Magrib, Mayat di Jembatan Kayu Tangi Gegerkan Warga Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin: Waktu Belajar Dipangkas, Sehari Hanya 5 Jam Sehari Jelang Penutupan, Pendaftar BLT UMKM di Batola Capai 5.000 Orang Pencuri Hp Rosehan Diciduk Polisi, Ini Dalih Tersangka Kronologi Pria Kelumpang Tengah Tewas Disengat Ribuan Lebah

Dukung Pemindahan Ibukota, Akademisi Sebut 7 Alasan Kalsel Layak Dipilih

- Apahabar.com Sabtu, 8 Juni 2019 - 16:03 WIB

Dukung Pemindahan Ibukota, Akademisi Sebut 7 Alasan Kalsel Layak Dipilih

Ilustrasi rencana pemindahan ibukota RI. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Budi Suryadi menilai Kalimantan Selatan lebih layak jadi pengganti DKI Jakarta, dibanding Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Khusus untuk Kalsel, di mana Budi melihat ‘Bumi Lambung Mangkurat’ memiliki tujuh keunggulan yang tak dimiliki dua provinsi tetangga itu, sebagai calon ibukota RI.

Pertama, dengan ketersediaan lahan, maka Kalsel memiliki tanah yang luas yang tidak terlapis dengan tanah penduduk.

Klaim ini pernah dibenarkan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, bulan lalu. Disebutkan, lahan seluas 600.000 hektare (Ha) di Kotabaru dan Tanah Bumbu telah disiapkan untuk mendukung rencana pemindahan pusat pemerintahan.

Lahan seluas dua kali 300 ribu hektar yang diusulkan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalsel Tahun 2015-2035. Artinya, tak mengganggu kawasan lain. Seperti kawasan hutan dan pertanian masyarakat.

Kedua, aspek kesuburan tanah. Maka Kalsel masih banyak memiliki lahan yang subur dan bisa ditanami jenis tanaman apapun. Mulai dari pantai, lahan rawa atau gambut. Bebas bencana termasuk gempa, tsunami, bebas kabut asap dan kesediaan air bakunya banyak.

Selanjutnya aspek dataran tinggi, Kalsel memiliki banyak daerah yang dataran tinggi.

Aspek keempat adalah akses dengan lautan. Secara geografis dan geopolitik lokasi Tanah Bumbu atau Kotabaru sangat strategis dari Pulau Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, baik jalur laut maupun udara.

Selain itu, letak Tanbu, juga berada dekat dengan laut lepas, seperti Laut Jawa dan Laut Sulawesi. Selaras dengan identitas Indonesia sebagai negara bercorak maritim.

Kelima aspek kependudukan, di mana Kalsel memiliki jumlah penduduk yang masih sedikit. Karenanya, pembangunan ibukota dan pengembangannya dinilai tak akan mengganggu fungsi hutan atau wilayah serapan air.

Keenam, aspek keragaman suku, Kalsel memiliki suku yang beragam yang ada di seluruh Indonesia serta aspek toleransi tinggi terhadap kehadiran suku lain.

“Masyarakat Suku Banjar sangat terbuka dengan kehadiran orang luar. Semua bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai. Hal ini sudah terbukti, di mana Kalsel jadi salah satu wilayah paling kondusif di Indonesia,” papar ketua Pusat Studi ASEAN ULM itu.

Dosen di Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini juga memastikan dari sisi perbatasan dengan negara lain Kalsel juga memenuhi syarat. Artinya, untuk faktor keamanan dari ancaman serangan dari negara tetangga terbilang lebih aman.

“Kalau dilihat kasat mata memang Kalsel untuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru paling tepat berada di tengah Indonesia dari segala penjuru. Kelebihannya juga adanya pelabuhan untuk akses perekonomian,” pungkas Budi, dikutip apahabar.com dari Antara, Sabtu (8/6).

Adanya kepastian pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa membuat wacana ini kembali mencuat. Meski begitu sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengambil keputusan. Selain Kalsel, provinsi lain yang dilirik pemerintah pusat adalah, Sulbar, dan Sumatera.

Budi menilai, pemindahan ibukota ke luar Jawa bukan sekadar rasa ketidaknyamanan pemerintah akibat perkembangan kota. Tetapi hal yang lebih penting membangun politik Indonesia untuk masa depan.

