Mardani H Maming: Hipmi Optimis Pemimpin Muda Kalsel Mampu Bangkitkan Ekonomi Daerah Ketua DPRD Banjar: 100 Hari Program Bupati Harus Penangan Pascabanjir DPP Demokrat Pecat Marzuki Alie dan 6 Kader, Simak Alasannya Duh, Positif Covid-19 Kapuas Bertambah Lagi 50 Kasus Tiga Gus Pimpin Jatim, Bak Angin Segar Bagi Kinerja ASN

KPU Janji Jawab Gugatan Pilpres 12 Juni

- Apahabar.com Selasa, 11 Juni 2019 - 07:30 WIB

KPU Janji Jawab Gugatan Pilpres 12 Juni

Ilustrasi gugatan Pilpres. Foto-Indopos

apahabar.com, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari berjanji  pihaknya akan menyerahkan jawaban tertulis atas gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres, Rabu (12/6).

Saat ini, ujarnya, KPU melakukan persiapan akhir untuk penyerahan jawaban tertulis tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Dukung Pemindahan Ibukota, Akademisi Sebut 7 Alasan Kalsel Layak Dipilih

“Kami melakukan konsolidasi untuk menyiapkan jawaban dan alat bukti karena pada 12 Juni 2019 adalah batas akhir KPU menyerahkan jawaban untuk yang perkara PHPU pilpres. Oleh karena itu kami mengumpulkan KPU provinsi dalam rangka menyiapkan materi jawaban dan alat bukti,” ujar Hasyim seperti ditulis Republika.

Perwakilan dari 34 provinsi,  kata Hasyim, saat ini sudah hadir di Jakarta. Hingga saat ini, KPU sudah menyiapkan dokumen alat bukti, dokumen kesaksian, surat dan sebagainya. KPU pun akan menyiapkan saksi untuk memperkuat argumen mereka dalam sidang MK nanti.

“Soal kesaksian siapa yang akan dimintai kesaksian ? Itu nanti setelah kita mengkaji kronologi, peristiwa, dan juga jawaban yang kita siapkan. Dari situ,  kira-kira diperlukan saksi atau tidak, kemudian kalau diperlukan saksinya itu siapa,” jelasnya.

Adapun hasil dari konsolidasi bersama KPU provinsi ini akan dijadikan dasar menyusun jawaban yang alan diserah ke MK pada 12 Juni. Namun, jawaban ke MK tersebut bukan hanya bersifat tertulis dan administratif.

Kemudian pada Jumat (14/6), MK akan menggelar sidang perdana atau sidang pendahuluan yang mengadendakan pembacaan gugatan oleh pemohon.  Pembacaan jawaban tertulis dari KPU sebagai termohon diagendakan digelar pada Senin (17/4).

Hasyim menambahkan, dalam persidangan nanti KPU berusaha untuk menangkis tudingan curang dan menjawab semua dalil gugatan. Menurut Hasyim, pihaknya pun ingin mencari keadilan dalam proses persidangan di MK.

“Ketika ada gugatan, KPU juga harus menggunakan kesempatan untuk menangkis atau menjawab gugatan-gugatan itu. Kalau KPU tidak memberikan jawaban terhadap gugatan itu kan dianggap mengakui substansi dalam gugatan-gugatan itu. Kami jawab gugatan dengan alat bukti sehingga ketahuan apa yang terjadi, nanti keadilan itu yang dimohonkan oleh pemohon maupun yang dijawab oleg KPU itu MK yang akan menentukan,” tegas Hasyim.

Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno untuk gugatan PHPU pilpres sudah resmi mendaftarkan gugatannya ke MK pada 24 Mei lalu. Tim ini dipimpin oleh Bambang Widjojanto.

BPN menolak rekapitulasi hasil penghitungan pilpres 2019 yang ditetapkan KPU. Hasil rekapitulasi KPU menyebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 (55,50 persen) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50 persen) suara.

Hasil rekapitulasi ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. SK ditetapkan Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.

Baca Juga: Kronologi Penangkapan 81 Orang Terkait Bentrok di Buton

Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Sampaikan Duka Cita, Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Presiden Jokowi

Nasional

Sampaikan Duka Cita, Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Presiden Jokowi
apahabar.com

Nasional

Anies Baswedan: Banjir Jakarta Semakin Terkendali
apahabar.com

Nasional

Jokowi Yakin Perpindahan Ibu Kota Baru Terlaksana 2024
apahabar.com

Nasional

Kapolda Papua: Ada Indikasi KKB akan Ganggu Kawasan Operasional Freeport
apahabar.com

Nasional

Dewan Pers: Kode Etik Jurnalistik “Mahkota” Bagi Wartawan
apahabar.com

Nasional

Soal Persekusi, Hanya Opini Sandiaga Uno
apahabar.com

Nasional

Sambangi Nelayan, Jokowi: Tidak Ada Tawar-menawar di Natuna!
apahabar.com

Nasional

Proses Pemilihan Komisaris dan Direksi Perusahaan BUMN Digelar Seperti Era SBY
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com