Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

Jika Tidak Siap, Paman Birin Bakal Ganti Kepala Disdik Provinsi Kalsel?

- Apahabar.com Kamis, 13 Juni 2019 - 19:15 WIB

Jika Tidak Siap, Paman Birin Bakal Ganti Kepala Disdik Provinsi Kalsel?

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang kerap disapa Paman Birin. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Setelah mendapatkan peringatan dalam rapat paripurna bersama Anggota DPRD Kalsel, Gubernur H Sahbirin Noor coba mengambil sikap. Ia menghebuskan rencana melakukan pergantian kepala Dinas Pendidikan.

“Saya minta juga SKPD, khususnya dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan masukan saran tadi, segera diperbaiki itu sebuah catatan penting,” kata Gubernur, Sahbirin Noor menaggapi keritikan legislator saat rapat paripurna, Kamis (13/06/2019).

Baca Juga: Pilkada Kalsel, Gerindra Hati-Hati Tetapkan Calon Jagoan

“Harus siap kalau tidak siap, siap-siap. Iya kalau tidak siap, siap-siap diganti maksudnya. Kalau ada yang lebih bagus kita cari yang lebih bagus,” seloroh gubernur yang kerap di sapa Paman Birin ini.

Mengenakan baju safari berwarna abu-abu lengkap peci warna hitam, Paman Birin juga mengaku siap mengawal evaluasi yang sebelumya disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Rapat Paripurna bulan Maret 2019 lalu.

Dalam catatan BPK RI, Pemprov Kalsel mendapat catatan penguatan pengelolaan kas di sekolah-sekolah, melalui koordinasi antar SKPD terkait. Dan meningkatan peran Tim Manajemen BOS dan BOSDA.

Interupsi anggota dewan saat rapat paripurna istimewa, apa lagi saat bersamaan hadir gubernur memang tak lumrah terjadi.

Kritikan soal evaluasi dari BPK RI yang dihajatkan diharap dewan segera di selesaiakan oleh para pemangku kepentingan, termasuk gubernur yang mesti turun tangan mengawasi evaluasi tersebut.

Sebelumnya, merasa tak dihiraukan para pemangku kepentingan dalam paripurna penyampaian umum fraksi oleh para legislator, membuat Ketua Badan Kehormatan (BK) Hariyanto Hariyanto menyuarakannya ketika rapat.

“Ada sebanyak 1.067 catatan BPK RI yang di sampaikan. Itu dikumpulkan juga dari tahun-tahun sebelumnya,” tutur Anggota Fraksi PKS DPRD Kalsel itu.

Harapan desakan itu ujar Hariyanto adalah Kalsel tidak memdapat catatan yang sama tahun depan. Lantas, apakah berpengaruh penyematan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI terhadap temuan tersebut?

Hariyanto menuturkan, penyematan opini WTP tersebut dinilai bukan lah dari temuan, tapi apakah penyajian laporan keuangan sudah standar administrasi atau belum.

“Opini WTP itu apakah penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan standar administrasi atau gak. kalo sudah sesuai maka opini itu bisa didapat,” pungkasnya.

Baca Juga: Meraba Peta Perpolitikan di Pilkada 2020, Pengamat Ini Bocorkan 5 Strategi

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

KPU

Kalsel

Tunggu KPU, Paman Birin: Urusan Hidup Warga Banua Bukan Hanya Pilkada
apahabar.com

Kalsel

Di Birayang, Wabup Berry Singgung Faktor Penentu Pemerintahan Desa
Kakek

Kalsel

Terungkap, Kakek Berlumuran Darah di Landasan Ulin Ternyata Dipukuli Bukan Tabrak Lari
apahabar.com

Kalsel

Bawa Sabu, Sopir di Pangambau HST Ditangkap Polisi
apahabar.com

Kalsel

Siswa Ukhuwah Betah di Perpustakaan Palnam
apahabar.com

Kalsel

Karhutla, BPBD Tapin Warning Perusahaan Sawit dan Tambang
apahabar.com

Kalsel

Patroli Malam, Satsabhara Batola Temui Muda-Mudi Tak Pakai Masker
Pilkada Serentak 2020

Kalsel

Pengamanan Pilkada Serentak 2020, TNI-Polri di HST Dibekali APD dan Vitamin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com