“Jadi saya pribadi sepakat Ibu Kota dipindah dari Jakarta dan harus di luar Pulau Jawa untuk keseimbangan pembangunan ke depan. Pilihan Pulau Kalimantan juga sangat tepat karena posisinya berada di tengah-tengah Indonesia,” kata Budi yang juga mengajar di Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan ULM.

Ditemui belum lama ini, Paman Birin — sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor — telah menyiapkan segala keperluan untuk mendukung rencana Jokowi tersebut.

“Secara geografis dan potensi alam sangat mendukung untuk dijadikan ibukota negara. Akses ke berbagai daerah di Indonesia juga mudah baik lewat laut dan udara,” ujarnya.

Tak begitu saja, lanjutnya bahwa budaya saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain juga menjadi faktor kuat mengapa Kalsel memiliki potensi itu.

“Budaya merupakan adat Banua untuk mencari kesuksesan di luar kampung. Mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Hal inilah yang membuat warga kita selalu welcome dengan pendatang,” terangnya.

Paman Birin menilai jika Provinsi yang dipimpinnya terpilih sebagai ibukota negara, pastinya pembangunan akan semakin cepat.

“Apabila Kalsel menjadi Ibukota, maka akan terjadi percepatan yang luar biasa,” ungkapnya.

Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Universitas Mulawarman, Samarinda, Aji Sofyan Effendi sebelumnya mengapresiasi rencana Jokowi.

Pemindahan pusat pemerintahan ke luar jawa, menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, merupakan strategi jitu mengatasi kesenjangan kawasan Barat Indonesia vs kawasan Timur,

“Maka dapat dipastikan dan dijamin bahwa kesenjangan dua kawasan itu semakin mengecil,” ujar Aji, dikutip dari laman Disway Kaltim.

Dipindahnya pusat pemerintahan tersebut maka esensi penting dari pemindahan pusat pemerintahan itu adalah dalam rangka “ Menjaga Keutuhan NKRI ”, sehingga isu KBI vs KTI itu menjadi hilang dan dapat dieleminasi.

Isu keutuhan NKRI ini menjadi penting mengingat fakta sejarah dunia sudah mencatat betapa kesenjangan wilayah itu adalah salah satu faktor utama hancurnya keutuhan sebuah negara.

Contoh konkret adalah Uni Soviet, di mana saat itu terjadi kesenjangan Moscow sebagai Ibukota sangat tajam dengan daerah-daerah lainnya, yang sekarang ini pecah dan menjadi negara-negara kecil yang memiliki presiden masing-masing.

“Kebijakan dan situasi seperti ini tentunya sangat tidak kita kehendaki terjadi di NKRI, oleh sebab itulah isu pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan RI bukan sekedar persoalan over capacity DKI Jakarta dengan berbagai kendalanya, tapi lebih penting dari itu adalah dalam rangka mempekecil jurang kesenjangan antara KBI dengan KTI, yang dicirikan dengan berbagai ketertinggalan pembangunan dan lemahnya infrastruktur yang ada,” ujar dia.

Baca Juga: Kaltim Makin Intens Bahas Pemindahan Ibukota

Baca Juga: Paman Birin Masih Mendamba Kalsel Jadi Ibukota Negara

Baca Juga: Tanbu Siapkan 300 Ribu Hektar Dukung Pemindahan Ibukota

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Densus 88 Tangkap 6 Orang Terduga Teroris di Cirebon
apahabar.com

Nasional

Pasca-Putusan MK, Tiga Pengusaha Beberkan Asa Ekonomi Kalsel
apahabar.com

Nasional

Jokowi Ungkap Sederet Masalah Food Estate Penyelamat Pangan RI di Kalteng dan Sumut
apahabar.com

Nasional

Tabur Bunga Harumkan Peringatan Hari Ibu Ke-90
apahabar.com

Nasional

BMKG: Hujan Guyur Jabodetabek hingga Minggu Depan
apahabar.com

Nasional

Nadiem: 2020 UN Masih Diselenggarakan
apahabar.com

Nasional

Inilah Waktu Larangan Lontar Jumrah bagi Jemaah Haji Indonesia
apahabar.com

Nasional

Viral, Isu Diusir Prabowo, Sandiaga Uno Angkat Bicara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com