Jubir Covid-19 Banjarmasin Tak Kebal Corona, Wali Kota Beber Faktanya Kalsel Hujan hingga Lusa, Tanbu-Kotabaru Kudu Waspada! Positif Covid-19 Usai Divaksin, Kadinkes Banjarmasin Langsung Dirawat Intensif Gugatan 2BHD Diterima, Berikut Jadwal Sidang Sengketa Pilbup Kotabaru di MK Sempat Divaksin, Kadinkes Banjarmasin Dikabarkan Positif Covid-19

MK Tolak Dalil Perolehan Suara Versi Prabowo-Sandiaga

- Apahabar.com Kamis, 27 Juni 2019 - 19:33 WIB

MK Tolak Dalil Perolehan Suara Versi Prabowo-Sandiaga

Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. Foto – Antara/Hafidz Mubarak

apahabar.com, JAKARTA – MK (Mahkamah Konstitusi), dalam sidang putusan perkara sengketa Pilpres 2019 menyatakan menolak dalil kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno yang mengakui unggul dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilu 2019.

“Pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah bahwa hasil perhitungan menurut pemohon tersebut adalah hasil perhitungan yang benar karena tidak dapat membuktikan hasil perhitungan berdasarkan formulir rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS,” ucap Hakim Arief Hidayat saat membacakan putusan sidang di Gedung MK, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (27/6/2019).

Baca Juga: Sidang MK, KPU: Situng Diretas 15 Menit Pulih

Pemohon menguraikan dalilnya bahwa Prabowo-Sandiaga memperoleh 52 persen atau 68.650.239 suara, sedangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebanyak 63.573.169 atau 48 persen suara.

Namun menurut hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional oleh pihak termohon (KPU), calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 unggul dengan perolehan suara 85.607.362 suara, sedangkan nomor urut 02 dengan 68.650.239 suara.

Majelis hakim pun mempertimbangkan, pemohon untuk membenarkan dalilnya tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi perolehan suara yang lengkap untuk 34 provinsi. Selain itu, bukti yang dilampirkan oleh pemohon, menurut pertimbangan Arief juga tidak lengkap bagi seluruh TPS.

“Sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau scan C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya, dan bukan berupa salinan C1 yang resmi yang diserahkan kepada saksi pemohon di TPS,” tutur Arief.

Oleh karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan alat bukti, maka mahkamah pun memutuskan untuk tidak menerima dalil pemohon terkait perolehan suara versi Prabowo-Sandiaga.

“Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum,” ucap Hakim Arief.

Dalam permohonannnya, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyatakan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, dan meminta mahkamah untuk memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon tersebut.

Baca Juga: Sidang MK, KPU Tolak Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jadi Komisaris Utama Pertamina, Berapa Gaji Ahok?
Sampaikan Duka Cita, Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Presiden Jokowi

Nasional

Sampaikan Duka Cita, Putra Mahkota Arab Saudi Telepon Presiden Jokowi
apahabar.com

Nasional

Wapres JK: Kenaikan Premi BPJS Kesehatan Sudah Tepat
apahabar.com

Nasional

Polda Metro Jaya Akan Lakukan Pengalihan Arus Saat Putusan MK
apahabar.com

Nasional

Kabareskrim Pastikan Tidak Pandang Bulu Ungkap Kasus Djoko Tjandra

Nasional

Misteri Perkataan Aminah, Istri yang Tewas Ditikam di Kandangan
Iuran BPJS

Nasional

Per 1 Januari Iuran BPJS Kesehatan Naik, Simak Rinciannya
apahabar.com

Nasional

Kapolri dan Panglima TNI Bersinergi Tinjau Gereja 
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com