalteng

Wagub Kalteng Serahkan Puluhan Ekor Sapi Kurban untuk Warga Kapuas
Ancaman Omicron

Kalteng

Hadapi Ancaman Omicron, Satgas Covid-19 Kalteng Atur Langkah Strategis
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com