Alasan Sekolah Tatap Buka di Banjarmasin Terancam Batal Hasil Liga Champions, Tanpa Ronaldo Juventus Ditekuk Barcelona, Messi Cetak Gol, Skor Akhir 2-0 Video Detik-detik Buaya Raksasa Diangkat dari Sungai Kayubesi Babel, Diyakini Warga Sebagai ‘Siluman’ Kasus Pembunuhan Istri Muda Pembakal di HST Inkrah, Jaksa Eksekusi Terpidana ke Martapura Muatan Politis dalam Pencopotan Sekda Tanah Bumbu

Gubernur Sampaikan Evaluasi LKPJ 2018, Anggota Dewan Interupsi 272 Rekomendasi Catatan BPK RI

- Apahabar.com Kamis, 13 Juni 2019 - 15:00 WIB

Gubernur Sampaikan Evaluasi LKPJ 2018, Anggota Dewan Interupsi 272 Rekomendasi Catatan BPK RI

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor ketika memberikan keterangan dalam rapat paripurna evaluasi LKPJ 2018 di depan anggota DPRD setempat. Foto-istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Rapat Paripurana mendengarkan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2018 mendapat intrupsi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel). Rapat sendiri digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (13/06/2019).

Ketua BK DPRD Kalsel, Hariyanto mengatakan, Gubernur H Sahbirin Noor mestiterlibat dan memantau langsung dinas yang mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jika tidak, akan terus menjadi temuan BPK RI di tahun yang akan datang.

Seperti diketahui, walau meraih Meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemprov Kalsel mendapat 1.067 catatan yang mesti di tuntaskan.

“Sesuai UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan keuangan daerah, pasal 21 ayat 4 DPR/DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI,” ucap Hariyanto menjelaskan dasar intrupsinya.

Hariyanto merincikan, dari 1.067 catatan yang di berikan untuk Pemerintah Kalsel, baru 74,50 persen rekomendasi atau setara 795 rekomendasi yang sudah di perbaiki. Sisanya 272 rekomendasi masih belum di selesaikan lanjuti pemerintah Kalsel.

Keingginan tidak mendapatkan catatan yang sama di tahun depan, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Gubernur Sabirin Noor mengawasi proses tindak lanjut dari seluruh rekomendasi tersebut.

“Artinya, jika rekomendasi itu belum di tindak lanjuti, maka temuan itu akan tetap terbuka,” sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diwakili Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Aziz dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (21/05/2019) lalu mengumumkan pemerintah Provinsi Kalsel meraih predikat WTP.

Ada tujuh hal yang membuat Kalsel kembali meraih WTP. Sesuai dengan sistem akutansi pemerintahan berbasis akrual, Pemprov Kalsel telah melaporkan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Meski demikian, Kalsel juga masih mendapat catatan soal inventaris jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Menurut BPK RI menjadi kewajiban bagi para pemegang izin usaha tambang.

Harry Azhar Azis juga meminta Pemprov Kalsel memerintahkan para pemegang izin usaha pertambangan untuk menetapkan jaminan sesuai ketentuan pemerintah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan keuangan daerah, DPR/DPRD punya tugas mengawasi pelaksanaan evaluasi hingga mendesak penyelesaian agar tak menjadi temuan BPK di tahun depan.

Namun, lantaran merasa tak di hiraukan para pemangku kepentingan dalam Paripurna penyampaian umum fraksi oleh para legislator, maka membuat Hariyanto, perlu memyampaikan dalam rapat Paripurna yang di hadiri Gubernur dan pejabat tinggi lainya.

Menurutnya, dalam rapat pemandangan umum fraksi biasanya hanya di hadiri beberapa pemangku kepentingan saja yang datang. Dengan desakan yang di sampaikan pada gubernur harapnya bisa segerak didengarkan.

“Ada sebanyak 1.067 catatan BPK RI yang disampaikan. Itu dikumpulkan juga dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Seribu lebih catatan BPK yang di sampaikam BPK menurutnya terkumpul akibat evaluasi yang telah lalu tak segera di selesaikan. Dan itu menggemukkan evaluasi BPK RI setiap tahun.

Harapan desakan itu ujar Hariyanto adalah Kalsel tidak mendapat catatan yang sama tahun depan.

Baca Juga: Diduga akibat Korsleting, Amuk Api di Veteran dari Bedakan

Baca Juga: Warga Banua Lawas Keluhkan Data Warga Miskin yang Tidak Akurat

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sekda Kalsel Pantau Persiapan Malam Puncak Haornas
apahabar.com

Kalsel

Putri Seniman Madihin John Tralala Menikah, Suaminya Seorang Selebgram
apahabar.com

Kalsel

Waswas Karhutla Tala, Kapolres Langsung Turun Tangan
apahabar.com

Kalsel

Kemarau, Waspada Hujan Lebat Disertai Angin Kencang
apahabar.com

Kalsel

DPRD Sumenep Gali Penanggulangan Kemiskinan di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

HUT TNI Ke-75, Polsek Jajaran Polresta Banjarmasin Sambangi Koramil Masing-Masing Wilayah
apahabar.com

Kalsel

Indeks IKLH Meningkat, Kalsel Jadi Pilot Project Pelestarian lingkungan
apahabar.com

Kalsel

Pemeran Iklan ‘RCTI Oke’ di Pasar Terapung Tutup Usia, Intip Firasat Sang Anak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com