Akhir Februari Seluruh Nakes di Kalteng Sudah Divaksin Covid-19 Puluhan Personel Polda Kalsel Amankan Distribusi Vaksin ke Setiap Daerah Kadinkes Banjarmasin Covid-19, Sekretaris Gantikan Lurah Pemurus BREAKING NEWS! Calon Wakil Wali Kota Balikpapan Terpilih Meninggal Terpapar Covid-19 Akhirnya, 2BHD Beber Pelanggaran TSM Pilbup Kotabaru dalam Sidang MK

Kalsel Masuk Radar KPK, Dua Sektor Ini Jadi Sorotan!

- Apahabar.com Rabu, 19 Juni 2019 - 14:39 WIB

Kalsel Masuk Radar KPK, Dua Sektor Ini Jadi Sorotan!

Ilustrasi tambang. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan ‘dinobatkan’ Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebagai provinsi yang masuk dalam area merah atau rawan korupsi. Gelar provinsi merah merujuk rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak cuma pemerintah provinsinya saja, KPK juga meminta DPRD memperbaiki pekerjaan rumah tersebut. Merespon sorotan KPK, sejumlah anggota DPRD Kalsel mengaku pasrah.

“Klasifikasi zona merah bisa dijadikan wanti-wanti bagi pemerintah dan parlemen lingkup Kalsel dalam pengelolaan aset daerah,” jelas Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi, kepada apahabar.com, Rabu siang.

Sebagaimana diketahui, penyematan zona merah Kalsel bersamaan dengan Provinsi Papua dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Walau tidak disebut sektor pengelolaan apa yang jadi sorotan, saya punya catatan di sektor pertambangan dan perkebunan,” kata Riswandi, Rabu (19/6).

Catatan dimaksud, adalah tumpang tindih pengelolaan tanah milik negara dengan aktivitas pertambangan batu bara dan sawit.

“Jika tidak ekstra hati-hati bisa jadi tanah negara masuk ke tanah yang diekspoitasi untuk kebun atau tambang,” sambung dia.

Belum genap sebulan, Kalsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Namun, ada dua yang menjadi catatan BPK, antara lain soal jaminan reklamasi pasca tambang.

“Kalau WTP itu domainnya BPK. Kalau ini KPK. Itu mungkin parameternya beda-beda. Ini gak aneh, kita hormati parameter masing-masing,” tutur Riswandi.

Ya, sampai pertengahan Juli tahun ini, 49 perusahaan dari 236 pemegang IUP di Kalsel belum menjamin akan mereklamasi lubang galian mereka pascatambang.

Mereka berutang Rp 138 miliar ke pemerintah provinsi. Angka itu merupakan jumlah kurang bayar. Dinas ESDM setempat mengaku sudah memberi peringatan ke mereka. Batas waktu pun diberikan sampai 31 Juli 2019.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menilai Kalsel sudah darurat ruang dan bencana ekologis. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap perizinan industri ekstraktif.

Banjir yang melanda Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru, sepekan belakangan ini, ditengarai bukan hanya faktor cuaca ekstrem, melainkan degradasi lingkungan akibat tambang batu bara. “Daya tampung lingkungan sudah ada yang rusak,” ujar Kis kepada apahabar.com, belum lama ini.

Meminjam catatan Walhi, dari 3,7 juta hektar total luas lahan, nyaris 50 persen wilayah Kalsel sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti pemerintah daerah terkait pengurusan aset. Itu disampaikan Tjahjo saat ditemui awak media di Grand Paragon Hotel, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa kemarin. Terdapat sejumlah provinsi yang sedang masuk dalam radar KPK.

“Area merah itu Papua, Sulsel, Kalsel. Ini tolong harus kompak Pemda dan DPRD khususnya menyangkut aset daerah itu akan jadi fokus KPK,” kata dia

“Ada stadion yang milik pemda tau-taunya milik pribadi, itu contoh kecil. Dan ini sering saya sampaikan area rawan korupsi. Area rawan korupsi itu jelas khsususnya perencanaan anggaran tolong dicermati dengan baik,” jelas dia.

Kini ujar Tjahjo, tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang berupaya mengawasi aset-aset daerah hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

“Korsupgah sudah hadir di 9 provinsi. Dan nanti targetnya akan masuk di seluruh provinsi,” harap menteri asal PDIP ini.

Baca Juga: Perusahaan Tambang Tak Jamin Reklamasi, Kalsel Perlu Standar Regulasi Sektor Perizinan

Baca Juga: Sudahkah ‘Forum Reklamasi’ Menjawab Polemik Lubang Pasca Tambang di Kalsel?

Baca Juga: Dinas ESDM Ancam Tutup Satu Perusahaan Tambang Nakal, Beranikah?

Baca Juga: Ini Harapan Komisi III DPRD Kalsel untuk Perusahaan Tambang

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Di Tengah Covid-19, Kapolda Kalsel Bagikan Sembako dan Masker di Banjarmasin

Kalsel

Di Tengah Covid-19, Kapolda Kalsel Bagikan Sembako dan Masker di Banjarmasin

Kalsel

VIDEO: Kebakaran di Alalak, Pemadam Kesulitan Jangkau Titik Api
apahabar.com

Kalsel

Dinkes Banjarmasin akan Tindak Tegas Pelaku Penimbun Masker
apahabar.com

Kalsel

Minta Bawaslu Kalsel Bertindak, Kuasa Hukum Caleg PKB Juga Ancam Lapor ke DKPP
apahabar.com

Kalsel

Jaring Solusi, Kemendikbud Gelar Diskusi Kelompok Terpumpun di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Tingkatan Waspada Virus Corona, Kalsel Berbenah
apahabar.com

Kalsel

Perbup Terbit, Warga Tabalong Tanpa Masker Bakal Ditindak

Kalsel

VIDEO: Upacara Adat Balian pada Perkawinan Suku Dayak Ma’anyan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com