Ditangkap di Tabalong, Janda asal Ampah Kalteng Sudah Teler dari Amuntai Guru Danau Imbau Ulama Kalsel Tidak Berpolitik Praktis Puncak Pandemi, Berapa Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel? Amankan Pilgub Kalsel 2020, Polres Tapin Siapkan 258 Personel Akhir 2024, Agropolitan Anjir Pasar Batola Ditarget Berdaya Saing

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, DPD Demokrat Kalsel ‘Malah’ Fokus Pilkada 2020

- Apahabar.com Minggu, 30 Juni 2019 - 12:01 WIB

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, DPD Demokrat Kalsel ‘Malah’ Fokus Pilkada 2020

Ilustrasi sidang MK terkait PHPU yang digelar tempo hari. Foto-net.

apahabar.com, BANJARMASIN – DPD Partai Demokrat Kalsel masih menunggu instruksi pusat, usai ditolaknya semua gugatan tim Prabowo Subianto, terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden-wakil presiden 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita menunggu intruksi ketua umum (Susilo Bambang Yudhoyono, red) saja,” ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Rusian kepada apahabar.com, Minggu (30/06/2019).

Ia menyarankan, kepada semua kader di Kalimantan Selatan agar menunggu instruksi Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga, sebelum ada intruksi, maka DPD Partai Demokrat Kalsel mesti fokus untuk menjalin komunikasi yang baik dengan partai lain. Terlebih, sebentar lagi akan kembali menghadapi Pilkada 2020 mendatang.

“Bakurihingan (Saling senyum, red), umpama (Misalnya, red). Bapapanderan (Berbicara, red) soal koalisi Pilkada misalnya,” sebutnya.

Dalam artian, sambung dia, saat ini terpenting yakni Pilkada 2020. “Presiden kita sudah berusaha, yaaaah. Capres kita kalah juga,” tambahnya.

Saat ditanya, sudah menjalin komunikasi ke partai politik mana?

Rusian menjawab masih menjalin komunikasi terlebih dahulu. Apabila, sudah kans politik dan survei sesuai, maka pihaknya akan gabung dalam koalisi.

“Kita masih menjalin komunikasi dulu, kalau sudah kans publik dan survei sesuai, kita akan gabung dalam koalisi,” cetusnya.

Sayangnya, sejauh ini belum ada satu nama pun kader Demokrat Kalsel yang digadang-gadang menjadi kandidat kepala daerah di Kalimantan Selatan. “Kader luar pun boleh, siapa tau masuk Demokrat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Partai Demokrat langsung mengundurkan diri dan keluar dari Koalisi Adil Makmur (KAM) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan gugatan yang disampaikan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan hal itu pada diskusi polemik “Peta Politik Pasca Putusan MK” yang diselenggarakan sebuah radio swasta, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Sabtu (29/06/2019).

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Politisi PDI Perjuangan Artheria Dhalan, Politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, serta pengamat politik dari Kedai Kopi Hendri Satrio.

“Partai Demokrat sejak awal bergabung di koalisi komitmennya untuk pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Karena itu, setelah adanya putusan MK, maka sudah ada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Konsekuensinya koalisi sudah berakhir, sehingga Partai Demokrat mundur dan keluar dari koalisi,” kata Syarif Hasan.

Menurut Syarif Hasan, garis finish koalisi ada pada MK. Setelah permohonan gugatan dari pasangan Prabowo-Sandiaga diproses dalam sidang perselisihan hasil pemilu secara terbuka dan sudah ada keputusannya, maka koalisi sudah selesai.

Setelah keluar dari koalisi, kata dia, Partai Demokrat belum menentukan sikapnya, tapi terus membangun komunikasi dengan partai-partai politik lainnya.

Syarif menjelaskan, pelantikan anggota DPR RI serta pelantikan presiden dan wakil presiden baru akan dilakukan pada Oktober mendatang. “Karena itu, masih ada waktu cukup untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya,” katanya.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mengisyaratkan siap berkoalisi dengan pemerintah, jika memiliki visi misi yang sama. “Parta Demokrat akan terus membangun komunikasi dan melihat perkembangannya, apakah ada demand yang menguntungkan bagi Partai Demokrat,” katanya.

Syarif menambahkan, berkoalisi dengan pemerintah tidak harus menempatkan kadernya di kursi Menteri Kabinet, karena hal itu adalah hak prerogatif presiden.

Bagi Partai Demokrat, kata dia, yang lebih utama, apakah pemerintah mau menerima dan menjalankan 14 program prioritas Partai Demokrat. “Kalau pemerintah komit untuk menjalankan, kami akan mendukung,” tegasnya.

Baca Juga: Mengukur Potensi Pemuda di Pilkada Banjarmasin 2020 Mendatang

Baca Juga: Pilkada 2020, Golkar Banjarbaru Belum Tentukan Langkah

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Simpatisan Jokowi – Ma’ruf Berdandan Unik Saat Kampanye di GBK
apahabar.com

Politik

Pengamat: Soal Lingkungan, Kedua Capres Punya Kelebihan
apahabar.com

Politik

Golkar Nyatakan Setia Mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
apahabar.com

Politik

Ini Pendapat Milenial Soal Pemilu
apahabar.com

Politik

Ingin Sesar dan Khitan Gratis? Cuncung: Coblos SHM-MAR!
apahabar.com

Politik

Edy Suryadi Ngotot Tantang Paman Birin
apahabar.com

Politik

BREAKING NEWS: 4 Laporan Denny Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi BirinMu Rontok Lagi!
apahabar.com

Politik

Ratusan Posko Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Dibuka di Boyolali
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com