Hitungan Hari, Kasus Covid-19 di Banjarmasin Diprediksi Tembus 300 Kasus PSBB Berakhir Esok, Banjarbaru Siap Menuju ‘New Normal’ via PKM Banjarmasin ‘New Normal’: Wali Kota Tunggu Pusat , Pakar Tak Sepakat Puncak Covid-19 di Kalsel, Jutaan Warga Diprediksi Terjangkit Tambah Satu Lagi, Balita di Kotabaru Positif Covid-19




Home Nasional

Selasa, 18 Juni 2019 - 11:35 WIB

KPU Sebut Jabatan Ma’ruf Amin di Bank Syariah Tak Langgar Hukum

Triaji Nazulmi - Apahabar.com

Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin selaku termohon membacakan jawaban atas pemohon pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Foto – Anatara/Hafidz Mubarak A

Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin selaku termohon membacakan jawaban atas pemohon pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Foto – Anatara/Hafidz Mubarak A

apahabar.com, JAKARTA – Keputusan calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin untuk tidak mundur dari jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) bukan tindakan melanggar hukum.

Hal itu dikatakan Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin dalam sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Sidang MK, KPU Tolak Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Dikutip dari CNBCIndonesia, Ali Nurdin juga menyatakan, kenapa Ma’ruf Amin sebagai DPS di BSM dan BNI syariah tidak melanggar hukum, menurutnya hal itu dikarenakan kedua bank syariah ini bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga :  Baru 2 Calon Independen Serahkan Berkas Dukungan ke KPU HST

“Karena UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN mengatur peraturan BUMN, dalam kasus ini tidak dikategorikan sebagai BUMN,” ujar Ali Nurdin.

Ali Nurdin menambahkan berdasarkan aturan OJK, DPS termasuk kategori pihak yang menawarkan jasa sama seperti konsultan publik dan konsultan hukum.

Baca juga :  Rapat Pleno KPU Kalsel Berakhir, Kapolda: Tetap Jaga Situasi Kamtibmas

“Sehingga tidak ada kewajiban Ma’ruf Amin untuk mundur,” tambahnya.

Ali Nurdin menjelaskan kasus diskualifikasi calon di pilkada Tebing Tinggi dan Waringin Barat tidak memiliki pola yang sama dengan kasus Ma’ruf Amin. Pasalnya, dalam kasus di pilkada tersebut pasangan calon diketahui pernah menjalani hukum pidana penjara selama 5 tahun dan ada aksi yang mengancam kebebasan masyarakat untuk menggunakan hak suara sesuai hati nurani.

Baca Juga: Geger, Mobil Tamu Terbakar di Parkir Gedung DPRD

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Helikopter Jatuh di Tasikmalaya, 4 Orang Luka-luka
apahabar.com

Nasional

Wings Air Tutup 7 Rute Ini, Cek Daftarnya
apahabar.com

Nasional

Imam Besar Masjid Istiqlal Serukan Shalat Ghaib untuk Korban Teror Selandia Baru
apahabar.com

Nasional

Kapolda Papua: 26 Kasus KKB Selama 2018
apahabar.com

Nasional

Polwan Terindikasi Radikalisme Ternyata Tinggalkan Tugas Tanpa Seizin Pimpinan
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Pemerintah Mati-matian Turunkan Defisit Neraca Perdagangan
apahabar.com

Nasional

WHO: Penyebaran Virus Corona Meluas
apahabar.com

Nasional

Subuh, 10 Adegan Penyerangan Novel Direkonstruksi Polisi